Lombok Tengah, SN - Pernyataan pihak Injournyb dan IFG yang ingin menghapus penyelenggaraan Balap Motor WSBK di Sirkuit Mandalika karena merugi ditanggapi sinis Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri. Bupati mengaku kecewa dengan pernyataan Injourny saat audensi dengan Komisi IV DPR RI kemarin. "Kami kecewa dengan pernyataan itu, jelas itu akan berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah, mereka nanti akan takut ke Lombok Tengah" kata Bupati 

Bupati mengatakan dalam setiap usaha, untung rugi adalah hal yang biasa namun pernyataan merugi yang diumbar ke publik itu sangat disesalinya. Dalam berusaha,  pengusaha itu bakar uang adalah hal yang biasa terjadi sebab tidak semua pengusaha tahun pertama kedua untung, "banyak pengusaha bakar uang dahulu dan soal merugi itu ada beberapa faktor diantaranya bisa karena masalah promosi dan lainnya, managemen di internal juga tidak menutup kemungkinan menjadi alasan merugi,kami Pemda tidak menjadi kapasitas sebagai pengawas, tidak tahu rugi atau tidak, siapa yang mengawasinya kita tidak tahu" ujarnya.

Pada perinsipnya kata Bupati, Pemda Lombok Tengah sangat mendukung keberadaan ITDC dan segala aktivitasnya.  "Kami Pemda dukung penuh, buktinya kuburan nenek moyang kami juga kami pindahkan demi keinginan presiden. Kalau kami didiskreditkan maka akhirnya investor akan tamu hilang. Saya curiga ada keinginan buat sirkuit ditempat lain. Kalau rugi dimaan ruginya 4,2 T, siapa yang awasi kami tak tahu" ujarnya.

Pemerintah daerah menaruh curiga pihak ITDC akan membuat Sirkuit baru ditempat lain salah satunya di NTT karenanya laporan pihak Injourny ke komisi VII DPR RI tidak sesuai fakta. Salah satu laporan yang disampaikan adalah Soal parkir saat penyelenggaraan event motor WSBK. "contohnya,ada data dikirim jumlah parkir hari pertama hingga hari terakhir sebanyak 5.291 kendaraan baik roda 2 hingga Bus yang parkir dengan penghasilan 152 juta rupiah sementara kasat mata sangat banyak dilihat, "Nah ini saja kami tidak yakin dengan data ini, siapa yang mengawasi. Kami setiap hari turun ikut serta memberikan rasa aman dan persoalan tanah terus kita upayakan penyelesaian, jangan lihat dari sisi kerugian tetapi lihat dari sisi UMKM. Kita tidak pernah ada laporan.

Kami kecewa dengan bahasa rugi rugi,, jangan nanti dibuat sana rugi lagi, pindah lagi" tegas Bupati,

Sejauh ini kata Bupati pihaknya masih pertanyakan keseriusan ITDC dalam mengerjakan program yang dananya bersumber dari CSR. Pihak ITDC seharusnya sudah mulai mengerjakan dana CSR dari AIB sebesar Rp 90 milyar itu. "ternyata tidak dikerjakan 90 milyar, sampai saat ini belum dikerjakan, ada apa. Dana itu untuk inprastruktur pendukung di desa penyangga. Kami pertanyakan." Tegasnya 

Bupati juga berharapk agar anggota DPR RI Dapil Lombok untuk tidak bungkam dalam hal ini. "Kami sangat Berharap DPR RI bersuara dalam hal ini, jangan diam saja" harapnya.