Lombok Tengah, SN - Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan sebanyak 203 catatan dan rekomendasi hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 28 April 2025.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah dan juga juru bicara gabungan Komisi DPRD Ahmad Syamsul Hadi dalam laporannya mengungkapkan, pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting terutama bagi anggota dewan baru periode 2024-2029. Ini merupakan kali pertama mereka membahas dokumen LKPJ sejak dilantik.

mbahasan dilaksanakan secara simultan oleh masing-masing komisi melalui rapat internal, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra, kunjungan lapangan, hingga rapat pleno komisi.

“Sinergisitas antar perangkat daerah dengan DPRD menjadi kunci mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” ungkapnya.

Namun, ia juga menyayangkan ketidakhadiran beberapa kepala OPD seperti Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM saat pembahasan. Meski demikian, kesempatan tetap diberikan kepada mereka untuk menyampaikan laporan secara terpisah.

Gabungan Komisi memecah rekomendasi ke dalam berbagai sektor, di antaranya:

Komisi I menyoroti pentingnya percepatan badan hukum masjid, penguatan TPQ, optimalisasi sosialiasi perda, hingga peningkatan kualitas ASN.

Komisi II mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi investasi di KEK Mandalika, pengelolaan pasar dan industri kecil, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.

Komisi III fokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, peningkatan pengawasan lalu lintas, revitalisasi perumahan, dan optimalisasi pelayanan air bersih.

Dalam bidang keuangan daerah, DPRD juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset yang lebih optimal untuk meningkatkan PAD, serta mendesak audit forensik terhadap Bank NTB Syariah pasca masalah keamanan IT yang mencuat di awal tahun.

DPRD berharap seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. DPRD juga mengapresiasi kerja keras Bupati, Wakil Bupati, seluruh perangkat daerah, serta berharap sinergi yang telah terbangun terus ditingkatkan.

“Kami ingin Lombok Tengah makin maju, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi Gabungan Komisi kepada Bupati Lombok Tengah untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun berikutnya.