Wabup : Dirikan Ponpes Tak Mudah

Lombok Tengah, SN - Haul syekh Abdul Kadir Jaelani Qs dan Haul TGH. Mustofa Bin Badar yang ke 37 serta Haul Bapak Tgh.Abdul Majid Bin Mustofa yang ke 5 digelar hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 10.00 wita bertempat di Lokasi pembangunan yayasan pondok pesantren Faris Abdul Majid yang berada di dusun Loang maka Desa Loang maka Kecamatan Janapria Kabupaten Loteng.

Hadir dalam acara tersebut L.Fathul Bahri S.Ip Wakil bupati Lombok Tengah.
Prof.M.Masnu M.Ag Wakil rektor 1 Universitas  Islam Negri Mataram, Kemenag Kabupaten Loteng diwakili Matnan S.Pd Camat janapria H.Mahlan S.sos, Jalalusssuyuthy SS,M.Pd Kemenag Kabupaten Loteng. Kepala desa Loang maka Masrijono Para tokoh agama,adat,pemuda jajaran kec.janapria.

Ketua yayasan TGH. Salman Al Faris Yang intinya; meyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir di ponpes salaman Abdul Majid untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, karna dalam kehidupan yang saat ini dinikmati sanggat luar biasa,dan lahan ponpes tsb merupakan asli swadaya masyarakat dan akan kita kelola bersama-sama untuk kemaslahatan kita bersama.

 Wakil Bupati Loteng L.Pathul Bahri
menyampaikan untuk membangun ponpes tidak semudah membalik telapak tanggan,akan tetapi niatan yang baik insyallah akan mendapat kemudahan, keringanan yang diberikan Allah SWT, kemudian terbentuknya ponpes Faris Abdul Majid didesa Loang maka nantinya akan menopan pendidikan di wilayah Kecamatan Janapria.

"Kitav akan menyumbang ke ponpes Faris Abdul Majid Rp.100 juta dan menghimbau kepada masyarakat agar terus,mendukung pembangunan ponpes tsb.karna nantinya insyallah  bisa mencetak generasi penerus yang lebih baik" ungkapnya. Lth2

Read More

Wabup Buka Orientasi DPRD Lombok Tengah Yang Baru

Lombok Barat, SN - Wakil Bupati Lombok Tengah H.L. Fathul Bahri membuka kegiatan orientasi anggota DPRD Lombok Tengah di Hotel Aruna Kecamatan Batulayar Lombok Barat Minggu 21/9.

Hadir dalam acara pembukaan Sekretaris DPRD Lombok Tengah, Raden Mulyatno Junaidi. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi NTB, Tri Budi Apriyanto Kabag Humas DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim

Sekwan Lombok Tengah, Raden Mulyantno Junaidi menyampaikan, orientasi Anggota DPRD sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota. Daftar Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD Lombok Tengah Tahun 2019. Orientasi dilaksanakan dari tanggal 22 - 26 September 2019 di Hotel Aruna.

Kepala BPSDMD Pemprov  NTB , Tri Budi Apriyanto menyampaikan, tahun 2019 BPSDM Provinsi NTB dipercayakan untuk menyelenggarakan Orintasi kepada Anggota DPTD Kaupaten/Kota, yang sebelumnya hannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.
Orientasi akan menghadirkan 47 Nara Sumber dari kalangan Akademisi Profesional, Ombudsman, dan jari Kejaksaan Tinggi Mataram.
Orientasi kali ini yang keenam.

Sambutan Ketua DPRD Sementara M. Tauhid menyampaikan, Orientasi kepada Anggota Dewan Memiliki makna yang sangat strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan ketetampilan serta penampilan anggota Dewan dalam melaksanakan Tipoksinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.
Meminta kepada Anggota Dewan untuk mengikuti orientasi dengan sungguh - sungguh sehingga bisa menjalankan tupoksi dengan sebaik baiknya.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S. IP menyampaikan, Kegiatan orientasi bagi anggota DPRD merupakan amanah undang-undang, juga sebagai tindak lanjut dari peraturan mendagri nomor 133 tahun 2017, yang kemudian direvisi melalui Permendagri nomor 14 tahun 2018.
"Kegiatan ini merupakan proses pengenalan tugas-tugas dan kewenangan anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah" ungkapnya.

Hal yang mendasar yang perlu dipahami adalah kedudukan DPRD yang sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan anggota DPRD, artinya, kedudukan DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya adalah sejajar. Bersama-bersama, sebagai mitra.

Untuk itu, hubungan keduanya yakni antara legislatif dan eksekutif sebagai mitra harus dijaga dengan baik, harus selalu sinergi. Hal ini sangat penting sebagai upaya menjaga harmonisasi, sehingga masyarakat yang diwakili bisa tenang dan damai. Jangan sampai antara dprd dan kepala daerah beda pendapat, lantas terjadi konflik.

"Dalam menjalankan peran kita masing-masing harus selalu saling menghargai. Silahkan menyampaikan kritik, karena perbedaan pendapat hal yang biasa. Namun kritik harus disampaikan dengan baik, sesuai dengan norma. Maka sangat penting bagi kita untuk membaca dan memahami setiap peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal pembahasan anggaran atau APBD" ungkapnya.

Saya berharap, pembahasan jangan sampai berlarut-larut atau bahkan bermasalah. Karena kalau sampai berlarut-larut atau bahkan mengalami keterlambatan, masyarakat yang akan terkena dampaknya. Dan yang terpenting dari itu semua haruslah sesuai aturan. Kalau semua berpegang pada aturan, saya jamin insyaallah kita semua akan aman.

Wabup berharap kepada segenap anggota DPRD untuk memahami visi dan misi serta RPJMD, juga kebijakan kepala daerah. Hal ini dimaksudkan agar anggota DPRD bisa ikut mengawal kebijakan, serta visi dan misi daerah yang dituju, sehingga bisa sejalan dan seirama.

Terkait dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Lombok Tengah, alhamdulillah, capaian yang telah diraih sudah cukup bagus. Hal ini dibuktikan dengan data-data dan pengakuan berupa penghargaan dari pemerintah pusat. Dalam hal pemerintahan yang bersih misalnya, hal ini bisa dilihat dari pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah selama ini. "Alhamdulillah, selama 7 tahun berturut-turut, kita selalu mendapatkan opini WTP dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Dan hasil ini bukan hanya dari kerja-kerja eksekutif saja, tapi juga atas peran dukungan dari pihak DPRD kabupaten Lombok Tengah.

Sementara dalam hal pembangunan infrastruktur, alhamdulillah atas sinergi pemerintah daerah dan DPRD serta dukungan dari pusat, infrastruktur di kabupaten Lombok Tengah juga terus membaik. Keberadaan bandara yang semakin representatif, pembangunan KEK Mandalika, Sirkuit Moto GP, pasar jelojok, pasar Renteng, GOR yang berstandar internasional, adalah buah dari sinergi legislatif dan eksekutif, dan perlu untuk jadi perhatian bahwa dukungan pembangunan dari pemerintah pusat juga tidak datang dengan sendirinya. "Pemerintah pusat akan memperhatikan kita, ketika kita senantiasa mampu membangun dan memelihara komunikasi yang baik" jelasnya.

"Insyaallah, selama niat kita untuk mengabidkan diri kepada masyarakat, disertai niat lillah karena allah, segala yang kita hajatkan akan dimudahkan Allah SWT, dan sinergi yang baik yang telah terjalin selama ini antara pemerintah dan DPRD Lombok Tengah, agar kita pertahankan dan kita tingkatkan" tambahnya. Lbr01

Read More

Dandrem Serahkan Kunci Rumah Korban Gempa

Lombok Tengah SN - Bertempat di GOR Yayasan Ponpes  Qomarul Huda Bagu Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, NTB ratusan warga korban gempa berkumpul. Mereka datang bukan untuk aksi demo melainkan untuk  menerima Penyerahan Kunci Rumah Rehab Rekon oleh Kodim 1620/Loteng.

 Adapun jumlah rumah rehab rekon di wilayah Kecamatan Pringgarata yang sudah selesai pengerjaannya (100%) yaitu rusak berat 407 unit rumah, rusak sedang 400 unit rumah dan rusak ringan 2264 unit rumah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 162/WB kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,SH.,M.Han, Wakil Bupati Loteng H.L. Fathul Bahri, S.IP, Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Prastiwanto SE,MI Pol, Kalak BPBD Kabupaten Loteng H.Muhammad, Kadis Perkim Loteng, Kadis PU Loteng dan Kadis Sosial Loteng, Camat Pringgarata Lalu Surya Dharma. TGH. Lalu Muh. Turmuzi Badarudin (Pembina dan Pengasuh Ponpes Bagu), Para Kades Se-Kecamatan Pringgarata

Wakil Bupati Loteng H.L. Fathul Bahri, S.IP menyampaikan,  pada beberapa waktu yang lalu dirinya bersama Danrem 162/WB mengikuti acara dengar pendapat di Senayan Jakarta. Pada saat itu Danrem 162/WB menyampaikan banyak hal tentang Kabupaten Loteng dan dalam acara tersebut dihadiri oleh semua petinggi Negara. Sebentar lagi akan dicairkan sekitar Rp. 106,9 Milyar untuk SK 19 dan 20 untuk membangun rumah korban gempa yang berjumlah 10.119 rumah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah . Hal ini patut di syukuri bersama atas besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap warga Kabupaten Loteng yang terdampak gempa.

Apresiasi yang tinggi terhadap Danrem, Dandim, BPBD Prov. NTB dan Kalak BPBD Loteng atas sinergitas selama ini dalam menyelesaikan program rehab rekon. Berharap masyarakat agar tetap jaga keamanan sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara dihadapkan sebentar lagi Kabupaten Loteng pada tahun 2020 akan menyelenggarakan Pilkada.

Danrem 162/WB sekaligus penyerahan kunci rumah rehab rekon secara simbolis, dalam sambutannya Danrem menyampaikan acara penyerahan kunci ini sebagai tanda simbolis bahwa rumah korban gempa sudah selesai dibangun. Secara pribadi Danrem sangat bangga rumah korban gempa khususnya di Kecamatan Pringgarata sebagian besar sudah selesai. Sesuai arahan Bapak Presiden, rumah yang dibangun harus sesuai keinginan masyarakat. Dampak Gempa Lombok untuk Kab. Lombok Tengah sekitar 25 ribu rumah rusak atau sekitar 1/6 dari total kerusakan akibat Gempa NTB. Saat ini Total 177 ribu rumah progres yang sudah dibangun. Untuk SK 19 dan 20 seuai hasil rapat di Kab. Lombok Utara pada awal Oktober 2019 sudah dicairkan oleh BPBD Prov. NTB. Selaku pimpinan TNI diwikayah Korem 162/WB memohon maaf atas kekurangan jajarannya dalam membantu melaksanakan program rehab rekon selama ini. TNI Polri akan selalu berbuat terbaik untuk masyarakat. Terhitung tanggal 11 September 2019, Korem 162/WB sudah naik tipenya menjadi Korem Tipe A dan sudah di tanda tangani Presiden.

Read More

Orientasi DPRD, Cari Uang Di Loteng, Habiskan Di Lobar

Lombok Barat, SN - Entah apa yang ada dipikiran para anggota DPRD Lombok Tengah. Cari Uang di Lombok Tengah namun dihabiskan di Lombok Barat. Hal itu terjadi pada kegiatan orientasi anggota DPRD Lombok Tengah masa jabatan 2019-2024 di Hotel Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Lokasi kegiatan orientasi itu sempat di kritik anggota DPRD Lombok Tengah dari fraksi PPP L.Sunting Mentas. "Kenapa kita harus di Lombok Barat, bukankah kita punya banyak hotel di Lombok Tengah, biar uangnya beredar di Lombok Tengah" ungkapnya.

Ketua DPRD Lombok Tengah M.Tauhid menjawab bahwa semua itu sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi selaku penyelenggara.

Kegiatan Orientasi Anggota DPRD Lombok Tengah masa Jabatan 2019 - 2024 di Bal Room Hotel Aruna jalan raya senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S. Ip.
Peserta 50 Anggota DPRD Lombok Tengah masa Jabatan 2019 - 2024.

Read More