Mataram- sasambonews.com Anggota Komisi II
DPRD Nusa Tenggara Barat Made Selamet menilai program unggulan Pemerintah Provinsi NTB yakni Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) telah mengalami kemunduran dan terkesan
seperti terhenti di tengah jalan.
      "Kami di Komisi II, menilai program itu mundur, mestinya berjalan terus," kata Made Selamet di Mataram, Senin.
     
Ia mengatakan, hingga tahun kelima masa jabatan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Muhammad Amin, program Pijar justru tidak mengalami pergerakan sedikitpun. Bahkan terkesan hilang ditengah jalan.
     
Menurut Made Selamet, tidak bergeraknya program Pijar di NTB berimbas pada ketidak mampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan masyarakat miskin. Namun faktanya, angka kemiskinan hingga hari ini masih tinggi.
   
  Padahal, jika program unggulan tersebut berjalan sesuai harapan, maka paling tidak angka kemiskinan di daerah ini akan bisa dikurangi atau dikikis.
      "Kami nilai masih lemahnya ketegasan pimpinan daerah. Padahal, jauh sebelumnya Komisi II meminta agar Pemprov melakukan langkah koordinasi lintas SKPD dan antara pemerintah kabupaten/kota," tegasnya.
     
Made Selamet manegaskan, kalau itu serius dilakukan, sekedar mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera. Pemprov tidak boleh berseberangan dengan pemerintah kabupaten/kota karena sesuai dengan amanat UU tentang Pemda bahwa Pemerintah Provinsi itu adalah wakil dari Pemerintah Pusat di daerah.
     
Hanya saja, terlihat justru Pemprov cenderung menjadi oposisi daerah. Misalnya, dalam aspek penerapan kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Pemprov terkesan bertindak oposisi terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Padahal tugas Pemprov itu sesuai dengan amanat UU adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah. Mestinya bersikap netral dan menjadi solutif atas setiap kebijakan yang ada.
      "Ini lah yang saya maksud masih lemah membangun koordinasi dengan Pemerintah daerah, apalagi dengan pusat kurang bahkan," sentilnya.
     
Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram itu menambahkan, banyak kebijakan kebijakan lain yang kurangnya koordinasi antara Pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi. Bisa dibilang hampir semua program mengalami hal serupb seperti program pariwisata, pertanian bahkan dalam aspek pengelolaan anggaran.
     "Kita berikan anggaran tapi tidak bisa mempergunakannya, pada akhirnya kita mendapatkan rasionalisasi dana DAK maupun DAU dari pusat,” tandas Made Selamet.01