Pemdes Dan Warga Bonder Demo PU

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Dua kubu berbeda yakni Kubu Pemerintah Desa (Pemdes) Bonder Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah (Loteng) dan kubu Masyarakat Desa Bonder, Senin (24/7/2016) menggelar aksi Demo di Dinas PU dan ESDM Loteng.
Pasalnya, oleh Pemdes Bonder dan Masyarakat Desa Bonder sudah tidak percaya lagi dengan Dinas PU dan ESDM Loteng, karena selama ini Masyarakat Desa Bonder tidak pernah mendapatkan Bantuan Program Bedah Rumah, meskipun telah di usulkan dan diperjuangkan oleh pihak Pemdes setempat.

Di kubu Pemdes Bonder terdiri dari Kepala Dusun (Kadus) se – Desa Bonder dan jajaran Badan Permusyawaran Desa (BPD) Bonder termasuk Kepala Desa (Kades) Bonder Lalu Hamzan Wadi, sedangkan di Buku Masyarakat Bonder terdiri dari ratusan warga yang diusulkan menerima Bantuan Program Bedah Rumah.

” Aksi Demo dua Kubu itu tidak lain untuk mendesak Dinas PU dan ESDM Loteng segera memberikan bantuan Program Bedah Rumah kepada Masyarakat Desa Bonder.
Jika tidak mendapatkan jawaban yang pasti, kedua Kubu itu bersumpah akan mengerahkan massa lebih banyak lagi dan akan menyegel Dinas PU dan ESDM Loteng.”Tolong ditentukan kapan masyarakat mendapatkan Program Bedah Rumah ini, kami hannya ingin keadilan, kenapa desa lain bisa mendapatkan Program Bedah rumah, seolah – olah Pemdes tidak pernah bekerja. Atau jangan – jangan Desa Bonder sudah tidak dianggap sebagai bagian dari Loteng,kalau itu benar lebih baik kami pindah ke Lombok Barat,” kesal Kades Bonder Lalu Hamzan Wadi.
Dalam aksi demo itu, ada tiga persoalan yang disampaikan ke Dinas PU dan ESDM Loteng diantaranya persoalan Bantuan Program Bedah Rumah yang tak kunjung diberikan, pembangunan Irigasi yang menyebabkan banjir di wilayah Desa Bonder dan persoalan pengurangan jumlah masyarakat penerima Raskin.

” Ada 881 warga miskin yang layak mendapatkan Program Bedah Rumah, sudah kami usulkan tahun 2014 tetapi tidak diberikan, justru Desa Penujak yang lebih kaya dan mapan masyarakatnya yang dikasih. Ada pembangunan Irigasi, tetapi malah justru mengakibatkan Banjir, dan lebih parahnya lagi jumlah warga penerima Raskin dikurangi dari 1500 menjadi 600 warga penerima Raskin,” beber L. Hamzan.

Jika tidak ada jawaban pasti terkait dengan kapan Masyarakat Desa Bonder mendapatkan Program Bedah Rumah, Masyarakat Desa Bonder mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi dan menyegel Dinas PU dan ESDM Loteng.” Kami datang untuk mencari kepastikan, jangan sampai Kades dan Kadus bentrok dengan masyarakat. Kalau tidak ada jawaban yang pasti Bonder harus rusuh. Desa Penujak mengajukan usulan Tahun 2013 dan dapat Tahun 2016. Jadi Desa Bonder menyampaikan usulan Tahun 2014, berarti Tahun 2017 Desa Bonder harga mati dan wajib mendapatkan Program Bedah Rumah, kalau tidak , kami akan datangkan massa lebih besar lagi dan menyegel Dinas PU,” ancam Slamet Riyadi alias Rebe.

Kekesalahan warga Desa Bonder itu bukan tanpa alasan. Warga mengaku telah ddidata dan diminta untuk mengumpulkan KTP, sebagai syarat untuk mendapatkan Program Bedah Rumah. Namun faktanya, sampai dengan saat ini program yang dijanjikan itu tidak kunjung terwujud.”Sudah lima kali di Foto, dimintai melengkapi dan mengumpulkan KTP, tetapi buktinya tidak ada, katanya persyaratan sudah lengkap makanya di Foto, tapi itu bohong semua,. Saya selaku Kadus malu kepada masyarakat,” keluh Kadus Buras Mahrip.

Dihadapan kedua Kubu yang menggelar aksi Demo itu, Kabid Cipta Karya Dinas PU dan ESDM Loteng Lalu Pirman Wijaya, tidak bisa memberikan jawaban dan memberikan janji pasti ,kapan Desa Bonder bisa mendapatkan Program Bedah Rumah tersebut.
Pasalnya, keputusan kapan dan kepada siapa Program Bedah Rumah itu diberikan bukan menjadi wewenang Dinas PU dan ESDM, melainkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat jika sumber dananya dari APBN, Gubernur jika sumber anggaraya dari APBD I dan Bupati jika sumber anggarannya dari APBD II.

Untuk itu L. Pirman meminta kepada Pemdes, kelompok masyarakat atau lembaga Resmi yang ada di Desa Bonder untuk melengkapi permohonan Program Bedah Rumah secara lengkap, akurat,Bay Name, Bay Adres.” Keputusan kapan dan siapa yang dapat tidak bisa kami putuskan, tugas kami hannya mengusulkan saja,kalau sumber anggarannya dari APBN keputusannya di Pemerintah Pusat,kalau APBD I di Provinsi dan APBD II di Kabupaten. Untuk Desa Bonder dulu usulannya hannya dalam bentuk daftar nama – nama dan KTP, datanya tidak lengkap. Untuk itu kami minta kepada lembaga resmi di desa untuk melengkapi persyaratan, setelah itu sampaikan ke kami dan kita sama – sama menguslkannya ke Pemerintah Pusat. Kami tentunya akan mengawal usulan dari masyarakat itu,” ujarnya.

Setelah diberikan penjelasan secara panjang lebar, kahirnya kedua kubu dari Desa Bonder itu memubarkan diri, dan aksi Demo dua kubu dari Desa Bonder itu mendapatkan pengawalan dan dijaga ketat aparat Kepolisian Polres Loteng. |rul.

Via Berita NTB