LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,-Ketua
DPRD Lombok Tengah, H.Ahmad Fuadi  Tohir meminta pemerintah daerah segera menertibkan keberadaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Menurutnya, penertiban perlu dilakukan untuk melindungi para TKI dari hal-hal yang tidak diinginkan selama berada di luar negeri.  Selain mendata jumlah dan mempelajari trackrecord PJTKI, kedepan proses pemberian izin operasional bagi PJTKI harus diperketat.

Sebelum menerbitkan izin,  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diminta mengkaji dokument perstaratan maupun trackrecord para pengurus PJTKI yang bersangkutan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Sebelum menerbitkan izin, harus benar-benar diteliti dulu,” kata H.Fuadi di Gedung DPRD Lombok Tengah, Kamis.

Selain itu, sebelum diberangkatkan, Disosnakertrans diharapkan bisa menjalin kerjasama dan memberikan pemahaman kepada calon TKI tentang kondisi negara tujuan, termasuk mengenai pekerjaan TKI itu sendiri.

Karena yang terjadi selama ini lanjut Fuad, para TKI terkadang tidak diberikan informasi lengkap mengenai pekerjaan mereka di negara tujuan.
Akibatnya banyak TKI tidak mampu bekerja dengan baik, sehingga seringkali berujung pada hal-hal negatif, seperti penganiayaan oleh majikan dan lainnya. Sehingga penting bagi TKI mendapatkan keahlian tentang pekerjaan merka terlebih dahulu, begitu juga dengan pendidikan TKI, harus benar-benar diperhatikan.

Kedepan, para TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, minimal telah bersekolah hingga tingkat SMA atau sederajat, sehingga tidak mudah diperdaya.

Dengan demikian Perda Perlindungan TKI yang telah disahkan beberapa waktu lalu dapat menjawab segala persoalan tersebut. Agar berjalan maksimal, Perda tersebut harus disosialisasikan secara maksimal hingga ke tingkat desa maupun kelurahan. Sebab jika sosialisasi tidak merata, Perda perlindungan TKI hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang tidak akan berdampak apapun bagi masyarakat Lombok Tengah. “ Sosialisasi Perda Perlindungan TKI harus maksimal,” harapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau Disosnakertrans segera turun ke lapangan dan
menjalankan Perda tersebut, sehingga tidak ada lagi TKI yang menjadi korban di kemudian hari. |wis