Lombok Tengah, SN - Satu persatu desa jadi sasaran kekesalan masyarakat atas sikap pemerintah desa yang dinilai tidak adil dan tak transparan dalam hal pembagian bantuan langsung maupun pengelolaan dana desa.

Kini warga Desa Prine Kecamatan Jonggat  Ssenin 15 juni jam 10.00 WITA di geruduk masyarakat Prine. Kedatangan warga untuk utk bertemu  kepala desa BPD dan aparat desa lainya guna menyampaikan aspirasi.

Selanjutnya warga di terima langsung oleh kepala desa dan BPD serta aparat desa lainya.
Dalam pertemuan tersebut warga mempertanyakan beberapa program bantuan pemerintah baik dari kabupaten maupun pusat dan desa sendiri yang tidak tepat sasaran. "yang seharusnya dapat malah tidak dapat bantuan" kata koordinator masa.

Menurutnya  saat  pendataan program bantuan sosial diduga dilakukan dengan tidak trasparan ke masyarakat.
Selain itu masalah dana  Bumdes  tidak ada keterbukaan berapa dana bumdes yang sebenarnya. Dan masalah anggaran DD dan ADD diduga tidak terasparan penggunaanya kepada masyarakat.

    Menurut masyarakan aparat desa sudah dinilai membohongi dan membodohi. Untuk itu mereka menuntut kepala desa Prine segera berhentikan aparat desanya semua yang tidak pro masyarakatat. Apabila untutan maayarakat tidak di penuhi akan tetap mengadakan demonstrasi yang lebih besar. "Kami akan menyegel kantor desa apabila aspirasi kami tidak di tanggapi oleh kepala desa" ujarnya.

Sementara itu kepala desa Perina mengatakan masalah tuntutan pemberhentian aparat desa, dirinya tidak bisa sewenang-wenang karna pengangkatan dan pemberhentian sudah di atur oleh undang undang, akan tetapi kepala desa akan  berkoordinasi dan  minta petunjuk kepada  Camat Jonggat.
"Permasalahan soal program lainya dan pendataan dan Maslah Bumdes kami akan selesaikan  secepatnya terhadap apa yang  menjadi tuntutan masyarakat" jelasnya.

Usai mendapatkan penjelasan dari Kades, masa akhirnya membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian, TNI dan Pol PP.  Lth01