Politik
MATARAM, sasambonews.com. Divisi Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli kepada wartawan, Senin (30/5) kemarin menyampaikan bahwa kepergian sebanyak 14 orang pimpinan fraksi DPRD NTB menemui Ketua DPP Golkar Setya Novanto dinilai melanggar ketidak patutan. Sebab, keberangkatan ke Jakarta menggunakan uang SPPD yang dibiayai dari dana APBD NTB dalam rangka berkonsultasi selama tiga hari sejak Minggu (29/5) hingga Selasa (31/5) tidak seharusnya dilakukan beramai-ramai.
Diakuinya , tujuan kepergian tersebut hanya sekadar menanyakan proses pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD NTB H. Umar Said serta pemecatannya selaku kader Golkar. “Kami nilai, kepergian beramai-ramai dengan rombongan besar itu tidak etis dan masuk unsur ketidak patutan,” tegasnya.
Ia menegaskan, para pimpinan partai masing-masing ketua fraksi itu harus berani menegur para kader mereka yang berangkat tidak dalam bertugas kedinasan di lembaga DPRD itu. Selain itu, alat kelengkapan DPRD yakni, Badan Kehormatan (BK) harus pula bersikap, terkait keteledoran penerbitan SPPD bukan untuk kegiatan penunjang kedinasan tersebut.
“Memang sah-sah saja berangkat untuk program kedinasan menanyakan PAW anggota dewan, tapi harusnya cukup pimpinan dewan saja yang mewakili. Jika beramai-ramai ini, jelas adalah pelanggaran. Disinilah BK harus bekerja menelusuri pelanggaran ketidak patutan ini,” tandasnya. Ipr
FITRA NTB Pertanyakan SPPD Pimpinan Fraksi
MATARAM, sasambonews.com. Divisi Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli kepada wartawan, Senin (30/5) kemarin menyampaikan bahwa kepergian sebanyak 14 orang pimpinan fraksi DPRD NTB menemui Ketua DPP Golkar Setya Novanto dinilai melanggar ketidak patutan. Sebab, keberangkatan ke Jakarta menggunakan uang SPPD yang dibiayai dari dana APBD NTB dalam rangka berkonsultasi selama tiga hari sejak Minggu (29/5) hingga Selasa (31/5) tidak seharusnya dilakukan beramai-ramai.
Diakuinya , tujuan kepergian tersebut hanya sekadar menanyakan proses pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD NTB H. Umar Said serta pemecatannya selaku kader Golkar. “Kami nilai, kepergian beramai-ramai dengan rombongan besar itu tidak etis dan masuk unsur ketidak patutan,” tegasnya.
Ia menegaskan, para pimpinan partai masing-masing ketua fraksi itu harus berani menegur para kader mereka yang berangkat tidak dalam bertugas kedinasan di lembaga DPRD itu. Selain itu, alat kelengkapan DPRD yakni, Badan Kehormatan (BK) harus pula bersikap, terkait keteledoran penerbitan SPPD bukan untuk kegiatan penunjang kedinasan tersebut.
“Memang sah-sah saja berangkat untuk program kedinasan menanyakan PAW anggota dewan, tapi harusnya cukup pimpinan dewan saja yang mewakili. Jika beramai-ramai ini, jelas adalah pelanggaran. Disinilah BK harus bekerja menelusuri pelanggaran ketidak patutan ini,” tandasnya. Ipr
Post a Comment