Lombok Tengah, sasambonews.com- Memasuki musim hujan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah harus benar benar pasang mata dan telinga sebab ancama bencana alam menghantui masyarakat terutama diwilayah wilayah wilayah yang rawan longsor seperti diwilayah utara Kabupaten Lombok Tengah sementara anggaran untuk tanggap darurat sangat terbatas baik di APBD Lombok Tengah maupun kucuran dana dari pusat.Untuk itulah Berugak Desa menggelar workshop pengarusutamaan DRA dan CCA kedalam RPJMD dan APBD di AUla Bappeda Lombok Tengah Selasa 6/3.

Acara itu dibuka PLT Bupati Lombok Tengah L.Pathul Bahri. Hadir sebagai pembicara utama Ketua DPRD Lombok Tengah.

Ketua DPRD Lombok Tengah H.Ahmad Fuadi mengatakan masalah bencana bukan saja menjadi tanggungjawab DPRD sebagai budgeting akan tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan pusat. Penanggulangan bencana juga tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah daerah semata tetapi juga pemerintah kecamatan dan pemdes. Untuk itu DPRD mendorong pihak BPBD untuk melakukan estimasi mengenai besaran biaya penanggulangan yang dibutuhkan. Namun demikian sebelum itu sebagai dasar untuk melakukan estimasi itu maka harus ada data dan peta daerah yang rawan longsor. "Kami dorong BPBD untuk melakukan pemetaan daerah rawan longsor. kenapa sebeleumnya anggaran yang diusulkan kita tolak, karena memang tidak ada estimasi anggaran yang dilakukan serta data daerah rawan longsor" ungkapnya.

Puadi menilai workshop yang dilakukan Berugak Desa sangat baik dalam rangka melakukan antisipsi terhadap kemungkinan timbulnya bencana baik itu bencana tanah lonsgor atau tanah bergerak, bencana banjir, bencana angin puting beliung dan juga kekeringan. "Kita berharap apa yang dihasilkan dari kegiatan ini akan menjadi rekomendasi kita untuk menentukan kebijakan terkait dengan sistim pengenggaran dan juga pengendaliannya" katanya.

Sementara itu Zainla Mutakim dari Bapeda mengatakan masalah bencana merupakan masalah bersama. Dalam penangananannya dilakukan dengan sistim keroyokan sehingga setiap SKPD memiliki tanggungjawab yang sama untuk mengatasi masalah bencana tersebut. "Di SKPD lain juga ada anggarannya untuk penanggulangan bencana, buka di BPBD saja" jelasnya. Am