LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,-
Lambannya mutasi pejabat eselun II, mulai menimbulkan tantatanya di kalangan aparatur pemerintahan di daerah ini. Beberapa diantaranya menganggap bahwa Pemkab Lombok Tengah sengaja mengulur-ulur waktu pelantikan, dengan maksud tertentu. “ Katanya harus menunggu rekomendasi Komisi ASN, kami pikir itu hanya akal-akalan Pemda saja,” ungkap beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang enggan dikorankan namanya.

Ketidakjelasan tersebut mulai mempengaruhui kinerja para PNS. Pantauan Media Pembaruan, sebagian PNS malas masuk kantor dan lebih memilih berkeliaran di saat jam kerja. Beberapa diantaranya beralasan tidak tahu harus mengerjakan apa dengan tidak adanya kepala dinas. “ Tidak ada program yang bisa jalan kalau tidak ada kepala dinas, jadi untuk apa di kantor,” ungkap beberapa PNS.

Anggota DPRD Lombok Tengah, Syamsul Qomar mengaku prihatin dengan lambannya mutasi pejabat eselon II.  Namun perlu diketahui kata Qomar, alasan yang diberikan pemerintah daerah memang benar adanya.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses seleksi, rekomendasi dari Komisi ASN memang merupakan keharusan. Hal tersebut untuk menghindari gugatan di kemudian hari, termasuk dengan adanya masalah dugaan diskriminasi terhadap beberapa pejabat beberapa waktu lalu.

Semua itu menurutnya menjadi salah satu pertimbangan bagi Komisi ASN maupun pemerintah daerah. “Apa jadinya ketika sudah dilantik, lalu produk yang dihasilkan kalah di pengadilan. Jadi menurut saya, rekomendasi Komisi ASN sangat penting,” kata Qomar beberapa hari lalu.

Untuk itu, pihaknya mendukung langkah yang ditempuh pemerintah daerah. Politisi Partai Demokrat itu juga berharap kepada para PNS untuk tetap bersabar.

Yang tidak kalah penting lagi, masalah tersebut jangan sampai mengganggu kinerja dan pelayanan kepada publik. Apapun alasannya, mutasi tidak bisa dijadikan alasan untuk bermalas malasan apalagi mengorbankan kepentingan masyarakat. |wis