Chek Disini Apakah Desa Anda Masuk Desa Rawan Narkoba Versi BNN NTB

Chek Disini Apakah Desa Anda Masuk Desa Rawan Narkoba Versi BNN NTB

Mataram, SN - Seluruh Kabupaten di NTB sudah terpapar Narkoba bahkan dalam satu kecamatan terdapat dua sampai tiga desa yang sangat rawan terpapar peredaran Narkoba termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sendiri.

Di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan peta kawasan rawan Narkoba  BNN Provinsi NTB menyebutkan ada 10 Kecamatan sangat rawan Narkoba dari 12 Kecamatan yang ada. Hanya kecamatan Janapria dan Kopang serta Praya Barat Daya yang belum dianggap rawan. Sepuluh Kecamatan itu antara lain Kecamatan Praya dalam hal ini Kelurahan Prapen dan Kelurahan Renteng rawan Narkoba.

Selanjutnya Kecamatan Praya Tengah yakni desa Lajut. Kecamatan Praya Timur Desa Beleka, Bilelando dan Desa Mujur. Kecamatan Praya Barat ada di desa Penujak dan Bonder, Kecamatan Pujut Desa Kuta dan Ketara, Desa Pringgarata rawan di desa Bagu, Kecamatan Jonggat di desa Bonjeruk, Kecamatan Batukliang desa Aik Darek dan Kecamatan Batukliang Utara di Desa Aik Brik.

Kepala BNN NTB Brigjen Pol M.Nurochman SIK mengatakan untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya akan Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu dilakukan pPembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan Pelaksanaan Tes Urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.

Dia mengatakan, data hasil survei Tahun 2017 menyebutkan angka prevalensi di Provinsi NTB yakni 1,80% dan Jumlah Penyalahguna 63,918 orang dari 3.556.800 jiwa populasi (10-59). Proporsi penyalahguna terbesar seluruh Indonesia berdasarkan kelompok : Pekerja 1.991.909 orang (59%), Pelajar 810.267 orang (24%) dan Populasi Umum 573.939 orang (17%); dan proporsi jumlah penyalahguna seluruh Indonesia Setahun terakhir berdasarkan jenis kelamin: laki-laki 2.430.802 orang (72%) dan Perempuan 945.312 orang (28%).

Untuk itulah Kepala BNNP NTB menghimbau BNN dan jajarannya akan terus mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk membuat peraturan daerah untuk menggerakkan OPD guna memasukan kegiatan P4GN melalui anggaran desa (Desa Bersinar). Kepala BNN RI telah memerintahkan agar BNNP dan BNNK harus menjadi “Trigger” bagi Gubernur dan Bupati setempat untuk memasukkan kegiatan-kegiatan P4GN dalam DIPA APBD serta berinisiasi mengurangi penerimaan hibah uang dari pemerintah daerah dan mengalihkankannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukug P4GN (BNNP maupun BNNK hanya membantu sedangkan OPD yang menganggarkan);

Terkait Moratorium pembentukan BNNK baru, bahwa hanya dibuka jika sudah ada kesiapan tempat, SDM dan dukungan anggaran dari Bupati setempat. Untuk mendorong dan mengacu semangat juang jajaran BNN Kab/Kota dalam menggerakkan P4GN di daerah baik unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi nyata dalam P4GN, maka BNN akan menggunakan instrument Indeks Kota Tanggap Narkoba (IKoTAN) untuk menilai perkembangan kondisi ketanggapan suatu Kabupaten/Kota dalam merespon ancaman narkoba.  Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini merupakan cerminan kondisi perubahan social yang dihasilkan dari berbagai intervensi program kegiatan yang dilaksanakan BNN Kab/Kota.  Dengan kata lain, IKoTAN merupakan outcome yang harus disasar oleh setiap BNN Kab/Kota;

Dari hasil penilaian tiap daerah oleh BNN dan Universitas Padjadjaran (Unpad), temuan lapangan IKoTAN mendapati Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa dengan Kategori Cukup Tanggap sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat dengan kategori Kurang Tanggap dan Kabupaten Bima dengan Kategori Tidak Tanggap.


Read More
Dewan dan Eksekutif Tanda Tangani KUPA PPAS 2019

Dewan dan Eksekutif Tanda Tangani KUPA PPAS 2019

Lombok Tengah, SN - Badan Anggaran DPRD Loteng selesai melaksanakan tugasnya membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2019. Rabu 17/7 Badan Anggaran melaporkan hasil pembahasannya pada sidang paripurna DPRD Lombok Tengah.

Hadir Wakil Bupati H.L.Pathul Bahri, Sekda Loteng H.Nursiah, Asisten III H.L.Idham Khalid dan para kepala SKPD.

Sekretaris Banggar M.Tauhid mengatakan pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2019 dilakukan secara simultan antara tim TAPD bersama dengan Banggar DPRD Loteng.

Beberapa hal pokok yang menjadi dasar dilakukannya perubahan atas APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2019 diantaranya karena terjadinya perkembangan yang tak sesuai dengan asumsi KUA dan adanya keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran baik antar program maupun antar SKPD temasuk juga untuk mengakomodir adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (Silpa) yang telah ditetapkan dalam perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2018.

Dari hasil pembahasan tersebut dokumen rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD 2019 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui rapat paripurna DPRD  Juli lalu telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan untuk menselaraskan dengan berbagai dinamika perkembangan masyarakat, dokumen RPJMD serta perubahan kebijakan baik dari sisi pendapatan belanja maupun pembiayaan daerah.

Selanjutnya hasil pembahasan itu akan dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD.

Terkait kebijakan pendapatan daerah, dibandingkan dengan APBD induk tahun 2019, pendapatan daerah pada perubahan APBD  2019 yang awalnya sebesar Rp.2,152 trilyun ditargetkan bertambah Rp. 2,119 milyar sehingga menjadi Rp.2,154 Trilyun dengan perincian antara lain PAD target Rp.199,494 milyar dari APBD induk, mengalami peningkatan Rp.3 milyar lebih sehingga menjadi Rp.203 milyar.

Dana perimbangan pada perubahan APBD 2019 ditargetkan sama dengan APBD induk yakni Rp. 1,564 trilyun. Sedangkan lain lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan di APBD induk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 388 milyar lebih menurun sebear Rp.1,473 milyar lebih sehingga menjadi 386 milyar lebih.

Soal kebijakan belanja daerah, Tauhid mengatakan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD diarahkan untuk pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, pemanfaatan SiLPA tahun anggaran 2018 berdasarkan hasil audit BPK dan peningkatan target PAD. am
Read More
Ini Kecamatan Rawan Narkoba Masing Masing Daerah di NTB

Ini Kecamatan Rawan Narkoba Masing Masing Daerah di NTB

Mataram, SN - BNN Provinsi NTB Rabu pagi 17 melakukan pemusnahan barang haram Narkoba di Kantor BNN NTB. Pemusnahan di pimpin Kepala BNN NTB Brigjen Pol M.Nurochman SIK.
Pemusnahan Barang Haram Narkoba oleh BNN NTB 

Dalam peta kawasan rawan Narkoba BNN Provinsi NTB terdapat Kawasan Rawan Narkoba Provinsi NTB berstatus bahaya sebanyak 6 kecamatan antara lain, Kecamatan Pemenang Gili Indah Kabupaten Lombok Utara (3 Gili),  Kecamatan Cakra (Karang Bagu) Kota Mataram, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Kecamatan Senggigi Kabupaten Lobar dan Kecamatan Lembar, Desa Jembatan Kembar, Kabupaten Lobar.

Sementara berdasarkan data kerawanan masing masing kabupaten diantaranya Kabupaten KLU, yakni Kecamatan Pemenang, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga dan Kecamatan Tanjung. Kota Mataram di Kecamatan Cakranegara, Ampenan dan Kecamatan Mataram. Kabupaten Lombok Barat rawan di Kecamatan Senggigi, Batulayar (batulayar dan pusuk), Kediri di desa Banyumulek, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung (dusun Dasan Tapen Dusun Rincung), Kecamatan Narmada dan Kecamatan Sekotong.

Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah hampir seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Kopang dan Janapria. Kabupaten Lotim di Kecamatan Keruak, Aikmel, Masbagik, Selong, Sukamulia, Pringgabaya, Sikur, Terara dan Labuan Haji. Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Alas, Pelampang, Empang, Buer, Lopok, Labuan Badas, Inter Iwes, Labuan Badas.

Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan Maluk, Taliwang dan Kecamatan Menala. Kabupaten Dompu di Kecamatan Dompu, Hu'u, Woja dan Kecamatan Pekat. Kabupaten Bima di Kecamatan Woha, Madapangga, Bolo, Belo, Sape dan Kecamatan Wera dan terakhir Kota Bima di Kecamatan Asakota, Rasanae Barat, Tanjung dan Kecamatan Raba.

Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol M.Nurochman SIK mengatakan untuk tindak lanjut dari BNN untuk memberantas Narkoba antara lain melakukan sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melaksanakan Tes Urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.

Read More