Lombok Tengah, SN– Fraksi Partai Golkar ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan program fisik atau infrastruktur yang belum terselesaikan pembayarannya kepada pihak ketiga (rekanan, red),  termasuk DAK tahun 2024 maupun program Pokir 2025 yang sudah lama selesai 100% dikerjakan tetapi belum dibayar. 

Hal itu pihaknya pertanyakan melalui pemandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD, Selasa (19/08/2025).

“Apakah uang belum tersedia, padahal program ini bersifat earmarked. Apakah proses administrasinya yang tidak mampu diselesaikan atau terlambat dikerjakan oleh OPD atau apakah pihak rekanan yang terlambat menyampaikan laporan. Mohon penjelasannya,” kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golkar, Baiq Fatmawati.

Tidak hanya itu, terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan  APBD tahun 2025, pihaknya setuju untuk dibahas ke tingkat pembahasan lebih lanjut. 

Dengan harapan program-progam maupun hal lain seperti pembayaran ke pihak ketiga yang belum terselesaikan agar dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian program-program yang dituangkan dalam RKPD Perubahan tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik untuk menunjang visi-misi Masmirah dan tentunya yang utama untuk kepentingan masyarakat.

“Selanjutnya, target PAD harus bisa tercapai dengan baik, bahkan kalau bisa melebihi target yang ada,” tandasnya. |df