Mataram - sasambonews.com - Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat ramai-ramai menyatakan mengutuk keras kebiadaban yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingnya.

      "Myanmar sedang mengubur diri. Sedang hancur nama baiknya. Moralnya sudah habis," kata TGH Hazmi Hamzar di Mataram, Sabtu.

      

Politisi dari PPP ini, menilai apa yang dilakukan pemerintah Myanmar dengan melakukan kekerasan dan membiarkan pembunuhan terhadap muslim Rohingnya justru akan membuat negara tersebut dikucilkan dan menjadi miskin karena perang saudara berkepanjangan.

     "Myanmar akan merusak sejarah sebagai bangsa biadab," tegasnya.

     

Menurut Hazmi Hamzar, pengalaman di NTB mungkin ada baiknya menjadi contoh walau sifatnya lokal. Kalau ada gangguan terhadap umat Islam di Bali, maka masyarakat NTB meminta tokoh agama hindu bicara lantang menghentikannya karena menyangkut nasib orang hindu di Lombok. Kalau adanya di Kupang, masyarakat NTB meminta para pastor dan pendetanya yang komunikasi dan ini sangat efekitif. 

      

Berkaca dari komunikasi di NTB itu, pihaknya meminta pemerintah pusat dan legislatif di DPR RI. Termasuk MUI, meminta tokoh Budha Indonesia untuk bicara.

      "Suruh mereka yang sesama bicara karena mereka terancam juga. Bagaimana kalau ummat Islam berlaku seperti itu kepada ummat Budha di Indonesia. Ini bahaya. Tolong sumbang saran kami ini diperhatikan," katanya.

      

Ia menambahkan, sangat mendukung penuh sikap semua fraksi di DPR RI terhadap tragedi yang terjadi di Rohingnya. Bahkan, ia menyarankan  pemerintah Indonesia harus lebih keras sikapnya kepada Myanmar. 

      "Saya khawatir betul karena bangsa Indonesia tahu betul agama apa yg berkuasa sekarang ini disana. Ini bahaya kalau masyakat muslim Indonesia menghakimi ummat mereka di Indonesia," ucapnya.

      

Senada dengan TGH Hazmi Hamzar, politisi PKS H Johan Rosihan juga meminta pemerintah pusat untuk menekan umat Budha melalui Walubi Indonesia mengecam tindakan biadab yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingnya.

      "Minta biksu dan umat Budha NTB untuk juga bicara mengecam semua tindakan biadab itu," ujar Johan.

      

Tidak hanya itu, Ketua Komisi III DPRD NTB ini, menilai pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi tidak pamtas menerima Nobel perdamaian. Bahkan, seharusnya lanjutnya, tokoh Myanmar tersebut belajar kepada pemerintah dan rakyat NTB yang selalu mengayomi dan melindungi minoritas di daerah yang mayoritas penduduknya muslim.01