LSM Kecewa, Dana Aspirasi DPRD Fokus Ke Fisik

Lombok Tengah, sasambonews.com- Penanganan kemiskinan beberapa tahun terakhir ini ini masih stagnan, kalau di bandingkan dengan banyaknya program dan kegiatan yang di luncurkan oleh pemerintah Pusat (APBN) anggarananya sangat besar, ratusan Milyar, seperti program Beras Sejahtra, BPJS, Biaya Pendidikan, Ruehap Rumah dan lainnya. Hal itu membuat kalangan LSM kecewa.

Syaeful Muslim dari Konsosrsium LSM Lombok Tengah melihat dari APBD sendiri, kebijakan anggaran untuk penanganan kemiskinan yang langsung ke masyarakat juga berkisar antara 10 – 15 milyar rupiah untuk 3 tahun terakhir, program seperti rehap rumah, air bersih, Kube, bansos kesehatan dan lainnya, sehingga penanganan kemiskinan tidak terlalu masimal. Kondisi ini memang menjadi kesepakatan eksekutif dan legislatif dalam kebijakan anggaran, karena Pemda Loteng pokus di pembangunan pisik seperti jalan, irigasi, gedung maupun kendaraan dinas. "dana aspirasi DPRD juga sebagian besar di arahkan untuk kegiatan pisik. Sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat banyak di lupakan, termasuk penataan kawasan dan lingkungan masyarakat miskin" ungkapnya dalam release yang dikirim kemeja redaksi sasambonews.com kemarin.

Dari hasil kajian dan monitoring Konsorsium LSM Loteng, Dampak dari kebijakan pembangunan tersebut, akhirnya terakumulasi dengan tingkat penurunan kemiskinan sangat lamban, masih di bawah 1% tiap tahunnya, angka kesakitan masyarakat loteng tinggi, termasuk untuk beberapa kasus seperti gizi buruk, stanting, putus sekolah, kawasan kumuh masih banyak dan lainnya. Salah satu penyebab beberapa kasus tersebut adalah karena kondisi lingkungan dan sanitasi masyarakat miskin yang kumuh, jorok dan tidak terawat.

Untuk tahun ini (2018) katanta, khusus penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan lingkungan, kebijakan anggaran yang di gelontorkan oleh Pemda lewat APBD lumayan besar. Dinas PUPR dalam penganganan air bersih dan sanitasi menganggarkan 15,5 Milyar lebih, tahun sebelumnya (2017) sekitar 7 Milyar. masih di dinas PUPR, dalam program penataan jalan desa, lingkungan dan rabat-rabat juga menganggrakan sekitar 18,4 Milyar lebih. Sedangkan di Dinas Perkim, penataan kawasan kumuh dengan program lingkungan sehat (sharing program Kotaku dari Pusat) pada APBD 2018 ini menganggarkan 15,5 Milyar lebih, jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 400 juta (2017).

Dalam penelurusan Konsorsium LSM Loteng, program dan kegiatan penataan kawasan kumuh, sanitasi dan lingkungan untuk kawasan masyarakat miskin, di 2 dinas tersebut, dengan total angaran sekitar 48 Milyar lebih, adalah sebagian besar merupakan proyek titipan (aspirasi) anggota DPRD. Karena program tersebut sebagian besar adalah kegiatan pisik, Kemungkinan dampak secara langsung ke masyarakat miskin sangat minim, di sebabkan para pihak ketiga (kontraktor) dan pemilik proyek (DPRD) akan mencari keuntungan yang besar.

Program tersebut sebenarnya juga bertujuan untuk menangani beberapa kasus menyedihkan yang di alami oleh masyarakat miskin ke depan, seperti gizi buruk, stanting, ibu melahirkan, putus sekolah dan penyakit masyarakat lainnya, sehingga masyarakat miskin bisa lebih berdaya.

Untuk itu, perlu kometmen besar dari pemda (eksekutif dan DPRD) dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut, sehingga dampaknya bisa maksimal, tidak hanya mencari keuntungan saja. Masyarakat juga di harapkan terus mengawasi pelaksanaan berbagai proyek pengentasan kemiskinan di Lombok tengah, baik untuk program langsung, pisik, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Via Berita NTB