LOMBOK TENGAH, sasambonews.com.-Kementerian Dalam Negeri  RI melalui Direktorat

Sebab, setelah 30 September 2016 akan ada penerapan sanksi administratif berupa pencabutan mendapat layanan publik bagi warga yang belum input data untuk e-KTP, atau yang belum membuat e-KTP.

Pelayanan publik itu di antaranya BPJS atau pembuatan berbagai surat penting dan dokumen lainnya.

Penerapan sanksi itu  dalam rangka menertibkan masyarakat terkait data penduduk.

Menindak lanjuti himbauan dari Kementerian Dalam Negeri itu, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah, menerbitkan surat percepatan penerbitan KTPL atau e – KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Surat percepatan penerbitan KTPL dan KK nomor 900/144/Capil/ 2016 tanggal, 14 Agustus 2016 itu itu ditujukan kepada seluruh Unit Pelayanan Teknis di 12 Kecamatan se – Lombok Tengah.” Kami telah melayangkan surat percepatan penerbitan  KTPL dan KK kepada seluruh UPT se Lombok Tengah. Tujuannya untuk melayani masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTPL,” terang Kadisdukcapil Lombok Tengah H. Darwis melalui Kabid Pendaftaran Kependudukan Zaenudin, Kamis, (25/8/2016).

Saat ini kata mantan Lurah Leneng itu, Disdukcapil Lombok Tengah fokus kepada perekaman data KTPL pelajar berusia 18 Tahun. Dan masih ada ditemukan ada masyarakat Lombok Tengah yang belum melakukan perekaman data KTPL dikarenakan, persoalan kesalahan perekaman data yang dilakukan secara masal beberapa tahun lalu.” Saat ini kita fokus melakukan perekaman ke sekolah – sekolah yang diperuntukan untuk pelajar usia 18 Tahun. Masalah ada masyarakat yang belum memiliki KTPL, karena pada saat pelaksanaan perekaman masal, data yang disampaikan masyarakat itu ada yang salah, akibatnya datanya tidak bisa di input, nah inilah yang juga akan kita selesaikan, sebelum 31 Desember 2016,” kata Zaenudin.

Zaenudin menjelaskan, sesuai dengan data hasil Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Pusat, Pemkab. Lombok Tengah dalam hal ini Disdukcapil Lombok Tengah diberikan tugas untuk menyelesikan perekaman data KTPL sebanyak 11.617 penduduk. Namun karena terkendala faktor kesalahan data yang di sampaikan masyarakat pada saat pelaksanaan perekaman data massal, Disdukcapil Lombok Tengah hannya menargetkan perekaman data KTPL sebanyak 102. 937 penduduk.” Target dari Pusat 11.617 penduduk, namun karena  banyaknya kesalahan data pada saat perekaman masal kita hannya menargetkan perekaman data 102.937 penduduk. Inilah yang sedang kita percepat perekamannya, supaya target perekaman data itu bisa tercapai 100 persen sebelum per 31 Desember 2016,” jelasnya.

Untuk itu Zaenudin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Lombok Tengah,khususnya usia 18 Tahun ke atas untuk segera melakukan perekaman data KTPL, melalui UPT yang tersebar di 12 Kecamatan se – Lombok Tengah atau datang langsung ke Disdukcapil Lombok Tengah,dengan catatan tidak melalui perantara atau Calo.” Kami menghimbau bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman KTPL, untuk segera melakukan Perekaman Data. Perekaman Data dan penerbitan KTPL termasuk penerbitan KK, geratis tanpa biaya apapun. Dan kami menghimbau kepada masyarakat jangan menggunakan jasa Calo, kalau ada yang menggunakan jasa calo, kami tidak akan memberikan pelayanan apapun, karena perekaman data dan penerbitan KTPL, KK dan Akte Kelahiran, harus diurus langsung oleh pemohon,” himbaunya. |rul