Politik
MATARAM, sasambonews.com. Empat belas perwakilan Fraksi di DPRD NTB melakukan konsultasi ke Setnov terkait kebenaran surat yang merehabilitasi Umar Said dari Mahkamah Partai yang sudah dipecat DPP Golkar dengan menggunakan SPPD Dewan dipertanyakan sebab aturan tidak boleh lembaga melakukan intervensi terhadap urusan internal partai.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTB, Ir. Made Slamet MM mengaku, sejak awal tidak sependapat atas kepergian sejumlah pimpinan fraksi DPRD ke Jakarta itu. Sebab, dalam aturan, tidak boleh lembaga DPRD melakukan intervensi terhadap partai manapun. Terlebih, persoalan PAW itu berlaku pada internal partai Golkar
Sehingga, penerbitan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diterbitkan pihak Sekretariat DPRD NTB melanggar aturan.
“Apa hubungannya lembaga DPRD NTB dengan Ketua Umum Golkar Setyo Novanto. Kecuali, jika konsultasi ke Kementrian/lembaga atau DPR RI. Sekali lagi, ini aneh, lembaga DPRD menerbitkan SPPD membiayai pengurusan partai orang,” kata Made lantang.
Sekertaris Dewan Ashari mengaku bahwa dirinya hanya mempafasilitasi saja apa yang menjadi keinginan dewan."Saya kan hanya tanda tangan, kalau sudah ada disposisi pimpinan,"pungkasnya.
Selanjutnya mengenai SPPD anggota dirinya mengakui pada saat pengajuan disampaikan belum ada dana sehingga mungkin menggunakan dana pribadi dulu."Uangnya saya tidak tahu persis nominalnya, tapi waktu itu uang tidak kita kasi karena tidak ada,"ungkapnya.
Ketua DPRD NTB Umar Said mengakui tidak mengetahui ke empat belas perwakilan Fraksi yang pergi ke Jakarta."Saya jujur tidak tahu siapa saja yang pergi itu, karena tidak ada disposisi dari saya,"ungkapnya.
Diakui juga pada saat rapat dengan seluruh pimpinan fraksi disepakati akan dilakukan klarifikasi."Itu kan keputusan rapat, belum ada komunikasi lagi dengan saja. Jujur saya juga kaget kok tiba-tiba berubah seluruh fraksi ingin mengetahui hal ini,"tandasnya.
Untuk diketahui bahwa sepuluh Pimpinan Fraksi, komisi I dan Tiga Pimpinan dewan kesepuluh fraksi diantaranya Fraksi Gerindra H.Hamja, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS Johan Rosihan, Fraksi PAN Ali Ahmad , Fraksi PKB ,Fraksi Bintang Restorasi , Fraksi Hanura H.Rumaksi, PPP Wartiah, Fraksi Demokrat . Ipr
PDIP Pertanyakan Kepergian Rombongan Fraksi Golkar
 |
| Made Selamat |
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD NTB, Ir. Made Slamet MM mengaku, sejak awal tidak sependapat atas kepergian sejumlah pimpinan fraksi DPRD ke Jakarta itu. Sebab, dalam aturan, tidak boleh lembaga DPRD melakukan intervensi terhadap partai manapun. Terlebih, persoalan PAW itu berlaku pada internal partai Golkar
Sehingga, penerbitan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang diterbitkan pihak Sekretariat DPRD NTB melanggar aturan.
“Apa hubungannya lembaga DPRD NTB dengan Ketua Umum Golkar Setyo Novanto. Kecuali, jika konsultasi ke Kementrian/lembaga atau DPR RI. Sekali lagi, ini aneh, lembaga DPRD menerbitkan SPPD membiayai pengurusan partai orang,” kata Made lantang.
Sekertaris Dewan Ashari mengaku bahwa dirinya hanya mempafasilitasi saja apa yang menjadi keinginan dewan."Saya kan hanya tanda tangan, kalau sudah ada disposisi pimpinan,"pungkasnya.
Selanjutnya mengenai SPPD anggota dirinya mengakui pada saat pengajuan disampaikan belum ada dana sehingga mungkin menggunakan dana pribadi dulu."Uangnya saya tidak tahu persis nominalnya, tapi waktu itu uang tidak kita kasi karena tidak ada,"ungkapnya.
Ketua DPRD NTB Umar Said mengakui tidak mengetahui ke empat belas perwakilan Fraksi yang pergi ke Jakarta."Saya jujur tidak tahu siapa saja yang pergi itu, karena tidak ada disposisi dari saya,"ungkapnya.
Diakui juga pada saat rapat dengan seluruh pimpinan fraksi disepakati akan dilakukan klarifikasi."Itu kan keputusan rapat, belum ada komunikasi lagi dengan saja. Jujur saya juga kaget kok tiba-tiba berubah seluruh fraksi ingin mengetahui hal ini,"tandasnya.
Untuk diketahui bahwa sepuluh Pimpinan Fraksi, komisi I dan Tiga Pimpinan dewan kesepuluh fraksi diantaranya Fraksi Gerindra H.Hamja, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS Johan Rosihan, Fraksi PAN Ali Ahmad , Fraksi PKB ,Fraksi Bintang Restorasi , Fraksi Hanura H.Rumaksi, PPP Wartiah, Fraksi Demokrat . Ipr
Via
Politik
Posting Komentar