MATARAM, sasambonews.com. Sidang paripurna istimewa DPRD NTB tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah NTB anggaran 2015, Kamis (9/6) sempat diwarnai intrupsi dari Sekertaris Fraksi Golkar H.Humaidi yang melakukan walk out dari sidang dengan seluruh anggotanya karena keberatan dengan masih adanya Ketua DPRD NTB, Umar Said yang memimpin sidang setelah resmi dipecat partainya.

Meski begitu, usai fraksi Golkar walk out dari sidang, pembahasan sidang paripurna istimewa tentang penyerahan LHP BPK anggaran 2015 tetap berjalan hingga selesai.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD NTB, Humaidi yang menginterupsi saat sidang baru berjalan mempertanyakan kedudukan Umar Said yang masih duduk sebagai pimpinan DPRD NTB dalam sidang tersebut.

Sebab, berdasarkan perintah DPP partai Golkar, Umar Said sudah dipecat sebagai kader dan DPRD NTB diminta untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). "Kenapa Umar masih duduk di pimpinan DPRD NTB, dia sudah dipecat DPP Golkar, kami semuanya akan keluar walk out sekarang juga karena dia masih hadir disini ," tegasnya.

Sementara itu ditemui diluar sidang Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah mengatakan  berdasarkan perintah DPP apabila Umar Said masih hadir di sidang paripurna dan memimpin sidang. Maka, pihaknya akan melakukan walk out. " Mediasi tersebut gagal dilakukan. Umar terlalu lama mengulur waktu," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa, upaya mediasi yang sudah dilakukan tidak ada hasil. Sebab, Umar Said dinilai terlalu lama mengulur waktu. Sebelumnya, informasi yang beredar Umar Said siap turun jabatan sebagai Ketua DPRD NTB asalkan tidak dipecat sebagai kader dan partai siap mengusung dirinya pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lombok Barat.

Disisi lain, DPP Golkar akan memberikan keringanan kepada Umar Said dengan tidak jadi memecatnya namun harus mundur sebagai ketua DPRD NTB dan akan diusung partai saat Pilkada 2018 di Lombok Barat.Ipr