JMSI Sayangkan Vonis untuk Wartawan Banjarhits.id

JMSI Sayangkan Vonis untuk Wartawan Banjarhits.id

Rilis JMSI


=====
Jakarta - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sangat menyayangkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang memidana wartawan Banjarhits.id terkait pemberitaan sengketa lahan.

Keputusan tersebut dinilai telah menciderai kebebasan pers, dan akan menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan sengketa pers di kemudian hari.

"Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Novermal, SH, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Jaringan Media Siber Indonesia, Selasa (11/8/2020).

"Harus ada upaya hukum Banding dan atau Kasasi, supaya lex specialis UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bisa ditegakan," tambahnya. "Hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum," tegasnya.

Dikatakan Novermal, majelis hakim harus membebaskan wartawan Banjirhits dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena sengketa pers tersebut sudah diselesaikan oleh Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan keputusan Dewan Pers melalui Pernyataan, Penilaian dan Rekomensasi (PPR) sudah dilaksanakan oleh Banjarhits.id dengan memuat hak jawab pengadu dan sudah menghapus berita terkait.

Novermal meminta Dewan Pers membantu wartawan Banjarhits.id dalam upaya hukum Banding dan atau Kasasi. "Majelis hakim Banding dan atau Kasasi harus diyakinkan bahwa Undang-Undang Pers itu lex specialis, yang mana, apabila sengketa pers sudah diselesaikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers, tidak boleh lagi ada pemidanaan dan atau tuntutan ganti rugi," tegasnya.

Novermal juga meminta Dewan Pers memperkuat kesepakatan dengan Kapolri dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa pers. "Polri harus menghormati kespesialisan Undang-Undang Pers, dan Polri tidak boleh lagi melakukan proses hukum atas sengketa pers yang sudah diselesaikan oleh Dewan Pers," tegasnya.

Novermal juga menghimbau masyarakat untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik. "Silahkan melapor ke Dewan Pers, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media," ujarnya. "Karena, Undang-Undang Pers mengamanatkan demikian," tegasnya.

Novermal juga mengingatkan kembali pelaku media untuk taat dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. "Berberita itu harus berdasarkan fakta dan berbasis data, berimbang, dan tidak boleh memuat opini yang menghakimi," tegasnya.

Seperti diberitakan banyak media, seorang wartawan Kalimantan Selatan, Diananta Putra Sumedi, Pemimpin Redaksi media siber Banjarhits.id diputus bersalah, Senin (10/8) oleh majelis hakim PN Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terdakwa diputus bersalah karena melakukan ujaran kebencian terkait tulisannya tentang konflik tanah antara suku Dayak dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai dapat menyulut konflik, dan dijatuhi hukuman penjara 3 bulan 15 hari.

Berita yang dipermasalahkan pelapor berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel" yang dipublis Banjarhits.id tanggal 9 November 2019. Pelapor bernama nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan.

Sukirman mengadukan kasus ini ke Polda Kalimantan Selatan dan Dewan Pers pada November 2019. Meski sedang ditangani Dewan Pers, ke polisi tetap melanjutkan proses penyelidikan.

Penyidik memanggil Diananta melalui surat Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik tanggal 26 November 2019.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers memutuskan bahwa redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu, bukan Banjarhits.id yang menjadi mitra. Dewan Pers juga memutuskan, berita yang dilaporkan melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Dewan Pers merekomendasikan agar teradu melayani hak jawab dari pengadu, dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud. Rekomendasi itu tertuang dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai dan pihak Kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu, dan menghapus berita yang dipermasalahkan. (JMSI)
Read More
Penyampaian KUPA PPAS 2020, Anggaran Tersedot Virus Covid 19

Penyampaian KUPA PPAS 2020, Anggaran Tersedot Virus Covid 19

Lombok Tengah, SN - Rapat paripurna DPRD kabupaten Lombok Tengah, dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 digelar di ruang sidang DPRD Lombok Tengah Selasa 11/8.

Wakil Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri menyampaikan perjalanan APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 telah memasuki bulan kedua pelaksanaan semester kedua tahun anggaran 2020 dengan berbagai dinamika yang telah dihadapi. Perubahan kebijakan umum apbd kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, diformulasikan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan, di antaranya menampung perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah berdasarkan perkembangan isu yang terjadi dalam pelaksanaan tahun anggaran 2020, terutama dinamika yang terjadi akibat bencana non alam pandemi covid-19, serta mengakomodir beberapa kebutuhan yang bersifat wajib/mendesak dan beberapa prioritas lainnya dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Menurutnya, Kejadian bencana non alam pandemi covid-19 telah menciptakan kondisi yang luar biasa dan mengubah secara drastis outlook perekonomian nasional termasuk di kabupaten Lombok Tengah. Penyebaran covid-19 telah menimbulkan wabah penyakit dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, dan tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga world health organization (who) telah menyatakan bahwa corona virus disease 2019 (covid-19) sebagai pandemic. Pemerintah kabupaten Lombok Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana non alam covid-19 di kabupaten Lombok Tengah, melalui keputusan Bupati nomor 154 tahun 2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam corona virus disease 2019 (covid-19) di kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai langkah dalam pengelolaan keuangan daerah menghadapi pandemi global covid-19, pemerintah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus diseases 2019 (covid-19) di lingkungan pemerintah daerah, memberikan arahan kepada kepala daerah, antara lain memprioritaskan penggunaan APBD guna antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19 dengan pembebanan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah strategis dalam aspek fleksibilitas penggunaan anggaran.

 Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan lainnya berkaitan dengan keuangan daerah khususnya dalam menghadapi kondisi pandemi covid-19, sehingga peraturan bupati tentang penjabaran APBD kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dilakukan perubahan hingga 4 (empat) kali.

 Dinamika perubahan penjabaran APBD  tahun anggaran 2020 tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran 2020, meliputi:

Pertama: Peraturan bupati nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2020.
Berdasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19 di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah daerah diminta agar melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi covid-19.
Pemerintah kabupaten Lombok Tengah menindaklanjuti amanat tersebut melalui penetapan peraturan bupati nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2020 pada tanggal 14 april 2020.

Substansi perubahan yang dilakukan pada perubahan pertama penjabaran APBD tahun anggaran 2020, yaitu perubahan alokasi anggaran beberapa program/kegiatan pada belanja langsung yang diarahkan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 sebesar Rp.6.261.862.017,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh belas rupiah). Selain itu, terhadap belanja tidak terduga yang tersedia pada APBD induk tahun anggaran 2020 dilakukan optimalisasi dan penambahan alokasi melalui refocusing dan realokasi anggaran dari beberapa pos belanja yang dialihkan ke BTT, antara lain bersumber dari pengurangan anggaran belanja tambahan penghasilan PNS dan belanja hibah, rasionalisasi belanja perjalanan dinas, rasionalisasi beberapa belanja modal seperti pembangunan gedung, jalan dan pengadaan lahan serta rasionalisasi kegiatan penyelenggaraan event-event daerah dan kegiatan diklat PNS dengan total anggaran hasil refocusing sebesar Rp.50.486.598.000,00 (lima puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sehingga alokasi anggaran BTT yang tersedia sebelumnya hanya sebesar Rp. 2.560.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) menjadi sebesar rp. 53.046.598.000,00 (lima puluh tiga miliar empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Kedua, Peraturan bupati nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2020.

Ketiga, Peraturan bupati nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran apbd tahun anggaran 2020.

Keempat, Peraturan bupati nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan bupati nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Lth01

Read More
Inspirasi ; Tina Herawati, Berkebun Sayur Mayur Dilahan Sempit

Inspirasi ; Tina Herawati, Berkebun Sayur Mayur Dilahan Sempit

Lombok Tengah, SN - Memiliki lahan yang sempit tidak lantas membuat kita miskin kreasi, akan tetapi justru dengan lahan terbatas menjadi inspirasi kita untuk dapat memanfaatkannya dengan sebaik baiknya untuk kebutuhan rumah tangga.

Bq.Tina Herawati contohnya, warga Lingkungan Mekarsari Marde Kelurahan Praya itu memanfaat lahan sempitnya untuk berkebun sayur mayur.

Di kebun Sayur Marde miliknya, berbagai jenis sayur sayuran ada disitu mulai dari sayur, pakcoy, Selada, Seledri, Kangkung, Bayam, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe, tomat, terong, dan berbagai jenis sayuran lainnya.

Tina sendiri memiliki lahan seluas 4 are. Dilahan itu setiap pagi dan sorenya dia menghabiskan waktu untuk berkebun. Meskipun lahannya tidak luas namun semua sayuran kebutuhan dapur tersedia ditempat itu sehingga untuk kebutuhan dapurnya, Tina tidak perlu membeli kepasar.

Selain untuk keperluan rumah tangga, hasil kebun sayur miliknya juga dijual bagi masyarakat sekitar. Hasil penjualannya sebagian disisihkan untuk keperluan pendidikan anak dan sebagainya lagi untuk modal usahanya.

Menurut lulusan Sarjana Pertanian itu, motivasi nya mengembangkan sayuran adalah bagaimana dapat memanfaatkan pekarangan agar berdaya guna dan berhasil guna. "Bagaimana Dengan lahan yang sempit itu dapat input yang besar dan income yang besar dan bagaimana merubah main set ibu rumah tangga bahwa bisa memanfaatkan pekarangan dengan sayur sayuran dimana sayur-sayuran kita butuhkan setiap hari" ungkapnya.

Untuk media tanamnya, ibu ibu tidak perlu khawatir sebab media tanaman yang digunakan sangat mudah murah dan bahkan tidak perlu dibeli. Ibu ibu cukup memanfaatkan limbah rumah tangga untuk pupuk maupun media tanamnya seperti botol air mineral, bekas minyak kemasan dan sarana lainnya.  "Limbah botol plastik bisa jadi media tanamnya, kulit buah buahan bisa jadi pupuk organik nya, limbah air leri bekas air beras bisa jadi pupuk cairnya, artinya semua hal yang kita kerjakan dirumah itu akan bermanfaat untuk tanaman tersebut" ungkapnya.

Dia mengajak kepada ibu ibu rumah tangga untuk mulai kreatif memanfaatkan lahannya yang ada " mari  kita memanfaatkan lahan sesempit apapun untuk income yang besar" imbauannya. Lth01
Read More
PT. Taspen Bayar JKM Mantan Anggota DPRD H.Arabiah

PT. Taspen Bayar JKM Mantan Anggota DPRD H.Arabiah

Lombok Tengah, SN - PT.Taspen (Persero) Senin 10/8 2020 memberikan klaim jaminan kematian (JKM) bagi mantan anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Nasdem Almarhum H. L. Arabiah. Penyerahan klaim JKM diserahkan Kepala Cabang Taspen Persero Cabang Mataram Tribuna Phitera Djaja kepada ahli warisnya di Kantor DPRD Lombok Tengah disaksikan PLT Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Suhadi Kana dan Kabag Keuangan DPRD Lombok Tengah.
Kacab PT TASPEN menyerahkan klaim JKM kepada ahli waris almarhum H.L.Arabiah 

Menurut Tribuna, penyerahan JKM merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak PT.Taspen terhadap peserta Taspen. JKM juga merupakan hak setiap peserta JKM yang harus diterima baik JKM maupun kecelakaan.
PT Taspen dalam hal ini menyerahkan dana sebesar Rp. 27.225.000 kepada ahli waris almarhum.

Dikatakan Tribuna proses pemberkasan administrasi hingga sampai dengan penyerahan memerlukan waktu yang singkat hal itu sesuai dengan semangat Taspen memberikan pelayanan yang cepat dan murah. Pengajuan klaim premipun dilakukan dengan persyaratan yang sangat mudah dan tak menyulitkan peserta seperti surat keterangan meninggal dari desa, mengisi formulir, KTP ahli waris, Rekening dan kartu peserta Taspen.  "Bagi anggota Taspen baik itu PNS maupun non PNS bisa segera mengajukan klaimnya sesuai prosedur dan kami langsung akan memproses dengan cepat dan tepat tidak butuh waktu lama sudah bisa diterima ahli warisnya, sehari saja tuntas kecuali via transfer butuh waktu 2 hari" katanya.

Diakuinya dalam setiap klaim JKM, seseorang ahli waris menerima uang JKM berbeda beda sesuai dengan status kematiannya. Jika kematian kecelakaan tentu berbeda dengan kematian normal. "Kalau kematian normal lebih kecil tetapi kalau kematian akibat kecelakaan maka lebih besar yang diterima dengan catatan tetap dalam koridor aturan yang berlaku yakni dalam menjalankan tugas" ungkapnya.

Tribuna menegaskan pembayaran angsuran bagi penerima klaim jaminan kematian sangat kecil yakni hanya 0,24 % dari gaji pokok. "Kalau gaji pokoknya anggota DPRD Lombok Tengah sebesar Rp.1,8 juta maka bisa dibagi dengan 0,24% maka itu yang harus dibayar setiap bulan oleh anggota dewan itu, jadi sangat kecil" jelasnya.

Lalu apakah pengganti antar waktu Anggota DPRD Lombok Tengah yang meninggal bisa masuk menjadi anggota JKM PT.Taspen, Tribuna menjelaskan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota JKM PT.Taspen. "sejak didaftarkan menjadi anggota JKM, yang bersangkutan langsung mendapatkan haknya" ujarnya.

Lalu bagaimana jika tak punya ahli waris, seperti belum menikah atau tak punya anak ?. Tribuna menjelaskan, meskipun tidak memiliki ahli waris maka pihak PT.Taspen tetap akan menyalurkan jaminan kematian dengan catatan harus sedarah. "Kalau tak ada ahli warisnya maka kita tarik dari garis sedarah seperti ibu, bapak, kakak atau adik kandung yang bersangkutan, kalau diluar itu harus melalui penetapan pengadilan dan ini berlaku umum" ungkapnya.

Sebelumnya, H.L. Arabiah anggota DPRD Lombok Tengah wafat setelah mengalami serangan stroke. Anggota dewan partai Nasdem dua periode itu meninggal beberapa waktu lalu di rumah sakit. Saat ini proses pergantian antar waktu Anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Nasdem sedang diproses oleh DPP Nasdem. Lth01







Read More