MATARAM,Sasambonews.com,- Kepengurusan DPD Partai Gerindra NTB dibawah Wilgo Zainar oleh DPP Gerindra tidak dievaluasi. Dan ini untuk kepentingan verifikasi parpol jelang pemilu 2019 , sehingga DPD Gerindra NTB untuk Pilkada Serentak di kabupaten Kota dan Gubernur akan membuka penjaringan pada awal Mei mendatang.

Ketua OKK DPD Partai Gerindra NTB L.Pathul Bahri, dihubungi via hp pribadinya mengungkapkan bahwa ada tujuh DPD yang dievaluasi dan NTB tidak masuk ,namun ditetapkan kembali untuk kepentingan verifikasi partai politik tahun 2019."Kita di NTB tidak dievaluasi, justru kepengurusannya ditetapkan. Dan yang  dilakukan verifikasi parpol tahun ini,"terangnya.

Pathul juga meminta agar seluruh DPC mematuhi keputusan DPP dan segera melakukan koordinasi dengan DPD."Kita minta seluruh DPC segera merapatkan barisan,"tegasnya.

Kemudian kepada DPC yang tidak mematuhi ini akan diberikan sanksi , dan segera diberikan teguran."Kita akan panggil seluruh DPC, yang tidak patuh sesuai AD ART ada sanksi,"ungkapnya.

Kemudian untuk Pilkada Serentak ditahun 2018 ini akan segera membuka penjaringan di awal Mei ini,untuk kabupaten Kota dan Pilgub NTB."Segera dibuka awal Mei penjaringan untuk Pilkada serentak kabupaten ,kota dan Pilgub NTB,"terangnya.

Sementara itu , Sekertaris DPD Gerindra NTB Syarifuddin juga menegaskan kembali bahwa dukungan kepada Ahyar Abduh bukan rekomendasi,tetapi hanya surat balasan dari DPP."Kita akan membuka penjaringan diawal Mei. Dan seluruh calon bisa mendaftar, tidak ada siapapun yang diistimewakan,"terangnya.

Diakuinya ,bahwa Ahyar Abduh tidak akan mengikuti mekanisme yang ada di Gerindra ,sehingga bersurat ke DPP. Namun apabila ingin didukung oleh Gerindra harus tetap mengikuti penjaringan."Harus siapapun yang ingin maju , mendaftar dulu . Ini berlaku bagi siapa saja,"tandasnya.

Kemudian mengenai DPC yang hadir memberikan dukungan ke Ahyar Abduh, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan AD ART partai Gerindra."Sanksi akan diberikan . Dan itu diatur di dalam AD ART partai. Kita akan komunikasi dengan seluruh DPC,"tegasnya.Ipr