Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com. Puluhan warga pemilik lahan dari Kute dan sekitarnya yang menjadi lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort melakukan hearing,Senin (31/10/2016) dan diterima langsung oleh Pansus Pengembangan Mandalika Resort yang baru dibentuk yang diantaranya H.Jazuli Azhar,H. MNS.Kasdiono,Yek Agil,Lalu Wirejaye. mendesak kepada DPRD NTB Menolak permohonan ITDC kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan Hak Penggunaan Lahan di 109 hektar di lokasi Kute Lombok Tengah.
Supriadi salah satu warga mengungkapkan bahwa , setelah ada pernyataan dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih penyelesaian masalah di KEK Mandalika Resort, lantas kemudian dari ITDC melakukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran agar bisa dijadikan Hak Penggunaan Lahan (HPL), padahal lahan tersebut sudah menjadi milik negara."Kok dibawah ada pengukuran dari BPN, untuk permohonan HPL dari ITDC, itu adalah tanah negara kenapa tidak dibangun langsung,"ungkapnya.
Ditambahkannya , bahwa Menko Maritim Luhut meminta agar HPL dalam seminggu harus segera diterbitkan."Seminggu harus terbit HPL kata Mentri, masyarakat tidak mau kalah ,kalau belum ada penyelesaian kasus lahan tersebut,"pungkasnya.
Dia mengkhawatirkan bahwa setelah HPL diterbitkan maka masyarakat yang memiliki lahan tidak akan bisa berkutik dan oleh sebab itu meminta agar Dewan memberikan pernyataan sikap, menolak dikeluarkan HPL."Tanah 109 hektar adalah tanah negara, kalau
Hpl sudah terbit, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu yang kita khawatirkan. Mohon di berikan perlindungan dengan sebuah pernyataan sikap dan rekomendasi,"tandasnya.
Dirinya juga mendesak agar penerbitan HPL tidak dilakukan sampai ada kejelasan terkait masalah lahan tersebut."Penerbitan HPL tidak boleh dilakukan ,sebelum ada kejelasan terkait masalah lahan. BPN Provinsi dan Kabupaten juga tidak menerbitkan HPL sebelum selesai masalah lahannya,"tegasnya.
Anggota Pansus Pengembangan Mandalika Resort yang ditemui setelah hearing Yek Agil mengakui akan turun pada Selasa (hari ini.red) untuk melihat langsung ke lokasi ."Kita hari Selasa turun ke lapangan ,"terangnya yang juga anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah ini.Ipr
Tolak BPN Keluarkan HPL KEK Mandalika Resort
MATARAM,Sasambonews.com. Puluhan warga pemilik lahan dari Kute dan sekitarnya yang menjadi lokasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort melakukan hearing,Senin (31/10/2016) dan diterima langsung oleh Pansus Pengembangan Mandalika Resort yang baru dibentuk yang diantaranya H.Jazuli Azhar,H. MNS.Kasdiono,Yek Agil,Lalu Wirejaye. mendesak kepada DPRD NTB Menolak permohonan ITDC kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan Hak Penggunaan Lahan di 109 hektar di lokasi Kute Lombok Tengah.
Supriadi salah satu warga mengungkapkan bahwa , setelah ada pernyataan dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih penyelesaian masalah di KEK Mandalika Resort, lantas kemudian dari ITDC melakukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran agar bisa dijadikan Hak Penggunaan Lahan (HPL), padahal lahan tersebut sudah menjadi milik negara."Kok dibawah ada pengukuran dari BPN, untuk permohonan HPL dari ITDC, itu adalah tanah negara kenapa tidak dibangun langsung,"ungkapnya.
Ditambahkannya , bahwa Menko Maritim Luhut meminta agar HPL dalam seminggu harus segera diterbitkan."Seminggu harus terbit HPL kata Mentri, masyarakat tidak mau kalah ,kalau belum ada penyelesaian kasus lahan tersebut,"pungkasnya.
Dia mengkhawatirkan bahwa setelah HPL diterbitkan maka masyarakat yang memiliki lahan tidak akan bisa berkutik dan oleh sebab itu meminta agar Dewan memberikan pernyataan sikap, menolak dikeluarkan HPL."Tanah 109 hektar adalah tanah negara, kalau
Hpl sudah terbit, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu yang kita khawatirkan. Mohon di berikan perlindungan dengan sebuah pernyataan sikap dan rekomendasi,"tandasnya.
Dirinya juga mendesak agar penerbitan HPL tidak dilakukan sampai ada kejelasan terkait masalah lahan tersebut."Penerbitan HPL tidak boleh dilakukan ,sebelum ada kejelasan terkait masalah lahan. BPN Provinsi dan Kabupaten juga tidak menerbitkan HPL sebelum selesai masalah lahannya,"tegasnya.
Anggota Pansus Pengembangan Mandalika Resort yang ditemui setelah hearing Yek Agil mengakui akan turun pada Selasa (hari ini.red) untuk melihat langsung ke lokasi ."Kita hari Selasa turun ke lapangan ,"terangnya yang juga anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah ini.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar