Dewan dan Eksekutif Tanda Tangani KUPA PPAS 2019

Dewan dan Eksekutif Tanda Tangani KUPA PPAS 2019

Lombok Tengah, SN - Badan Anggaran DPRD Loteng selesai melaksanakan tugasnya membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2019. Rabu 17/7 Badan Anggaran melaporkan hasil pembahasannya pada sidang paripurna DPRD Lombok Tengah.

Hadir Wakil Bupati H.L.Pathul Bahri, Sekda Loteng H.Nursiah, Asisten III H.L.Idham Khalid dan para kepala SKPD.

Sekretaris Banggar M.Tauhid mengatakan pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2019 dilakukan secara simultan antara tim TAPD bersama dengan Banggar DPRD Loteng.

Beberapa hal pokok yang menjadi dasar dilakukannya perubahan atas APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2019 diantaranya karena terjadinya perkembangan yang tak sesuai dengan asumsi KUA dan adanya keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran baik antar program maupun antar SKPD temasuk juga untuk mengakomodir adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (Silpa) yang telah ditetapkan dalam perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2018.

Dari hasil pembahasan tersebut dokumen rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD 2019 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui rapat paripurna DPRD  Juli lalu telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan untuk menselaraskan dengan berbagai dinamika perkembangan masyarakat, dokumen RPJMD serta perubahan kebijakan baik dari sisi pendapatan belanja maupun pembiayaan daerah.

Selanjutnya hasil pembahasan itu akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD.

Terkait kebijakan pendapatan daerah, dibandingkan dengan APBD induk tahun 2019, pendapatan daerah pada perubahan APBD  2019 yang awalnya sebesar Rp.2,152 trilyun ditargetkan bertambah Rp. 2,119 milyar sehingga menjadi Rp.2,154 Trilyun dengan perincian antara lain PAD target Rp.199,494 milyar dari APBD induk, mengalami peningkatan Rp.3 milyar lebih sehingga menjadi Rp.203 milyar.

Dana perimbangan pada perubahan APBD 2019 ditargetkan sama dengan APBD induk yakni Rp. 1,564 trilyun. Sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan di APBD induk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 388 milyar lebih menurun sebear Rp.1,473 milyar lebih sehingga menjadi 386 milyar lebih.

Soal kebijakan belanja daerah, Tauhid mengatakan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD diarahkan untuk pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, pemanfaatan SiLPA tahun anggaran 2018 berdasarkan hasil audit BPK dan peningkatan target PAD. am
Read More
Ini Kecamatan Rawan Narkoba Masing Masing Daerah di NTB

Ini Kecamatan Rawan Narkoba Masing Masing Daerah di NTB

Mataram, SN - BNN Provinsi NTB Rabu pagi 17 melakukan pemusnahan barang haram Narkoba di Kantor BNN NTB. Pemusnahan di pimpin Kepala BNN NTB Brigjen Pol M.Nurochman SIK.
Pemusnahan Barang Haram Narkoba oleh BNN NTB 

Dalam peta kawasan rawan Narkoba BNN Provinsi NTB terdapat Kawasan Rawan Narkoba Provinsi NTB berstatus bahaya sebanyak 6 kecamatan antara lain, Kecamatan Pemenang Gili Indah Kabupaten Lombok Utara (3 Gili),  Kecamatan Cakra (Karang Bagu) Kota Mataram, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Kecamatan Senggigi Kabupaten Lobar dan Kecamatan Lembar, Desa Jembatan Kembar, Kabupaten Lobar.

Sementara berdasarkan data kerawanan masing masing kabupaten diantaranya Kabupaten KLU, yakni Kecamatan Pemenang, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga dan Kecamatan Tanjung. Kota Mataram di Kecamatan Cakranegara, Ampenan dan Kecamatan Mataram. Kabupaten Lombok Barat rawan di Kecamatan Senggigi, Batulayar (batulayar dan pusuk), Kediri di desa Banyumulek, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung (dusun Dasan Tapen Dusun Rincung), Kecamatan Narmada dan Kecamatan Sekotong.

Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah hampir seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Kopang dan Janapria. Kabupaten Lotim di Kecamatan Keruak, Aikmel, Masbagik, Selong, Sukamulia, Pringgabaya, Sikur, Terara dan Labuan Haji. Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Alas, Pelampang, Empang, Buer, Lopok, Labuan Badas, Inter Iwes, Labuan Badas.

Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan Maluk, Taliwang dan Kecamatan Menala. Kabupaten Dompu di Kecamatan Dompu, Hu'u, Woja dan Kecamatan Pekat. Kabupaten Bima di Kecamatan Woha, Madapangga, Bolo, Belo, Sape dan Kecamatan Wera dan terakhir Kota Bima di Kecamatan Asakota, Rasanae Barat, Tanjung dan Kecamatan Raba.

Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol M.Nurochman SIK mengatakan untuk tindak lanjut dari BNN untuk memberantas Narkoba antara lain melakukan sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melaksanakan Tes Urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.

Read More
ASN dan Staf Desa Segera Dites Urine

ASN dan Staf Desa Segera Dites Urine

Lombok Tengah, SN- Mengingat semakin tingginya angka pengguna Narkoba dan penyebarannya, Pemda Lombok Tengah berencana akan melakukan tes urine kepada ASN dan juga pemerintah desa.
"Bahaya narkoba sudah amat meresahkan bahkan sudah menyerang siswa siswa sekolah oleh karena itu harus segera disikapi" kata Sekda saat memimpin Rakor Narkoba di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati selasa 16/7 bersama sejumlah SKPD.

Sekda menegkaskan komitmen pemda Loteng untuk memberantas peredaran Narkoba. Bahkan Pemda akan membuat Kantor BNN di Kabupaten Lombok Tengah sebab peredaran barang haram itu tidak hanya di Perkotaan, ASN dan Masyarakat umum akan tetapi juga sudah masuk ke pelosok pelosok desa.

Sementara itu data jumlah pengguna Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah terus bertambah. Berdasarkan laporan Kadis Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, Dinsos pada tahun anggaran 2019 telah melakukan rehabilitasi mantan pecandu Narkoba sebanyak 50 orang dengan rincian 25 sudah dilaksanakan dan 25 orang dalam proses.

Menurutnya masalah anggaran menjadi kendala pemda untuk melakukan sosialisasi maupun rehab sebab dana untuk rehabilitasi baru dari pemerintah Pusat sementara anggaran dari Pemkab atau APBD anggaran sangat kecil dan belum maksimal. Gs


Read More