Berita NTB
MATARAM,Sasambonewa.com. Orang nomor satu di NTB Diminta segera mencopot Kepala SKPD yang Lelet karena tidak mampu mengawal kebijakan politik Gubernur baik dalam hal RPJMD dan hukum didaerah, Hal ini diutarakan Anggota DPRD NTB yang juga Politisi PPP Nurdin Ranggabarani, dihubungi via hp pribadinya.
Ia mencontohkan program pemerintah seperti Wisata Halal yang selama ini didengungkan pun oleh SKPD terkait yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menunjukkan hasil."Jangan kita hanya fokus pada Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS), tetapi apa yang menjadi tugas mereka seperti menambah flait atau rute penerbangan ke Lombok,"tegasnya.
Dilanjutkannya apabila SKPD bersangkutan tidak sanggup lagi mengawal itu , agar Gubernur TGH M. Zainul Majdi segera melakukan evaluasi secara menyeluruh bukan saja satu SKPD." Kepala SKPD tidak sejalan dengan itu,kita minta gubernur evaluasi dan bisa dicarikan orang yang tepat,"pungkasnya.
Dia juga mengakui bahwa seluruh pimpinan Dewan terua mengawal kebijakan Gubernur mulai dari RPJMD yang sudah disetujui."Kita juga ikut mengawal sampai akhir kebijakan Gubernur sampai akhir,"terangnya.Ipr
Dewan Minta Copot Kepala SKPD Lelet
MATARAM,Sasambonewa.com. Orang nomor satu di NTB Diminta segera mencopot Kepala SKPD yang Lelet karena tidak mampu mengawal kebijakan politik Gubernur baik dalam hal RPJMD dan hukum didaerah, Hal ini diutarakan Anggota DPRD NTB yang juga Politisi PPP Nurdin Ranggabarani, dihubungi via hp pribadinya.
Ia mencontohkan program pemerintah seperti Wisata Halal yang selama ini didengungkan pun oleh SKPD terkait yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menunjukkan hasil."Jangan kita hanya fokus pada Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS), tetapi apa yang menjadi tugas mereka seperti menambah flait atau rute penerbangan ke Lombok,"tegasnya.
Dilanjutkannya apabila SKPD bersangkutan tidak sanggup lagi mengawal itu , agar Gubernur TGH M. Zainul Majdi segera melakukan evaluasi secara menyeluruh bukan saja satu SKPD." Kepala SKPD tidak sejalan dengan itu,kita minta gubernur evaluasi dan bisa dicarikan orang yang tepat,"pungkasnya.
Dia juga mengakui bahwa seluruh pimpinan Dewan terua mengawal kebijakan Gubernur mulai dari RPJMD yang sudah disetujui."Kita juga ikut mengawal sampai akhir kebijakan Gubernur sampai akhir,"terangnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar