Lombok Tengah, SN - Berkaca dari pengalaman Pelaksanaan Motor GP sebelumnya dimana pelayanan transportasi amat sangat buruk, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat satuan tugas (Satgas) pemberantasan Sopir atau transportasi "nakal'. Tidak main main Pemda Kabupaten Lombok Tengah maupun Pemprov melibatkan aparat penegak hukum dalam Satgas Pegaduan tersebut.

PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lendek Jayadi mengatakan Satgas Pegaduan sudah terbentuk. Tugasnya menerima pengaduan dan melakukan tindakan terhadap siapa saja yang melakukan tindakan merugikan masyarakat baik masyarakat lokal, regional bahkan wisatawan mancanegara yang akan menonton langsung pagelaran Akbar adu kuda besi Moto GP di Sirkuit Mandalika.

"Kami libatkan semua dalam Satgas Pegaduan tersebut baik itu APH, Dinas Perhubungan Pol PP, hingga BKD kami libatkan dalam Satgas itu nanti" tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak lagi mau mendengar ada keluhan akibat kenakalan Sopir transportasi dari area parkiran menuju Sirkuit baik keberangkatan maupun kepulangan. 

Selain akan menindak tegas sopir bis yang akan mengangkut penonton, pihaknya juga akan menindak tegas pemilik hotel maupun homestay yang mainkan harga hotel menjelang pagelaran MotoGP nanti. "Makanya kami juga libatkan dari PHRI, pelaku usaha termasuk juga pegiat pariwisata dalam tim pengaduan tersebut, kalau tidak sesuai ketentuan harga dan cenderung merugikan pengunjung maka kita akan tindak" jelasnya. 

Sejauh ini Satgas masih melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha tersebut, jika ada pengaduan masuk maka pihaknya akan langsung mendatangi pihak pihak yang diadukan itu.