Lombok Tengah, SN - Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat pada Kamis (5/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Utama Bupati Lombok Tengah. Rakor ini digelar untuk memantapkan berbagai persyaratan yang akan diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh realisasi program tersebut.

Dalam rakor tersebut, hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya, jajaran Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BKAD, Bapperida, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta Camat Pringgarata dan Batukliang.

Wabup HM Nursiah menegaskan bahwa persoalan legalitas lahan dan perizinan bukan menjadi kendala. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 9,9 hektare yang berlokasi di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, dengan status kepemilikan yang sudah jelas berdasarkan sertifikat resmi.

“Kita sekarang fokus memantapkan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesiapan lahan dan dokumen pendukung lainnya untuk segera disampaikan ke Kementerian Sosial,” ujar Wabup.

Ia menambahkan, dokumen persyaratan akan dikirim ke pemerintah pusat dalam waktu dekat, direncanakan pada pekan depan. "InsyaAllah minggu depan kita akan berangkat ke pusat untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut," imbuhnya.

Dari sisi infrastruktur dasar, lahan yang disiapkan telah memiliki akses terhadap air bersih dan listrik. Namun demikian, Wabup mencatat bahwa akses jalan menuju lokasi pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Tak hanya soal infrastruktur, Pemkab juga memastikan bahwa warga sekitar lokasi mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat. “Sampai saat ini belum ada kendala dari masyarakat. Mereka justru mendukung dan menunggu realisasi pembangunan ini,” katanya.

Ia berharap, keberadaan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini, lanjutnya, tidak akan membebani keuangan daerah karena sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang memberikan layanan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain pendidikan, siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya secara gratis, dengan prioritas penerimaan bagi warga sekitar lokasi sekolah.