Lombok Tengah, sasambonews.com. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini tengah merancang formulasi baru perangkat daerah. Perangkat daerah yang baru tersebut sudah diusulkan ke dewan untuk dibahas. Hasil persetujuan dewan selanjutnya akan dibawa ker pemprov untuk dilakukan evaluasi. setelah itu baru dikembalikan ke daerah. "Kita lihat nanti apa hasilnya di pemprov apakah ada perubayhan atau tidak" terang Kabag Hukum Setda Loteng H.Mutawalli SH.
Berikut Draf atau rancangan Susunan IOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

1. Dinas Ketahanan Pangan,
2  Dinas Koperasi Dan UKM
3. Dinas Perindag
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
6.  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Perikanan
8.  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9. Dinas Perhubungan
10.  Dinas Tenaga Kerja Dan Transimigrasi
11. Dinas Sosial
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Dukcapil
14. Dinas Pertanian
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
16. Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Penanaman Modal
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,
19. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan,
20. Dinas PU dan Penata Ruang.
21. Dinas Pendidikan
22. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
23. Satpol PP

Sementara itu Badan ada 5 diantaranya :
1.  Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Diklat
3. Badan Perencanaan,  Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4. BPBD
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah


Selanjutnya, Inspektorat dan Sekwan, Serta Setda berdiri sendiri. "ini masih sebatas usulan namun hampir pasti ditetapkan oleh dewan" jelasnya.
Bagaimana dengan Bakesbangpoldagri ?, Menurut Kabag Hukum, Baksebangpoldagri menjadi lembaga pertuikal. Bakesbangpoldagri diambil pusat" jelasnya.
Usulan perubahan perangkat daerah ini berdasarkan nomenklatur dan juga berdasarkan hasil konsultasi ke pusat.
Sementara itu RSUD Lombok Tengah tidak masuk dalam struktur organisasi perangkat daerah tetapi berdiri sendiri karena sudah menganut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun demikian RSUD berada dibawah Dinas Kesehatan. Am