Lombok Tengah, sasambonews.com.-  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menggelar Sosialisasi Penataan Adminitrasi Kependudukan di aula Eks Kantor Camat Praya. Kegiatan itu dibuka Kepala Dinas Dukcapil H.Darwis SH, MM. Hadir Seluruh Kepala Desa dan Kelurahan se Kabupaten Lombok Tengah. Sementara Narasumber adalah Sekretaris Dinas dan Seluruh Kepala Bidang.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah H.Darwis mengatakan ada beberapa perubahan Pelayanan Adminitrasi Kependudukan yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama perubahan undang undang nomor 23 tahun 2006 menjadi undang undang nomor 24 tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 Novemver 2013, merupakan perubahan yang mendasar dibidang adminitrasi kependudukan.

Tujuan Utama perubahan undang undang itu adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan adminitrasu kependudukan kepada masyarajat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK) serta keunggulan dokumen kependudukan. Perubahan mendasar di undang undang nomor 24 tahun 2013 adalah; Stelsel aktif artinya dalam pelayanan adminitrasi kependudukan,s emula yang aktif adalah penduduk, kini sebaliknya yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan jemput bola atau pelayanan keliling.

Perubahan lain yang mempermudah dan efektifitas pelayanan adalah percetkan dokumen atau personalisasi KTP-El yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, maka sekarang sudah diserahkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten/kota. Termasuk juga perubahan masa berlaku KTP elektronik dari semula 5 tahun menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el atara lain perubahan status, perubahan nama gelar dan perubahan jenis kelamin.

Penggunaan data kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten kota merupakan satu satunya data kependudukanyang digunakan untuk semua keperluan.

Selanjutnya kata Darwis, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 tahun, dimana semua peneribatn akta kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan dahulu, kini sudah diubah menjadi cukup dengan keputusa kepala dinas. Hal ini sesuai dengan putusan mahkamah konsrtitusi tanggal 30 april 2013. Hal ibi aan mendorong pencapaian rencana strategis pencatatan kelahiran dimana ditargetkan pada tahun 2020 kurang lebih 90 % pendudukan Indonesia tercatat kelahirannya.

Perubahan mendasar lainnya adalah yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwsa penting, diubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk. “Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta akta pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup di domisilinya saja” ungkapnya.

Selanjutnya lagi pencatatan kematian kini dilakukan oleh RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana dinas.

Selain itu pengakuan dan pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telahs ah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum nagara. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi hak hak dimaksud, maka anak yang bersangkutan mempunyai hubungan pedata dengan ayahnya.  “Pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama. Pengesahan anak selama ini hanya dengan catatan pinggir,sekarang menjadui diterbitkan akta pengesahan anak.

Nah, lanjut Dos sapaan akrabnya, yang paling esensial dari kegiatan sosialisasi ini adalah pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. “Awalnya yang dilarang pungut biaya hanya penerbitan KTP Elektronik, sekarang semua dokumen kependudukan mulai dari KK, KTP el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta perceraian, Akta pengakuan anak dan lain lain juga di larang memungut biaya alias gartis” ungkapnya.

Dia berharap dengan sosialisasi ini aparatur desa bisa memahami sistim pelayanan Adminitrasi Kependudukan yang sebenarnya. Sehingga Kepala Desa dalam membuat kebijakan tidak salah langkah. Untuk itu dia menghimbau kepada peserta agar mengikuti kegiatan itu dengan sungguh sungguh untuk wawasan dan pengetahuan semua. Amr