Lombok Tengah, sasambonews.com - Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD Perubahan 2017, digelar Kamis (5/7). 

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, H.Burhanudin Yusuf dan juga dihadiri para Kepala SKPD lingkup Pemkab Lombok Tengah.

Dalam penyampaiannya, seluruh fraksi di DPRD Lombok Tengah setuju ranperda dibahas lebih lanjut. Namun demikian, fraksi-fraksi di DPRD Lombok Tengah menyampaikan beberapa masukan dan koreksi seputar penggunaan APBD 2017.

Fraksi Partai Golkar misalnya, melalui juru bicaranya, H.Mas'ud, mengapresiasi penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Lombok Tengah untuk yang ke sekian kalinya. Hal itu membuktikan bahwa pengelolaan anggaran di Lombok Tengah semakin baik. Namun demikian pihaknya berharap kepada pemerintah daerah memperhatikan berbagai masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya menganai realisasi pelaksanaan beberapa program fisik yang perlu mendapat penjelasan kepada DPRD. Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga meminta penjelasan mengenai beberapa persoalan, seperti kekurangan air dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, L.Muhiban, mengaku belum melihat capaian program yang signifikan dalam pelaksanaan APBD 2017. Program pengentasan kemiskinan misalnya, masih terkesan jalan di tempat. Begitu juga dengan masalah pendidikan, kesehatan dan pariwisata, masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. 

Selain itu, informasi program di masing-masing SKPD belum sepenuhnya bisa diakases masyarakat. Sehingga seringkali perkembangan dan capaian program tidak disadari dan dirasakan masyarakat. Sehingga kedepan penting bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk mengarahkan SKPD agar lebih fokus dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil kerjanya dengan baik dan terarah.

Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, TGH.Jamaludin, setuju ranperda APBD 2017 dibahas lebih lanjut. Dengan catatan program program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, bisa dilanjutkan dan menjadi koreksi dalam pelaksanaan program di tahun 2018. Begitu juga dengan fraksi-fraksi lainnya, menyampaikan tanggapan yang sama. Dalam hal ini, fraksi-fraksi di DPRD mengharapkan adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).