Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com.- Pemprov NTB dinilai lambat memenuhi kemauan dewan untuk menaikkan tunjangan perumahan anggota, hal ini menurut Wakil Ketua DPRD NTB sangat ketinggalan dibanding daerah lain yang PADnya lebih rendah dibawah NTB seperti Maluku.
Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanapi, Selasa (30/08) diruang kerjanya mengakui bahwa dewan Udayana paling terlambat dalam merealisasikan kenaikan tunjangan perumahan dewan, padahal sudah sejak lama diusulkan." Kita ini sudah ketinggalan, dibanding daerah lain. Maluku PADnya Rp.1,2 Triliun masih dibawah kita tunjangan perumahannya Rp.15 juta,"tandasnya.
Sekertaris Dewan H.Mahdi mengakui bahwa telah menyerahkan Rencana Peraturan Gubernur untuk tunjangan perumahan dewan."Rancangan Pergub Tunjangan Perumahan Dewan sudah di gubernur. Kita usulkan Rp.14 juta , kita tunggu disetujui gubernur berapa nanti,"tandasnya.
Ia juga mengakui telah melakukan kajian oleh praktisi Unram dan dengan melakukan survey dibeberapa jalan Protokoler." Survey dilakukan dijalan langko, pejanggik, Sriwijaya. Yang berada disekitar wilayah pendopo gubernur.,"tandasnya.
Menurut Mahdi sewa tanah berbeda-beda untuk anggota biasa dan pimpinan." Dilakukan survey tiga bulan yang lalu. Jadi Rp.150 juta per are sewa tanahnya belum rumahnya dan bervariasi dalam satu tempat. Rp. 500 juta nilai sewanya dijalan pejanggik, tiga are untuk anggota, tujuh are untuk pimpinan,"tandasnya.
Ia juga sampaikan dewan akan menerima tunjangan perumahan setelah dilakukan pemotongan 15 Persen ."Yang diterima Rp.12 juta setelah dipotong pajak 15 Persen. "tutupnya.Ipr
Pemprov Hambat Kenaikan Tunjangan Perumahan Dewan
MATARAM,Sasambonews.com.- Pemprov NTB dinilai lambat memenuhi kemauan dewan untuk menaikkan tunjangan perumahan anggota, hal ini menurut Wakil Ketua DPRD NTB sangat ketinggalan dibanding daerah lain yang PADnya lebih rendah dibawah NTB seperti Maluku.
Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanapi, Selasa (30/08) diruang kerjanya mengakui bahwa dewan Udayana paling terlambat dalam merealisasikan kenaikan tunjangan perumahan dewan, padahal sudah sejak lama diusulkan." Kita ini sudah ketinggalan, dibanding daerah lain. Maluku PADnya Rp.1,2 Triliun masih dibawah kita tunjangan perumahannya Rp.15 juta,"tandasnya.
Sekertaris Dewan H.Mahdi mengakui bahwa telah menyerahkan Rencana Peraturan Gubernur untuk tunjangan perumahan dewan."Rancangan Pergub Tunjangan Perumahan Dewan sudah di gubernur. Kita usulkan Rp.14 juta , kita tunggu disetujui gubernur berapa nanti,"tandasnya.
Ia juga mengakui telah melakukan kajian oleh praktisi Unram dan dengan melakukan survey dibeberapa jalan Protokoler." Survey dilakukan dijalan langko, pejanggik, Sriwijaya. Yang berada disekitar wilayah pendopo gubernur.,"tandasnya.
Menurut Mahdi sewa tanah berbeda-beda untuk anggota biasa dan pimpinan." Dilakukan survey tiga bulan yang lalu. Jadi Rp.150 juta per are sewa tanahnya belum rumahnya dan bervariasi dalam satu tempat. Rp. 500 juta nilai sewanya dijalan pejanggik, tiga are untuk anggota, tujuh are untuk pimpinan,"tandasnya.
Ia juga sampaikan dewan akan menerima tunjangan perumahan setelah dilakukan pemotongan 15 Persen ."Yang diterima Rp.12 juta setelah dipotong pajak 15 Persen. "tutupnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar