Pemda Akan Gelar Bursa Inovasi Desa

Lombok Tengah, sasambonews.com- Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian PDT dan Pemerintah kabupaten Lombok Tengah akan menggelar bursa inovasi desa yang akan digelar dalam waktu dekat ini di Becingah adiguna Praya. Dalam kesempatan itu masing masing desa membawa rencana program kerja pengembangan desa.

Bursa Inovasi Desa menjadi titik tolak dari proses pengembangan desa melalui potensi potensi desa masing masing. Bursa Inovasi sendiri menuntut desa untuk lebih progresif, cekatan dan kreatif melihat potensi potensi desa yang dapat dikembangkan.

Potensi potensi itu nantinya bisa dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah Drs. Jalaludin mengatakan masing masing desa sebenarnya memiliki potensi masing masing. Ada yang memiliki potensi perikanan, kelautan, potensi perternakan dan pertanian, potensi destinasi wisata dan ada juga yang memiliki potensi industry dan perdagangan. Melalui byrsa inovasi desa itu nanti diharapkan masing masing desa mengungkapkan potensi potensi itu dan apa kebutuhannya nanti.

Semua kebutuhan dan keinginan dari masing masing desan itu nanti akan difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Kementrian PDT. “Jumlah peserta bursa inovasi sekitar 700 orang dari masing masing desa. Nah Desa itu nanti akan menyampaikan ke pemerintah pusat apa saja potensi desa yang bisa dikembangkan termasuk kebutuhannya masing masing. Dengan demikian nanti masing masing desa ini akan lebih mandiri” ungkapnya di kantornya Senin4/12

Sebenarnya kata Jalaludin, tidak ada alasan desa untuk tidak maju. Anggaran desa cukup besar baik itu bersumber dari DD ataupun ADD. Untuk pembiayaan Desa mengalami kenaikan siginifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 nanti DD dan ADD meningkat. Dana Desa sendiri Rp. 900 Juta lebi. Pun dengan Alokasi Dana Desa juga mengalami kenaikan yakni lebih dari Rp.900 juta. Selain DD dan ADD, ada pos lain juga yang mennambah dana desa dan ADD itu yakni bagi hasil pajak sehingga kalau ditotalkan mencapai Rp.1,9 Milyar hingga Rp2,5 Milyar.

Perolehan anggaran sebesar itu diukur dari luas wilayah, jumlah penduduk, factor kesulitan geografis dan KK miskin.

Lalu apa peruntukannya ? Jalaludin menjelaskan dari tiga sumber pendapatan itu, sistim pengelolaanya adalah 30 % untuk operasional seperti operasional BPD, Lembaga, Tunjangan, Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa dan 70 % adalah untuk pembiayaan.

Selanjutnya di dalam 30 % anggaran desa tersebut diarahkan untuk pemberdayaan, penyertaan modal BUMDES minimal 30 %, ada juga untuk PAUD, Rumah Tidak Layak Huni dan seterusnya. Diharapkan dengan kondisi keuangan itu desa harus mampu membuat target penurunan angka kemiskinan di desa dengan pola disamping pembangunan fisik tetapi juga mengoftimalkan pemberdayaan masyarakat, lembaga, BUMDES dans egala potensi yang ada. Dengan harapan nanti, desa tersebut mampu mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pemerintah daerah dan pusat ketika nanti tidak ada namanya Dana Desa itu sendiri. “Kalau desa itu sudah maju, Mandiri maka tidak akan kaget ketika dana desa nanti sudah tidak lagi dikucurkan oleh pemerintah pusat” ungkapnya. Am

Via Berita NTB