Nasional
KPK Dead Line Dewan Loteng 2 Bulan
Lombok Tengah, sasambonews.com- Hingga saat ini belum satupun anggota DPRD Loteng yang sudah membuat LHKPN. Padahal KPK sudah meminta untuk segera melaporkan harta kekayaannya. "Belum ada yang sudah melaporkan harta kekayaannya kepada kita" kata Koordinator Bidang
Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rachmat Suandha, Senin 14/8/2017, usai
melakukan sosialisasi di DPRD Lombok Tengah.
Maka sesuai dengan
undangan DPRD, maka pada hari itu KPK datang ke DPRD Lombok Tengah
melakukan sosialisasi terkait dengan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut. "Nanti kalau semua sudah
melaporkan, baru kita bisa analisa mengenai adanya dugagaan-dugaan oleh kawan-kawan di KPK yang bertugas untuk itu,"katanya.
KPK memberikan tenggat waktu 2 bulan bagi pejabat dan juga anggota
dewan untuk melakukan LHKPN tersebut. KPK sejauh ini dari pengakuan
dewan dan juga sejumlah pejabat di Lombok Tengah, kendala mereka tak
lakukan LHKPN karena kesulitan. "Tetapi asal tahu saja bahwa ratusan
pejabat lainya sudah melakukanya dan LHKPN formatnya sangat gampang
kalau itu jadi kendalanya,"imbuhnya.
Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPRD Lombok Tengah, H.Ahmad Fuaddi,FT.SE mengatakan, DPRD mengira kalau LHKPN dilakukan seperti cara-cara sebelumnya dimana pihaknya didatangi oleh petugas yang langsung membimbing dalam melaporkan harta kekayaanya."Jadi kita menunggu kedatangan petugas itu, tetapi ternyata caranya beda sekarang, kita yang harus melapor sendiri,"jelasnya.
Haji Fuad, sapaan akrab Ketua DPRD yang sekaligus Ketua Koni Lombok Tengah ini, yakin waktu 2 bulan yang diberikan KPK untuk melakukan LHKPN itu bisa terpenuhi. (am)
Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPRD Lombok Tengah, H.Ahmad Fuaddi,FT.SE mengatakan, DPRD mengira kalau LHKPN dilakukan seperti cara-cara sebelumnya dimana pihaknya didatangi oleh petugas yang langsung membimbing dalam melaporkan harta kekayaanya."Jadi kita menunggu kedatangan petugas itu, tetapi ternyata caranya beda sekarang, kita yang harus melapor sendiri,"jelasnya.
Haji Fuad, sapaan akrab Ketua DPRD yang sekaligus Ketua Koni Lombok Tengah ini, yakin waktu 2 bulan yang diberikan KPK untuk melakukan LHKPN itu bisa terpenuhi. (am)
Via
Nasional
Posting Komentar