Lombok Tengah, sasambonews.com. Puluhan pengurus KNPI Lombok Tengah pimpinan L.Hizi melakukan hearing dengan Wakil Bupati Lombok Tengah terkait dengan anggaran untuk KNPI.

Mereka diterima Wakil Bupati Lombok Tengah L.Pathul Bahri di Rupatama Kantor Bupati Kamis

Menurut Hizi, pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk mengeluarkan dana untuk KNPI mengingat KNPI yang sah menurutnya adalah KNPI hasil KLB Jakarta.

Dia menceritakan duduk persoalan mulai dari proses Munas di Papua hingga dilakukan KLB di Jakarta. Dalam hal ini Mentri hukum dan Ham mengeluarkan SK meskipun sebelumnya juga mengeluarkan SK untuk hasil Papua.
"Meski ada dua SK maka SK kedualah yang sah" ungkapnya.

Oleh karenanya tidak ada alasan pemda untuk tidak mengeluarkan dana untuk KNPI versi KLB Jakarta.

Menyikapi hal itu Wabup mengatakan, pemerintah harus berhati hati terhadap hal itu sebab kedua belah pihak sama sama mengklaim sah. Pemerintah tetap berpegang pada mana lembaga yang dianggap sah.

Oleh karena itu Wabup meminta kepada pengurus KNPI versi Hizi untuk menyerahkan dokumen termasuk proses mulai dari Papua hingga Jakarta. "Nanti serahkan dokumen pendukungnya, untuk kita kaji" ungkapnya.