Seluruh Fraksi DPRD Setuju Ranperda RPJMD Loteng Dibahas

Lombok Tengah, SN - DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar sidang paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi.

Jubir Fraksi Partai Bulan Bintang Legewarman dalam pandangan umum fraksi nya mengatakan Beberapa persoalan penting dalam 5 tahun Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah angka kemiskinan yang masih tinggi (13,44%) diatas angka kemiskinan Nasional.

Pendidikan dan Kesehatan juga masih harus menjadi prioritas utama, masih adanya masyarakat yang buta huruf terutama pada kelompok masyarakat perempuan yang sangat jauh perbandingan prosentasenya dengan laki laki (10,79%), lama sekolah yang masih di angka 6,28 dibawah propinsi, begitu juga dengan IPM Kabupaten Lombok Tengah yang masih berkisar di angka 66,43, walaupaun ada peningkatan tapi masih tetap lebih rendah di bandingkan dengan provinsi, belum lagi masalah Sarana dan Prasarana Pendidikan Masih banyak yang belum memadai. Dan permasalahan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dunia pendidikan adalah terkait kesejahteraan GTT yang sudah sekian tahun kita selalu melupakan nasibnya, padahal kesejahteraan mereka adalah salah satu penunjang keberhasilan dunia pendidikan.

Begitu juga dengan masalah kesehatan, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, kasus stunting yang masih tinggi, belum memadainya jumlah Pukesmas dengan prosentase jumlah penduduk, masih Kurangnya Tempat tidur RSUD dan puskesmas bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Lombok Tengah , belum lengkapnya tenaga Dokter spedialis di RSUD dan dokter di puskesmas tapi disatu sisi masih tingginya tenaga medis yg Berstatus sebagai tenaga magang dan sukarela , meningkatnya kasus HIV/AIDS setiap tahun (Tahun 2020 mencapai 26,08% dari 18,76% di tahun 2016) dan masih banyak lagi kasus kasus lainnya.

Fraksi Gerindra mengatakan persoalan utama dalam pembangunan di Lombok Tengah adalah angka kemiskinan, gini rasio dan pemerataan infrastruktur yang tidak merata. tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD. bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut termasuk kawasan kawasan ekonomi khusus (KEK) mandalika yang merupakan epicentrum pariwisata dipulau Lombok bahkan nasional dan internasional. dengan demikian tentu akan terjadi perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industri pariwisata.

Jubir Fraksi PKB mengatakan Pada sisi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dimana target penerimaan PAD selama 5 tahun ditargetkan hanya tumbuh sebesar 136,8 milyar dari kondisi awal tahun 2020 sebesar Rp.206.419.405.625,90 menjadi sebesar Rp.343.301.078.059 ditahun 2026. Besaran target PAD ini, hanya kurang sedikit dari target PAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 yang sebesar 293

milyar.

Menurutnya, Besaran target PAD ini sama sekali tidak menggambarkan optimisme yang tinggi terhadap keberadaan mega proyek

Mandalika resort yang selalu digaung-gaungkan akan membawa masyarakat Lombok Tengah menjadi menjadi lebih sejahtera atau jangan-jangan, KEK Mandalika ini memang tidak

mempunyai kontribusi apa-apa bagi daerah kita?" tanyanya.

Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem Pejuangan dan Fraksi lainnya juga menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut dengan beberapa catatan dan pertanyaan.

Via Berita NTB