Lombok Tengah, SN - Wakil Bupati Lombok Tengah H.L. Pathul Bahri mengatakan masalah kelangkaan Pupuk adalah masalah nasional artinya bukan hanya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah tetapi diseluruh kabupaten Kota di Indonesia. Hal itu terjadi akibat dari menurunya quota atau jatah yang diberikan pemerintah pusat. "Mau kita teriak bagaimanapun tetap saja tak akan selesaikan masalah, mau sebanyak berapapun yang datang demo tetap saja pupuk langka, ya karena jatah kita diturunkan dari biasanya" kata Wabup menjawab perwakilan LSM Rudal saat diskusi di ruang kerjanya Rabu 27/1.

Wabup menegaskan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa selama jatah diturunkan meskipun sudah berbagai cara dilakukan pemda. "Saat ini Urea yang kurang. Jatah pusat sedikit. Saya dapat info akan ada petani yang datang dengan Jumlah besar, silahkan saja asal jangan banyak banyak" ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Ir. L.Iskandar mengatakan terkait dengan pupuk, Iskandar mengakui saat ini terjadi carut marut dan langka kenapa ? Secara nasional anggaran pertanian untuk Subsidi Pupuk sebanyak 12 trilyunan sekarang Rp. 9 triliun. Selain itu ada Perubahan pola bertujuan untuk mencegah adanya pengecer nakal dan menggandeng.  Selanjutnya E-RDKK misalnya 10 ton jatah 10 ton tapi dapat ton, tetap saja tak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, "yang diusulkan tidak sesuai dengan quota yang diberikan. Caranya pemerintah naikkan HET agar suatu orang diwakili oleh KTNA agar subsidi dinaikkan dengan catatan jatah ditetapkan. Sekarang sudah naik tapi jatah tetap tak naik bahkan kurang, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan petani" ujarnya. 

Langkah kedua pemerintah melalui teknologi pertanian mengkaji kembali unsur-unsur hara dalam tanah sehingga berubah bagian selatan diberikan jatah lebih sedikit yakni 50 kilo dan bagian utama 100. "Solusi lain Sekarang menggunakan pupuk majemuk bersubsidi dengan kandungan lengkap. Ini kita usulkan" ungkapnya.

Saat ini kata Iskandar pihaknya punya tim pengawas pupuk pestisida. Sudah dipanggil Polisi ada pengecer nakal, menjual Pupuk ke bukan anggota kelompok itu ada di Janapria. "Ada juga untuk kepentingan pribadi dan itu sudah kami laporkan ke Polres sebagai bentuk pengawasan" jelasnya. 

"Saya sarankan ke Dinas Pertanian Provinsi, sebab yang mengatur rekokasi nanti adalah provinsi. Kebijakan lain yang kemi tempuh adalah E-RDKK" ujarnya.

Kaitannya dengan sapi, kata dia, program 1000 sapi itu memang di Pujut bukan karena dirinya orang pujut. Namun ini sudah ditentukan. "Dalam usulan kami tujuh kecamatan, turun tim jadi 5 dan berubah dari 1. Kami hanya mendampingi dan mengawal dan intervensi tidak bisa kami lakukan" paparnya.

Memang semua derah punya potensi tetapi yang membuat pertanian tertarik, Petani Pujut selain sumur bor dibangun tetapi juga membangun jaringan pipa kesawah sawah untuk rumput. Selain itu Petani tak tanam padi namun tanam rumput.

Kondisi terakhir masih belum 1000 namun baru 199 ekor sebab spek belum selesai umur 300 dan berat. Sudah bersurat untuk selesaikan ke pusat.