Lombok Tengah, sasambonews.com- Pemberian sertifikat tanah gratis melalui program Prona yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mendapat dukungan epnuh dari masyarakat di Lombok Tengah.

 H Sabarudin misalnya, Kadus Ebangah Gerupuk Desa Sengkol Kec Pujut Loteng itu, mengatakan, sangat setuju dan mendukung penuh program Presiden Jokowi dan berharap prona terus berlanjut sebab dengan Prona masyarakat terutama bagi warga yang kurang mampu dapat terbantu baik waktu dan biaya. “Sayaa tahun 2017 bersama warga lainya juga sudah menerima sertifikat tanah melalui prona bersama warga lainya, kami setuju kalau dilanjutkan” ungkapnya.

Selain Sabarudin,  Sukidi, warga Dusun Dasan Lekong Desa Selebung kecamatan Batukliang Loteng juga menyatakan dukungannya atas program Prona tersbut. Dia menyatakan sangat setuju dan terus berharap agar program prona tetap berlanjut karena program tersebut sangat membantu warga masyarakat. Dengan prona dirinya saat ini sudah memiliki sertifikat tanah pekarangan dan lahan garapan tanpa mengeluarkan biaya besar.

Hal yang sama juga diungkapkan  Kades Kuta kec Pujut, Lalu Badarudin. Dia mengatakan, selain setuju dan berharap agar program prona terus berlanjut,  pihaknya juga berharap agar masyarakat Nelayan di Desa Kuta supaya diberikan program khusus sertifikat untuk lahan pekarangan. Karena warga nelayan Desa Kuta rata_rata sampai saat ini belum memiliki sertifikat pekarangan/lahan rumah tinggal. “ Banyak warga kami yang belum memiliki srtifikat, kami brharap BPN Loteng memperhatikan hal tersebut” jelasnya.

Sedangkan  Kades Puyung Kec Jonggat Loteng, Lalu Edhit Rahardian Wirasari,SE, mengatakan, bahwa program Prona sangat membantu warga kurang mampu dan berharap program tersebut terus dilanjutkan oleh pemerintah pusat. Selain itu pihaknya berharap agar tahun depan BPN Loteng memberikan program prona untuk Desa Puyung, sebab program prona di Desa Puyung terakhir pada tahun 2015.

Sementara itu Kepala BPN kab Loteng, Lalu Mandra Prawiranegara, mengatakan, bahwa  dari target 25.000 penerbitan sertifikat dan 2000 pemetaan, pihaknya sudah mengukur kurang lebih 30%. Target waktu sebelum Ranadhan pihaknya berupaya bisa mencapai pengukuran 50% . Terkait nelayan di Desa Kuta, dan Desa Puyung, tahun depan akan diupayakan untuk diprogramkan. Pihaknya terlebih dahulu akan berkordinasi dengan Pemkab Loteng, karena menyangkut pemasukan daerah dari sektor BPHTB (Bea Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Gs