Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com. Belum lama kejadian meninggalnya wisata mancanegara asal Malaysia yang mendaki Rinjani melalui jalur tidak resmi padahal jelas-jelas ada larangan pengunjung mendaki oleh petugas dan diketemukan tewas di salah satu pemandian. Hal ini membuat DPRD NTB dari komisi II meminta agar Dinas pariwisata dan kebudayaan bertanggungjawab, dan ini merupakan keteledoran dari Disbupar dan stakeholder terkait sehingga kecolongan.
Ketua Komisi II DPRD NTB H.Lalu Jazuli Azhar Senin (14/11/2016),kemarin mengungkapkan ini merupakan kelemahan dari petugas di lapangan karena pada saat tersebut pengunjung belum dibolehkan mendaki sebab situasi Rinjani masih waspada." Harus diperketat, kan ada aturan . Koordinasi antar petugas lemah. Kalau ada larang , betul-betul diralang. Ini sepertinya kurang sosialisasi dan bentuk keteledoran,"terangnya yang juga Anggota Dewan dapil Lombok tengah ini.
Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata kurang koordinasi."Pemda melalui dinas pariwisata seharusnya berkoordinasi dengan kehutanan dengan BPBD, untuk menerapkan mana Jalur yang aman untuk naik, setelah kejadian siapa Siapa yang bertanggung jawab belum ada, apakah TNGR, atau Disbupar. "ungkapnya.
Sementara itu Anggota DPRD NTB Komisi II H.Hamja sangat menyayangkan kejadian ini, dan dinas pariwisata harus bertanggungjawab atas kejadian ini."Ini kan tugas Disbupar, seperti apa tanggungjawabnya,"pungkasnya.
Seharusnya kejadian ini tidak terulang lagi, dan akan meminta Disbupar untuk segera mengambil sikap."Harus ada sikap jelas dari Disbupar,"tegasnya.Ipr
Dewan Nilai Disbudpar NTB Teledor
MATARAM,Sasambonews.com. Belum lama kejadian meninggalnya wisata mancanegara asal Malaysia yang mendaki Rinjani melalui jalur tidak resmi padahal jelas-jelas ada larangan pengunjung mendaki oleh petugas dan diketemukan tewas di salah satu pemandian. Hal ini membuat DPRD NTB dari komisi II meminta agar Dinas pariwisata dan kebudayaan bertanggungjawab, dan ini merupakan keteledoran dari Disbupar dan stakeholder terkait sehingga kecolongan.
Ketua Komisi II DPRD NTB H.Lalu Jazuli Azhar Senin (14/11/2016),kemarin mengungkapkan ini merupakan kelemahan dari petugas di lapangan karena pada saat tersebut pengunjung belum dibolehkan mendaki sebab situasi Rinjani masih waspada." Harus diperketat, kan ada aturan . Koordinasi antar petugas lemah. Kalau ada larang , betul-betul diralang. Ini sepertinya kurang sosialisasi dan bentuk keteledoran,"terangnya yang juga Anggota Dewan dapil Lombok tengah ini.
Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata kurang koordinasi."Pemda melalui dinas pariwisata seharusnya berkoordinasi dengan kehutanan dengan BPBD, untuk menerapkan mana Jalur yang aman untuk naik, setelah kejadian siapa Siapa yang bertanggung jawab belum ada, apakah TNGR, atau Disbupar. "ungkapnya.
Sementara itu Anggota DPRD NTB Komisi II H.Hamja sangat menyayangkan kejadian ini, dan dinas pariwisata harus bertanggungjawab atas kejadian ini."Ini kan tugas Disbupar, seperti apa tanggungjawabnya,"pungkasnya.
Seharusnya kejadian ini tidak terulang lagi, dan akan meminta Disbupar untuk segera mengambil sikap."Harus ada sikap jelas dari Disbupar,"tegasnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar