LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. DPRD Lombok Tengah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa anggaran Perusahaan Daerah (Perusda) Lombok Tengah Bersatu dibawah pimpinan L Martadinata.

Karena, pengelolaan dan pengeluaran terhadap penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Lombok Tengah sebesar Rp 1 miliar itu diduga realisasinya belum jelas.

Sebab, di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak ada dicantumkan arah penggunaan dan pengelolaan anggarannya. “Di LKPJ ini tidak ada laporan keuangannya. Tidak hanya itu, satu-satunya perusda yang tidak hadir dalam pansus LKPJ. Malah diwakili Kabag Ekonomi dan Asisten III Sekda Loteng,” kata Ketua Pansus LKPJ, Suhaimi, Senin (20/6) usai gelar pansus LKPJ Dikpora Loteng.

Dijelaskan Suhaimi, sejuah ini BPK memang belum turun melakukan audit administrasi. Namun, rencanya akan segera turun lakukan audit. Tapi, apabila nanti BPK ada indikasi temuan terahdap penggunaan dan pengelolaan anggaran, ia meminta BPK melakukan audit investigasi. “Kalau ada temuan dari BPK nanti, kita akan keluarkan surat rekomendasi ke BPK untuk melakukan audit investigasi,” ucapnya.

Sementara, informasi yang diserap, Direktur Perusda Loteng Bersatu telah menggunakan anggaran penyertaan modal itu untuk pembelian mesin Batako. Dimana, informasinya direktur Perusda LTB membeli mesin Batako dengan seharga Rp 750 juta.

Tapi, untuk memastikan harga mesin Batako itu, anggota Pansus coba-coba turun untuk mengecek harga mesin Batako. Ternyata, mesin batako merk Tomsal itu harganya sebesar Rp 350 juta. “Informasinya juga pihak Persuda LTB tidak membeli mesin Batako yang baru, melainkan membeli mesin second,” ujarnya.

Sejuah ini, terkait dengan persoalan itu ia akui hanya masih mendengar informasi saja. Bahkan, tidak hanya itu informasi yang didengar, melainkan anggaran itu, digunakan ke hal yang lain, yakni pihak perusda malah menginvestasikan anggaran tersebut ke tempat lain. “Ini kan lucu, disatu sisi kita yang memberikan berinvestisi ke dia (Perusda), tapi malah dia yang berinvestasi lagi ke tempat lain,” tuturnya.

Untuk itu, ia memita BPK untuk turun memeriksa perusda Lombok Tengah Bersatu. Sehingga, kepastian penggunaan dan pengelolaan anggaran penyertaan modal yang diberika Pemkab Loteng jelas. |dk