AMPERA Tolak Rencana Kedatangan MRS ke NTB

AMPERA Tolak Rencana Kedatangan MRS ke NTB

Mataram, SN - Rencana kedatangan Muhammad Riziq Shihab (MRS) ke NTB ditolak sekitar 60-an aktivis Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Masyarakat (Ampera) dengan demo di Simpang Lima Lingkar Selatan (SLLS) Mataram, tadi pagi Rabu, (2/12) sekitar pukul 10.00 Wita.  Aksi usai hujan yang berlangsung sekitar satu jam dengan Proges Covid 19 ini mengelilingi tuga SLLS menarik perhatian para pengendara karena berada di tempat strategis. 

Korlap aksi, Kusnadi Unying menyatakan beberapa poin penolakan MRS dan revolusi ahlak. Menurutnya penolakan ini karena didasarkan selama ini masyarakat NTB hidup harmoni dan jangan sampai terpecah belah. ‘’Penyambutan MRS oleh para pendukungnya tidak menerapkan protokol kesehatan dan ini sangat bertentangan dengan usaha pemerintah dalam mencegah Covid 19,’’ katanya.



Para aktivis bergantian berorasi antara lain menyebutkan MRS mengusung konsep revolusi akhlak yang bertujuan menyebarkan kebencian di masyarakat dan memicu konflik disetiap kegiatan. ‘’Oleh sebab itu, kami menolak kedatangan MRS di bumi seribu masjid ini karena kita sudah hidup rukun dan aman,’’ ungkapnya

Alasan lain dikemukakan menolak MRS bukan berarti benci habib dan ulama. ‘’Nnamun kami sangat menolak jika ada pihak yang berusaha menghancurkan persatuan, kami tetap sangat mencintai habib dan ulama yang menyejukkan,’’ tandasnya. 


Tujuan aksi damai ini menurut Korlap adalah menolak segala bentuk provokasi.  ‘’Kita sudah hidup damai antar umat beragama dan tidak perlu diadu domba dan dipecah belah,’’ urainya.

Apalagi NTB memiliki ulama-ulama yang kompatibel dan tentu sangat menyejukkan dan meningkatkan persatuan masyarakat NTB. Oleh sebab itu, menolak dengan keras rencana kedatangan MRS ke NTB. ‘’Kami pemuda NTB menghadang kapanpun MRS datang ke NTB karena merupakan ulama yang tidak jelas dan hanya bisa memprovokasi masyarakat,’’ ujarnya.

Aksi yang dikawal oleh aparat Polresta Mataram ini terlihat santun dan lancar. Aktivis Ampera juga menyatakan di NTB telah hidup damai dan rukun sejak dahulu sehingga buat apa lagi MRS datang ke NTB jika hanya memecah belah masyarakat. Masyarakat antar umat beragama di NTB telah damai dan tidak memerlukan MRS karena MRS mengancam keutuhan NKRI.

Demo in juga merupakan perjuangan kita hari ini untuk 5-10 tahun kedepan yaitu menjaga keutuhan bangsa dan negara dari pihak-pihak yang ingin memecah belah kita terutama menghina Pancasila. ‘’Kita berjuang agar anak cucu kita tetap bersatu sampai kapanpun,’’ tandasnya.(*)


Read More
Debat Kedua, Milik No 4. 85% Swing Voter Ke Pathul-Nursiah

Debat Kedua, Milik No 4. 85% Swing Voter Ke Pathul-Nursiah

 Lombok Tengah, SN - Debat Paslon kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berjalan aman dan lancar.

Seperti debat pertama, debat kedua juga tak ubahnya rapat koordinasi  antara bawahan dan atasan sehingga Paslon Maiq Meres  sangat menguasai situasi dan penguasaan visi misi. 


Juru bicara Paslon Maiq Meres  L.Amrullah menegaskan debat paslon kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menujukkan bahwa keduanya sangat layak memimpin Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun kedepan. Pengalaman menjadi bagian dari pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi modal  berharga untuk dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. "Keduanya sudah sangat faham sudut sudut Lombok Tengah, mereka sudah membuktikan dengan hasil pembangunan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, makanya lombok tengah tak perlu sopir baru, cukup sopir lama yang lebih berpengalaman agar perjalanan pembangunan ini berjalan sesuai koridor yang telah diatur dalam RPJMD kabupaten Lombok Tengah" jelasnya.


Penguasaan visi misi, performance yang elegan dan menyakinkan serta menguasai diri sendiri panggung dalam debat kedua menujukkan keduanya sudah sangat siap dan terlatih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. 


Selanjutnya program yang ditawarkan sangat terukur dan teruji dengan melihat segala aspek pembangunan dari berbagai potensi sumberdaya alam yang ada sehingga program yang ditawarkan yang dituangkan dalam visi misi tidak mengarang. "Kami mengukur program itu dari sumber sumber pendapatan daerah dan kondisi APBD sehingga program yang ditawarkan insyaallah kami bisa penuhi" ungkapnya.

Yang menarik kata Amrillah, pada saat debat, paslon Maiq Meres menyampaikan hasil pembangunan selama lima tahun terakhir menjadi kartu trup yang tidak bisa disampaikan oleh paslon lainnya. Mulai dari infrastruktur jalan yang oleh paslon lain menilai dan mengakui keberhasilan pembangunan jalan sudah sangat baik atau kondisinya sudah mantap alias sudah dihotmix, tinggal sisanya sekitar 150 kilo meter dan akan diselesaikan selama masa jabatan. Selain itu  fasilitas kesehatan sudah ditingkatkan dimana seluruh puskesmas sudah lantai dua sehingga menjamin kenyaman dan keamanan bagi pasien maupun bagi petugas kesehatan. Bangunan Pusat pusat pendidikan dan pemerintahan juga sudah sangat baik. Pusat transaksi ekonomi masyarakat seperti pasar pasar tradisional maupun  pasar moderen sudah sangat memadai. "Pembangunan diSektor  pariwisata juga sudah sangat pesat, keberadaan  KEK sebagai penopang pembangunan sektor ini berjalan sesuai harapan terlebih lagi ada Sirkuit Moto GP, jadi tidak ada cara lain selain dilanjutkan oleh yang berpengalaman seperti Pathul Bahri-Nursiah, intinya Pathul Nursiah sudah siap melanjutkan sementara calon yang lain masih baru wacana" ungkapnya.

Jika dilihat pada debat kali ini, Paslon Maiq Meres memastikan suara mengambang (swing votter) di masyarakat sudah dikuasai. "kami rebut swing Voter  dikisaran 85% sisanya untuk calon lainnya sehingga kami yakin Maiq Meres Pathul Nursiah akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2020-2024" ungkapnya.

Terakhir, Paslon Maiq Meres menyampaikan bahwa semua calon pada dasarnya adalah putra putri terbaik Lombok Tengah karana itu siapapun terpilih mereka adalah pemenang sejati. Selanjutnya Pathul Nursiah menegaskan bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya namun siapa yang dipilih itu diserahkan kepada masyarakat. Selain itu Pathul Nursiah berpesan agar tetap menjaga kondusifitas wilayah. Berbeda pilihan tak boleh membuat masyarakat terpecah belah. Perbedaan adalah anugrah Allah yang harus dikelola dengan baik. "Terkahir kami ingin sampaikan, kami sedang dan sudah bekerja tinggal melanjutkan pembangunan yang ada, sementara yang lain baru wacana dan butuh penyesuaian diri selama 3 tahun, habis waktu kita, lalu kapan kita bekerja,makanya tidak ada jalan lain selain lanjutkan untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah" ungkap Amril.

Read More
Rakerda dan Pelantikan Sukses, Gubernur Apresiasi JMSI NTB

Rakerda dan Pelantikan Sukses, Gubernur Apresiasi JMSI NTB

 Lombok Utara, SN - Pelantikan dan Rakerda I Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) oleh JMSI pusat berjalan sukses. Gubernur NTB membuka secara resmi Rakerda I JMSI NTB di Medan Bay Marina Hotel Kabupaten Lombok Utara Jumat-Sabtu 27-28/11.

Ketua JMSI NTB Boy Mashudi mengatakan JMSI hadir untuk NTB gemilang, NTB tanpa hoax, 

JMSI hadir sebagai media penyeimbang. Pers harus diajak musyawarah, diajak diskusi untuk ikut dalam proses pembangunan. Jangan dipandang sebelah mata. JMSI Berdiri Maret 2020. Anggota nya 17 media. "Anggota JMSI adalah orang orang Seniori. Mereka adalah Pendiri media sehingga Integritasnya tak diragukan lagi" jelasnya.



JMSI kata Boy bertekad untuk menyongsong kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di Provinsi NTB. 


Sekda KLU Drs. L.M.Nurjati menegaskan Kabupaten Lombok Utara dua kali dapat musibah. Yang pertama Bencana Gempa Bumi dan Covid19. Akibatnya masyarakat di KLU sangat sulit. Ekonomi sedikit terpuruk, kemiskinan pun ikut terpuruk. Namun demikian Pemda tak patah arang, Pemda mulai berbenah. Semua fasilitas umum di benahi. Hanya 4 Kantor yang masih utuh, sisanya hancur. Tadinya mau bangun Kantor Bupati tertunda akibat Covid 19. Minimal tahun depan bersama kantor DPRD ikut terbangun. 

"Mari kerjasama yang baik dalam rangka memberikan informasi yang menarik dan baik guna menangani Covid 19 ini" ungkapnya. 


Awalnya kata Sekda masyarakat sangat disiplin, sampai sampai di masjid pakai masker. Namun sekarang tidak ada kecuali di jalan raya, sebab Pemda melakukan penertiban. Oleh karena itu pemda memohon kerjasama nya dalam memperingatkan kepada masyarakat. Saat ini kit zona hijau sehingga kunjungan mulai ramai. 


Dalam pelaksanaan praktek pemerintahan di KLU selama ini terjalin hubungan baik dan positif namun ada saja media yang sedikit mengacaukan di masyarakat sehingga masyarakat sedikit bingung akibat informasi yang tak berimbang.


Terutama dalam pemilu kada, banyak beredar berita hoak. Ini berdampak ke Pemda. Contoh kasus Jatah Hidup (jadup) akibat gempa, ini jadi trend dimana pemerintah pusat sering janji namun tak realisasi sehingga Pemda jadi sasaran sampai sampai didemo. Ini dimainkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab sehingga Pemda jadi korban. 


Disamping itu kata Sekda banyak juga akun akun palsu sehingga merugi kan masyarakat dan pemerintah daerah  termasuk juga ujaran kebencian yang ditujukan kepada Pemda dan DPRD.

"Kami berharap bisa ditekan akun palsu itu" ujarnya.


Sekjen JMSI Pusat Mahmud Marhaba mengatakan JMSI adalah organisasi yang baru meskipun JMSI paling muda namun paling cepat eksis. "Kami dilantik tanggal 25 November 2020 oleh Ketua MPR.

Sudah daftarkan anggota ke dewan pers 400 media. "Kami Salut dan hormat atas JMSI NTB" ungkapnya. 


Sekjen menegaskan pihaknya akan segera lakukan verifikasi faktual. Ada 400 media yang  berbadan hukum. Yang hadir disini adalah pemilik media dan direktur. 44 ribu media siber yang ada baru 2900 yang terdaftar di Dewan Pers. "Kita berharap anggota JMSI adalah wartawan yang profesional sebab diisi oleh orang orang hebat" ungkapnya.


Sementara itu Kabiro Humas Provinsi NTB Najamuddin Ami, MM mewakili Gubernur NTB menyatakan selamat atas dilantiknya pengurus JMSI NTB. Pemprov dan Media adalah sama sama pilar pembangunan. Untuk itu kerjasama mutlak dilakukan. 

Karo Humas berharap JMSI menjadi jembatan informasi yang positif bagi masyarakat. "Sebarkanlah informasi tentang pembangunan di provinsi NTB kepada masyarakat, jangan sebarkan berita hoax" ungkapnya.


Terkait dengan Tema Rakerda Memperkuat Spektrum Jaringan Media Siber yang berkesinambungan, Karo Humas menegaskan kalau diartikan kata Spektrum maka spektrum artinya tak terbatas. Dalam arti bahwa media dalam menyampaikan informasi tidak terbatas disegala sektor pembangunan. Oleh karena itu sampaikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pembangunan yang dilakukan oleh Pemda. 


Dia berharap agar JMSI hadir sebagai media penyeimbangan dalam rangka membangun daerah. "Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakerda I Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Provinsi NTB kami nyatakan dibuka" ungkapnya. Klu01


Read More
APBD Loteng Tahun 2021 Disahkan

APBD Loteng Tahun 2021 Disahkan

Lombok Tengah, SN- APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 akhirnya disahkan. Pengesahan dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda Laporan Banggar DPRD Lombok Tengah Terhadap  Hasil Pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah Tahun Anggaran Tahun 2021 disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRD Lombok Tengah, Legewarman.


Dalam laporannya, Legewarman menyampaikan, bahwa beberapa waktu  yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 November 2020, Bupati Lombok Tengah telah menyampaikan penjelasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah TahunAnggaran 2021. Penjelasan tersebut merupakan kewajiban konstitusional kepala Daerah sebagaimana yang telah dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ini, proses penyusunan APBD dihadapkan dengan situasi Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret lalu. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggarannya melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.


Kebijakan ini tak ayal berimbas juga kepada Pemerintah Daerah yang kemudian harus melakukan perubahan atau realokasi APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang tersebut. Di sisi lain, di tengah proses Realokasi dan Refocusing tersebut, Pemerintah Daerah juga diharuskan untuk mulai menyusun dokumen APBD tahun anggaran 2021.

Hal lain yang membuat penyusunan APBD tahun anggaran 2021 terasa berbeda adalah karena penyusunan APBD 2021 harus mengacu pada beberapa peraturan perundang undangan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, baik karena adanya revisi maupun terbitnya regulasi baru. Regulasi yang berubah terkait dengan penyusunan APBD tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) danPermendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Situasi tersebut di atas menyebabkan proses  pembahasan APBD 2021 banyak mengalami keterlambatan dalam menjalankan tahapan penyusunan APBD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, semestinya di akhir September yang lalu pemerintah daerah sudah harus menyerahkan Rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas. Demikian pula dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dimana semestinya KUA PPAS sudah harus disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli 2020. Namun kita patut bersyukur, berbagai kendala yang kita hadapi tersebut tidak membuat terlambatnya pengesahan APBD Tahun Anggaran 2021 dimana sesuai ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengesahan APBD dilakukan paling telat 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan atau paling telat tanggal 30 November 2020.”Alhamdulillah, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), InsyaAllah pada hari ini Jum’at tanggal 27 November, kita dapat menyepakati bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 lebih awal 3 (tiga) hari dari jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri 64 Tahun 2020,”ucap Legewarman.

Legewarman juga menyampaikan, bahwa DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah berupaya sungguh-sungguh untuk merumuskan mekansime pembahasan APBD yang tidak hanya sekedar memperhatikan kaidah normatif semata, tetapi juga memperhatikan keselarasan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Read More