Lombok  Tengah, sasambonews.com - Sidang paripurna DPRD Lombok  Tengah  dengan agenda penyampaian  rekomendasi DPRD Lombok  Tengah  terhadap  Laporan  Keterangan Pertanggung jawaban Kepala  Daerah Akhir Tahun anggaran 2017 di ruang sidang utama DPRD  Lombok  Tengah Senin 30/4. 

Dalam sidang itu Puluhan rekomendasi lahir setelah Panitia Khusus (Pansus) yang membahas LKPJ Kepala Daerah akhir tahun 2017 yang hasilnya disampaikan pada Rapat Paripurna yang digelar Kamis lalu di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat.

Juru Bicara (Jubir) Pansus I saat itu, Muhammad Tauhid,S.sos ungkap sejumlah rekomendasi bagi masing-masing bidang pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Antara lain, dibidang pendidikan salah satu yang disoroti terkait dengan guru PAUD yang juga perlu dilakukan kwalifikasi sehingga bisa meningkatkan mutu PAUD.

Selain itu pihak dinas terkait diminta bersipakan diri untuk antisipasi terhadap begitu banyaknya guru yang pada tahun-tahun terakhir ini harus pensiun dengan membuat formasi penerimaan CPNS untuk tenaga kependidikan.

Berikutnya dewan merekomendasikan agar pihak Pemkab Lombok Tengah melakukan evaluasi terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dibidang kesehatan khususnya bagi para dokter yang ada. Karena saat ini terjadi kesenjangan antara dokter dan tenaga kesehatan lainya terkiat soal TKD tersebut.”Selain it uterus tingkatkan mutu pelayan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan,”tegas Muhammad Tuhid.

Untuk Dinas Soial, diminta untuk melakukan pemutakhiran data parkir miskin serta penyandang cacat yang ada di Lombok Tengah agar sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Untuk mencapai hal itu, analisa terkait dengan SDM yang dimiliki dan yang dibutuhkan perlu untuk dilakukan sehingga bisa membuat formasi untuk CPNS dalam jangka panjang.

Untuk menyonsong berbagai macam pembangunan hotel akibat melesatnya pembangunan yang ada di Lombok Tengah, dinas ketahanan pangan diminta untuk membuat program yang menhasilkan pangan segar yang siap diasup ke hotel-hotel yang ada.”Dengan demikian bagaimana agar hasil pangan kita standar hotel, itulah yangmenjadi focus dinas terkait,”jelasnya.

 Melihat berbagai keluhan masyarakat, Dinas Dukcapil diminta untuk menambah formasi CPNS atau pegawai untuk melayani masyarakat dalam pembuatan hak dasar berupa identitas tersebut. Dalam jangka pendek bisa dilakukan mutasi untuk menambah jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Dukcapil sehingga pelayan pembuatan KTP, Akta dan lainya berjalan dengan cepat.

Kepada DPMD diminta menindak tegas para oknum Kades yang diduga terlibat dalam Partai Politik, terutama pada masa kampanye Pilgub saat ini. Untuk dinas perhubungan diminta untuk serius mengelola lahan parkir yang ada dan Dinas Kominfo diminta untuk menambah jaringan komunikasi baik berupa komunikasi dua arah dan juga radio dan televise sehingga seluruh masyarakat bisa terjangkau terutama diarea-area blankspot yang ada. Am