Kado HUT Loteng, 2800 Guru Akan Dibagikan SK Bupati

Sasambo News

19 Sep, 2017 0 0

H.Sumum

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com - Kabar menggembirakan bagi guru tidak tetap (GTT). SK bupati untuk 2.800 guru honorer akan dibagikan pada HUT Lombok Tengah. Rencana itu diungkap Kepala Dinas Pendidikan H.Sumum. “Insya Allah kita bagikan nanti pada apel HUT Lombok Tengah” kata Sumum kepada wartawan.

Sebelumnya Surat Keputusan (SK) Bupati direncanakan jadi kado spesial bagi guru honorer di Hari Ulang Tahun (HUT) Lombok Tengah ke 72. Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, HM.Nursiah berencana membagikan SK pada tanggal 15 Oktober. Dari data yang ada, jumlah guru yang berhak memperoleh SK mencapai dua ribu lebih.Namun di tengah penantian saat ini, para guru dikagetkan dengan adanya SK Bupati yang dikeluarkan pihak Dinas Pendidikan (Disdik).

Dari data yang berhasil dihimpun wartawan, sebanyak 81 SK Bupati sudah dibagikan ke sejumlah wilayah. Pembagian diduga dilakukan secara diam-diam oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Hal itu dibuktikan dengan keterangan para staf di Bidang GTK yang mengaku tidak mengetahui pembagian SK tersebut. Parahnya lagi, SK tersebut ternyata hanya ditandatangani bupati, tanpa ada paraf kepala dinas maupun wakil bupati. Sesuai prosedur, sebelum dibagikan SK seharusnya dikaji terlebih dahulu di bagian hukum. Kajian meliputi redaksi, dasar hukum, maupun ketentuan lainnya. Setelah itu akan diperiksa Sekretaris Daerah (Sekda) sebelum diserahkan kepada kepala daerah.

Tapi dalam persoalan ini, penerbitan SK diduga tidak sesuai prosedur. Setelah dicetak, SK diduga langsung diserahkan ke bupati untuk ditandatangani. Sebab dalam SK tidak ada paraf dari kepala dinas, sekda maupun wakil bupati. Selain itu, setelah dicocokan dengan hasil koreksi bagian hukum, SK yang dibagikan tersebut memang terdapat banyak kesalahan.

Ditanya soal adanya dugaan SK Bupati Bodong itu, Kadis mengatakan itu bukan tanggungjawabnya jika ada SK lain yang diterbitkan. Pihaknya pun berjanji segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Nanti kami telusuri. Yang jelas sampai saat ini belum ada SK Bupati dari Disdik,” jelasnya.|

H.Sumum juga mengaku tidak pernah diberitahu. Dirinya bahkan kaget saat wartawan memperlihatkan SK yang dibagikan tersebut. Pihaknya meyakini bahwa SK yang dibagikan tersebut diperuntukkan bagi guru agama yang mengajar di sekolah negeri. Hanya saja jika benar, seharusnya diterbitkan bagian Kesra, bukan Disdik. Dar

Via Berita NTB