Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts
Sukses Gelar Webinar di HUT I, JMSI Optimis 2021 Jadi Konstituen Dewan Pers

Sukses Gelar Webinar di HUT I, JMSI Optimis 2021 Jadi Konstituen Dewan Pers

JAKARTA, SN – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) hari ini, merayakan ulang tahun pertamanya. Lantaran masih suasana pandemi Covid-19, acara dipusatkan di room Orange Rumah Djan, jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, dengan serangkaian agenda webinar nasional, Senin (08/02/2021).

Ketua JMSI Pusat Teguh Santosa


mengatakan, berbahagialah insan pers semua yang telah menjadi bagian dari JMSI. Banyak hal yang harus diakukan ke depan untuk memperkokoh perjalanan JMSI hari ini dan yang akan datang.

Acara HUT pertama JMSI, juga dirangkai dengan peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021, yang dipusatkan di DKI Jakarta.

“Mari, dengan semangat HUT I JMSI dan HPN 2021 ini, kita benahi Pengda masing-masing untuk menjadikan JMSI yang lebih kokoh lagi. Selamat menikmati rangkaian HUT I JMSI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan tugas yang mulia ini,” ucapnya.

Sementara, Sekjen JMSI Pusat, Mahmud Marhaba menyatakan, hal yang patut menjadi perhatian bagi pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia adalah bahwa JMSI secara adminstrasi telah dinyatakan lulus oleh Dewan Pers. Tentu ini menjadi kado Ultah JMSI yang pertama.

“Mempersiapkan verifikasi faktual bagi Pengda JMSI di 12 provinsi yang akan digelar paling cepat Pebruari ini,” tegas Mahmud saat memimpin diskusi internal JMSI.

Mahmud pun mengingatkan, beberapa Pengda yang hingga kini belum didaftar di Dewan Pers sebagai anggota JMSI wajib menjadi tugas yang diselesaikan dalam 3 bulan kedepan. 

“Terdapat beberapa Pengda yang sudah mengantongi SK, namun belum memenuhi batas syarat minimal jumlah Perusahan Pers didaerahnya wajib dilengkapi dalam waktu yang cepat,” tegas Mahmud.

Dirinya optimis jika dalam tahun 2021 ini juga, JMSI akan menjadi konstituen Dewan Pers, meski target awal pada HPN 2021 ini meleset karena kondisi Covid-19 yang melanda negeri ini. 

Rangkaian HUT Ke-1 JMSI dan peringatan HPN 2021 yang dikemas dalam seri webinar dengan tema” BERSATU MELAWAN COVID-19” diantaranya menghadirkan Tausiah Nasional “Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Islam” oleh Ustadz Abdul Somad, LC. MA. 

Disesi lainnya, masalah Covid yang menjadi tema HUT I JMSI menghadirkan masalah-masalah utama penanganan Covid-19, yang dibawakan oleh Dewan Penasehat IDI, Prof. Zubairi Djoerban. Dilanjutkan pemaparan kondisi lapangan penyebaran Covid-19 di Jakarta sebagai salah satu hot spot, oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Siang harinya, Rektor UKSW, Neil Semuel Rupidara, Ph.D membawakan materi peran lembaga pendidikan tinggi dalam percepatan pencegahan Covid-19. Sementara kerawanan ekonomi di tengah gelombang pandemi yang semakin tak menentu, disampaikan Ekonom Senior Indef, Prof. Didik J. Rachbini. 

Dalam sesi terakhir, webinar nasional dalam rangka HUT I JMSI membahas terkait strategi pencegahan dan penindakan korupsi di tengah pandemi, yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri.*[-]

Read More
Hendak Menikah, Pratu Dedi Asal Pelambik Loteng Tewas Ditembak KKB Papua

Hendak Menikah, Pratu Dedi Asal Pelambik Loteng Tewas Ditembak KKB Papua

Lombok Tengah, SN - Jodoh, Rizki dan Ajal adalah rahasia Allah sang pencipta. Begitu juga dengan kematian seorang Prajurit TNI asal Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Pratu L.Dedi Hamdani padahal seminggu lagi Prajurit yang bergabung di Batalyon Raider 400 itu akan pulang menikah. 


Seperti yang dirilis Kompas.com Jumat 22/1, 2021, Kepala Penerangan Kogabwihan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa 

Suriastawa menjelaskan, Pratu Dedi Hadani yang bertugas di Pos Hitadipa gugur saat mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyerang Pos Titigi, Intan Jaya.

Dalam kontak senjata di Pos Titigi itu, Pratu  Roy Vebrianto dan Dedi Hamdani gugur karena tertembak di dada kanan.


"Pratu Dedi Hamdani dari Pos Hitadipa, gugur saat melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan penembakan terhadap Pos Titigi. Korban ditembaki secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa," kata Suriastawa lewat keterangan tertulis, Jumat.

Kolonel Czi IGN Suriastawa melalui pesan singkat menyebut bila hingga Jumat siang masih terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB di Kampung Titigi.

Menurut dia, aparat keamanan tengah berusaha menetralisir keadaan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.

Read More
DPR Segera Bawa Usul Wartawan Divaksin Kemenkes

DPR Segera Bawa Usul Wartawan Divaksin Kemenkes

 JAKARTA, SN  — Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan akan meneruskan usul agar wartawan yang berada di garis depan dimasukkan dalam kelompok sasaran prioritas penerima vaksin Covid-19. 


Menurut Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena, usul yang disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa itu sudah benar. 

Teguh dalam pernyataannya saat menerima kunjungan Dewan Pers ke kantor JMSI di Jakarta Timur, Selasa lalu (19/1) mengatakan, pihaknya terus mengingatkan kepada perusahaan media untuk memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi wartawan yang melakukan tugas jurnalistik di garis depan. 

Namun demikian, bukan tidak mungkin seketat apapun perhatian yang diberikan pada protokol kesehatan masih ada kemungkinan wartawa terinfeksi SARS Cov-2.

Teguh mencontohkan saat wartawan bertugas mereportase pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. 

Dari rapid test yang dilakukan di posko pencarian di Jakarta International Container Terminal (JICT) diketahui sejumlah anggota tim pencari dan wartawan reaktif terhadap Covid-19. 

Karena itu, menurut Teguh, sudah sewajarnya wartawan di garis depan dimasukkan dalam kelompok penerima vaksin Covid-19 tahap satu atau dua yang berlangsung dari Januari sampai April 2021.

“Ide ini sudah benar,” ujar Emanuel Melkiades Laka Lena yang biasa disapa Melki.

“Kami (Komisi IX DPR RI) akan sampaikan ke Kemenkes soal ini,” demikian kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.*[-]

Read More
Sandiaga Uno Tiba Di BIL Disambut Gubernur

Sandiaga Uno Tiba Di BIL Disambut Gubernur

Lombok Tengah, SN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Kabupaten Lombok Tengah. Sandiaga Uno tiba di Bandara Internasional Lombok pada jam 08.45 Wita disambut Gubernur NTB DR.Zulkiflimasyah, Kapolda NTB, Dandrem dan Wakil Bupati Lombok Tengah H.L. Pathul Bahri di Ruang VIP Bandara Internasional Lombok.


Menakeraf ditempat ini mendapat penjelasan terkait progres pembangunan perpanjangan run way dari GM Angkasa Pura.

Selanjutnya Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu menuju Desa Bolebante terkait dengan desa wisata. Ditempat ini Mentri disambut Bupati Lombok Tengah H.M.Suhaili FT. 

Usai dari Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Menteri selanjutnya sholat Jumat di Masjid Agung, dan nantinya makan siang di Praya baru kemudian melanjutkan kegiatan di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat. Lth01

Read More
3 Hari di Loteng, Deputi Odo Terkesan Pembangunan Pariwisata

3 Hari di Loteng, Deputi Odo Terkesan Pembangunan Pariwisata

Lombok Tengah, SN - Tiga hari di  Kabupaten Lombok Tengah benar benar dimanfaatkan oleh Deputi Bidang koordinasi, pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Kemaritiman Odo RM Manuhutu untuk menyerap aspirasi dan kondisi lapangan di kawasan KEK.


Masa pandemi masyarakat 80 persen sudah menjalankan protokol kesehatan. Dimasa ini juga Pemerintah melarang izin pembangunan hotel di bawah hotel bintang' 4, Hotel Hotel yang disetujui adalah Hotel yang ada pertemuan ruang ruang. 

Menurutnya, Pariwisata bukan hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga menguntungkan masyarakat. Kebijakan presiden membantu pertumbuhan ekonomi salah satunya Perpres soal KEK, mendorong investor datang. Kebijakan presiden, harus bergerak sektor pariwisata.

"Jangan ragu ragu, jika kurang pendanaan dalam pengembangan pariwisata, nanti dibantu pak Suparman,  membantu 24 jam dalam satu Minggu" ungkapnya.

Odo menjelaskan, kehadirannya di Lombok Tengah selama 3 hari adalah dalam rangka untuk menyerap atau Memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah yang ada dan bersinergi terhadap program  pemerintah daerah da Pemerintah pusat. 

Sementara itu Wabup Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri mengatakan pemerintah daerah terus berupaya maksimal dalam membangun sektor pariwisata. Sebab sektor ini diyakini akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan supporting dari pemerintah pusat dan stake holder lainnya.

Pembangunan hotel berbintang mutlak harus segera dilakukan dalam rangka mengantisipasi Moto GP nanti, sementara jumlah hotel dan ruang tidurnya sangatlah terbatas. 

"Kami sering diskusi dengan ITDC, tamu kita besok saat motor GP digelar sekitar 150 ribu, Lombok kamarnya 20-35 ribu. Mau diinapkan dimana, makanya home stay yang sedang dibangun. Homestay 525 maka sangat kurang sehingga butuh pembangunan hotel, sedangkan ada Hotel sedang dibangun tiba tiba-tiba berhenti pembangunan nya dengan alasan yang belum jelas" ujarnya.

Wabup berharap agar pembangunan hotel yang ditinggal kan oleh investor segera dibangun kembali. "Tidak tahu alasannya, mudahan segera dibangun. Berharap homestay bisa segera dibangun juga" jelasnya. Lth01



Read More
Menko PMK RI Minta RTG Dirawat

Menko PMK RI Minta RTG Dirawat

Lombok Tengah, SN - Hari kedua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhajir Efendi mendatangi Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah wilayah terparah dari Gempa Lombok yang menewaskan 500 lebih orang dan menghancurkan ribuan rumah tersebut. Kedatangan mantan Menteri Pendidikan itu untuk melihat secara langsung progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah rampung dikerjakan oleh TNI.

Selain melihat kondisi RTG, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga datang atas perintah Presiden RI Joko Widodo untuk mengkampanyekan penggunaan Masker kepada masyarakat dalam rangka mengatasi Covid 19.

Ikut mendampingi Gubernur NTB, Kapolda NTB, Dandrem 162/WB, Bupati Lombok Tengah, para Dirjen Kementerian PMK dan pejabat eselon I kementrian lainnya.

Menko PMK mengatakan Gempa dan Covid 19 adalah ujian dari Allah yang maha kuasa. Bagi yang tahan dengan ujian maka dia akan lulus."sama dengan Ujian Negara, kalau tidak belajar maka tidak lulus ujian, nah gempa dan Covid 19 juga ujian karena itu kita harus belajar sabar dan Selalu tawakal" ungkapnya.

Diakuinya perhatian pemerintah terhadap korban gempa cukup besar salah satunya adalah dengan pembangunan rumah tahan gempa. Untuk itu masyarakat harus bersyukur caranya adalah dengan menjaga dan merawatnya dengan baik. "Apapun kalau tak digunakan dan dirawat dengan baik maka rusak, tanggung jawab kita adalah merawatnya, sama dengan kawin lagi, kalau tak bertanggung jawab atas nafkahnya maka tidak boleh kawin lagi" ungkapnya humor.

Pada kesempatan itu Muhajir mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Soal masker masyarakat tak perlu khawatir sebab Pemerintah telah menyalurkan jutaan Masker kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada masyarakat. "Ada tiga hal yang ditekankan yakni menghindari kerumunan, menjaga kesehatan dan keluar rumah menggunakan Masker, penggunaan Masker ini paling ditekankan" jelasnya.

"Kalau kurang Masker nya, nanti pak gubernur koordinasi dengan kami, kami segera drop" tambahnya lagi.

Usai sambutan, Mentri meninjau rumah tahan gempa yang dibangun TNI, Muhajir mengaku hasilnya cukup memuaskan. "Bagus bagus rumahnya bagus" ungkapnya saat keluar dari rumah tahan gempa tersebut. Lth01

Read More
Gerakan Sadar Masker Selamatkan Indonesia

Gerakan Sadar Masker Selamatkan Indonesia

Lombok Tengah, SN (27/8) -- Protokol kesehatan termasuk penggunaan masker digadang menjadi salah satu cara paling efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Namun ironis, masyarakat masih cenderung abai terhadap protokol kesehatan terutama penggunaan masker.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kampanye Gerakan Sadar Masker dengan mengajak seluruh aparat, pejabat sipil, TNI/Polri, maupun para tokoh dan masyarakat.

"Sesuai Instruksi Presiden, saya ingin mengajak seluruh kekuatan yang ada mulai dari aparat, seluruh pejabat sipil, TNI maupun Polri dan juga tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan sadar memakai masker," ujarnya saat kampanye Gerakan Sadar Masker di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (27/8).

Muhadjir menekankan bahwa hanya dengan protokol kesehatan salah satunya mengenakan masker, Indonesia bisa menurunkan angka keterpaparan Covid-19. Namun demikian, masker yang digunakan harus sesuai standar disertai cara pemakaian yang baik.

"Itu satu-satunya cara untuk kita bisa menekan angka keterpaparan maupun angka kematian sampai nanti ditemukan vaksin yang mujarab yang bisa betul-betul menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri wabah Covid-19," tegas Menko PMK.

Ia menyebut, Provinsi NTB masuk dalam kuadran dengan angka kesembuhan tinggi dan angka kematian yang juga relatif tinggi dibandingkan skala nasional. Berdasarkan data, angka kesembuhan per-26 Agustus 2020 sebanyak 1.944 dari total 2.661 (73,06%) dan meninggal sebanyak 155 (5,82%).

Saat ini, menurutnya, pemerintah telah melakukan upaya percepatan penanganan Covid-19 di NTB yakni dengan menambah sejumlah alat tes PCR. Harapannya, pemeriksaan SWAB secara diagnostik dapat dilakukan di banyak titik sehingga mempercepat proses tindak lanjut berikutnya.

"Untuk memperbanyak SWAB, di hampir semua daerah kita beri PCR dengan segala fasilitasnya. Kita harapkan upaya ini bisa semakin mempercepat, selain itu kita akan lebih mengatasi dari aspek survailance," tukas Menko PMK.

Ia pun mengungkapkan bahwa pencegahan Covid-19 melalui protokol kesehatan wajib diterapkan di seluruh wilayah terutama tempat-tempat rawan seperti desa wisata adat di Provinsi NTB.

Menko PMK yang didampingi Gubernur Provinsi NTB, Kapolda NTB, Pangdam, Danrem 162/WB, para pejabat eselon I Kemenko PMK, serta pejabat sipil Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah, pada kesempatan tersebut melakukan kampanye dengan secara langsung membagikan masker kepada masyarakat adat Desa Sade, para pekerja proyek pembangunan Sirkuit Mandalika, serta para pedagang dan pengunjung Pantai Kuta Mandalika di Lombok Tengah.

Total masker yang dibagikan mencapai 1 juta masker dari BNPB dan 1 juta masker dari Kemenkes. Setelah Provinsi NTB, kampanye Gerakan Sadar Masker akan terus berlanjut ke seluruh wilayah di Tanah Air demi menyelamatkan  Indonesia dari ancaman Covid-19 . (*)

**
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk
IG : kemenko_pmk
Fb : kemenkopmkri
Read More
JMSI Temui Ketua KPK, Bahas Pemberantasan Korupsi

JMSI Temui Ketua KPK, Bahas Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, SN - Upaya memberantas praktik korupsi dalam berbagai wujud sesungguhnya adalah tugas suci semua warga negara. Tanpa terkecuali.

Karena itu sudah sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mengundang dan melibatkan sebanyak mungkin stake holder atau pemangku kepentingan di tanah air.

Demikian dikatakan Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam pertemuan dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, di bilangan Jakarta Selatan, Minggu siang (23/8).

Dalam pertemuan, Ketua Umum JMSI didampingi Sekjen Mahmud Marhaba, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi, dan staf Sekretariat Denny N. JA. 

Media massa berbasis internet atau media siber, sebut Firli Bahuri, adalah elemen masyarakat yang amat penting di tengah perubahan landscape komunikasi yang semakin terbuka dan meluas.

“Di era ini media siber adalah alat kampanye yang efektif untuk mendiseminasi program literasi anti korupsi di semua tingkatan masyarakat,” ujar Firli Bahuri yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Firli Bahuri pernah menduduki posisi Deputi Penindakan KPK pada periode 2018-2019. Sebagai “orang lama” di KPK ia memahami semacam dilema di lembaga anti rasuah itu, yakni antara mengedepankan penindakan atau pencegahan.

Menurutnya, yang harus dilakukan KPK sesungguhnya bukan mengedepankan salah satu aspek dan menomorduakan aspek lain. Melainkan mengerjakan keduanya dengan effort yang sama. Plus, di saat bersamaan juga mendorong agar aspek pendidikan dan kampanye anti korupsi bisa lebih efektif.

Firli Bahuri mengibaratkan KPK seperti kesebelasan sepakbola. Tidak mungkin semua pemain yang diturunkan adalah striker atau penyerang yang berambisi mencetak gol ke gawang lawan. Harus ada pemain-pemain lain yang ditugaskan sebagai pemain bertahan, pemain sayap, pemain gelandang (midfielder), dan tentu penjaga gawang.

“Tidak ada gol yang terjadi dengan sendirinya. Sebuah gol adalah hasil dari kerja tim,” ujar Firli.

“Bahkan dukungan penonton sekalipun memiliki kontribusi terhadap performa kesebelasan di lapangan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Firli Bahuri menjelaskan kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan secara sistematis.

Tugas KPK telah diperbaharui dalam UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Di dalam Point 4 yang berisi perubahan atas Pasal 6 UU 30/2020 disebutkan bahwa KPK  bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka melakukan pencegahan itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu, KPK juga ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah barang tentu KPK juga diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bila mencermati bagian ini, sambung Firli Bahuri, dapat dipahamai bahwa tugas KPK di bawah UU 19/2019 semakin penting.

“Penindakan harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pendidikan. Tidak boleh ada satu aspek yang mendahului aspek lainnya. Dan khusus untuk pencegahan, KPK berwenang melibatkan banyak pihak, yang artinya berwenang melakukan pencegahan secara sistemik dan sistematik,” kata Firli Bahuri lagi.

“Korupsi dimungkinkan oleh sistem yang buruk. Maka dari itu, kita harus membenahi sistem yang buruk dan menutup semua pintu yang dapat memancing pihak-pihak tertentu melakukan korupsi,” tambahnya.

Dalam kaitan tugas yang semakin berat inilah, Firli Bahuri merasa berkewajiban melibatkan organisasi perusahaan media siber. Dia yakin kolaborasi dengan JMSI akan bermakna positif dan konstruktif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Teguh Santosa menjelaskan bahwa JMSI  dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.

Sementara Munas I yang dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diselenggarakan dari tanggal 23 sampai 29 Juni 2020 secara virtual, serta dicatat MURI sebagai forum organisasi tertinggi secara virtual pertama yang diselenggarakan organisasi media. JMSI telah berada di 29 provinsi.

Teguh mengatakan, JMSI didirikan untuk ikut menciptakan ekosistem pers nasional yang profesional.

“Kami berdiri untuk membantu perusahaan anggota kami menjadi perusahaan media siber yang profesional sesuai UU 40/1999. Ada beberapa syarat kunci, seperti memiliki badan hukum pers, memiliki penanggung jawab yang sudah mengantongi kartu kompetensi Wartawan Utama, memiliki alamat yang jelas, juga tentu saja menghormati kode etik jurnalistik, dan sebagainya,” ujar Teguh Santosa.

Teguh Santosa juga mengundang Firli Bahuri berbicara di forum diskusi JMSI yang akan diselenggarakan secara virtual dalam waktu dekat. Dialog tersebut akan diikuti pengurus JMSI baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah, serta wartawan dari media yang tergabung dengan JMSI.

Undangan ini disambut baik Firli Bahuri. Salah satu hal yang akan dibicarakan dalam dialog nanti, katanya, adalah upaya bersama mencegah korupsi di arena pilkada serentak.

Firli Bahuri meminta agar waktu penyelenggaraan dialog virtual dapat segera dikordinasikan dengan pihaknya.[ ]
Read More