Berita NTB
MATARAM,Sasambonews.com,- Sebanyak Rp.102, 800 Juta Rupiah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBD murni tahun 2017 dipertanyakan oleh Dewan Udayana , apakah tidak bisa sebagian dialihkan untuk menanggulangi 6000 lebih guru honorer SMA dan SMK dari Kabupaten Kota yang sekarang kewenangannya di bawah Pemerintahan Provinsi. Karena sampai dengan lima bulan belum juga menerima gaji ditahun 2017 ini.
Ketua Komisi I DPRD NTB H.Ali Ahmad Selasa mengungkapkan meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa mengalokasikan dana yang sudah ada di BOS tidak hanya untuk pembangunan fisik saja."Jangan hanya kita terfokus kepada membangun fisik sekolah saja. Mental dan SDM guru honorer juga harus kita perhatikan,"tandas Ketua Fraksi PAN ini.
Ali juga mengancam tidak akan menyetujui apabila sampai 6000 tenaga honorer dari SMA dan SMK tersebut tidak diperhatikan."Kita meminta pemerintah serius jangan main-main dengan Guru. Mereka hanya butuh perhatian. Gaji Rp. 300 ribu saja sudah cukup , ada Rp.180 juta dari Rp.4 Triliun lebih APBD masak tidak mampu,"tegasnya yang juga anggota badan anggaran DPRD NTB ini.
Wakil Ketua Fraksi PDI perjuangan Ruslan Turmuzi menyatakan agar dana Rp.102 Milyar 800 juta untuk bos dari APBD PAD untuk rehab sekolah, SMA negeri dan swasta, SMKN dan Swasta , Dan SLB ,sebagian dialokasikan untuk menggaji Guru Honorer."Kan ini bisa dialihkan secara bertahap,"tandasnya.
Ruslan merincikan bahwa untuk satu sekolah SMA saja bisa mendapatkan Rp.240 juta dan SMA Swasta juga berbeda."Satu SMA Rp. 240 juta, Diatas seratus juta.Kalau dialihkan bisa , Berani gak Pemprov dan kepedulian terhadap pendidikan. Tahu mana yang prioritas,"terangnya.
Ruslan juga menyebutkan bahwa dalam APBD murni 2017 Dikbud NTB menganggarkan sebesar satu triliun lebih."Dikbud dianggarkan Rp. 1 Triliun, 269 Milyar dari Rp 4 Trilyun lebih . Yang mana rinciannya Rp. 102 Milyar 800 juta untuk bos.Kalau bisa sebagian dialihkan secara bertahap,"pungkasnya.
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj.Wartiah mengakui prihatin dengan hal ini dan akan memanggil kepala dinas pendidikan dan kebudayaan NTB dan BPKAD ."Saya juga sangat prihatin,Kita akan panggil Dikbud."tandasnya.Ipr
6000 Guru Honorer Terancam PHK, Dewan Minta Rp.102 M Dialihkan
MATARAM,Sasambonews.com,- Sebanyak Rp.102, 800 Juta Rupiah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBD murni tahun 2017 dipertanyakan oleh Dewan Udayana , apakah tidak bisa sebagian dialihkan untuk menanggulangi 6000 lebih guru honorer SMA dan SMK dari Kabupaten Kota yang sekarang kewenangannya di bawah Pemerintahan Provinsi. Karena sampai dengan lima bulan belum juga menerima gaji ditahun 2017 ini.
Ketua Komisi I DPRD NTB H.Ali Ahmad Selasa mengungkapkan meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa mengalokasikan dana yang sudah ada di BOS tidak hanya untuk pembangunan fisik saja."Jangan hanya kita terfokus kepada membangun fisik sekolah saja. Mental dan SDM guru honorer juga harus kita perhatikan,"tandas Ketua Fraksi PAN ini.
Ali juga mengancam tidak akan menyetujui apabila sampai 6000 tenaga honorer dari SMA dan SMK tersebut tidak diperhatikan."Kita meminta pemerintah serius jangan main-main dengan Guru. Mereka hanya butuh perhatian. Gaji Rp. 300 ribu saja sudah cukup , ada Rp.180 juta dari Rp.4 Triliun lebih APBD masak tidak mampu,"tegasnya yang juga anggota badan anggaran DPRD NTB ini.
Wakil Ketua Fraksi PDI perjuangan Ruslan Turmuzi menyatakan agar dana Rp.102 Milyar 800 juta untuk bos dari APBD PAD untuk rehab sekolah, SMA negeri dan swasta, SMKN dan Swasta , Dan SLB ,sebagian dialokasikan untuk menggaji Guru Honorer."Kan ini bisa dialihkan secara bertahap,"tandasnya.
Ruslan merincikan bahwa untuk satu sekolah SMA saja bisa mendapatkan Rp.240 juta dan SMA Swasta juga berbeda."Satu SMA Rp. 240 juta, Diatas seratus juta.Kalau dialihkan bisa , Berani gak Pemprov dan kepedulian terhadap pendidikan. Tahu mana yang prioritas,"terangnya.
Ruslan juga menyebutkan bahwa dalam APBD murni 2017 Dikbud NTB menganggarkan sebesar satu triliun lebih."Dikbud dianggarkan Rp. 1 Triliun, 269 Milyar dari Rp 4 Trilyun lebih . Yang mana rinciannya Rp. 102 Milyar 800 juta untuk bos.Kalau bisa sebagian dialihkan secara bertahap,"pungkasnya.
Ketua Komisi V DPRD NTB Hj.Wartiah mengakui prihatin dengan hal ini dan akan memanggil kepala dinas pendidikan dan kebudayaan NTB dan BPKAD ."Saya juga sangat prihatin,Kita akan panggil Dikbud."tandasnya.Ipr
Via
Berita NTB
Posting Komentar