Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts
3 Hari di Loteng, Deputi Odo Terkesan Pembangunan Pariwisata

3 Hari di Loteng, Deputi Odo Terkesan Pembangunan Pariwisata

Lombok Tengah, SN - Tiga hari di  Kabupaten Lombok Tengah benar benar dimanfaatkan oleh Deputi Bidang koordinasi, pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Kemaritiman Odo RM Manuhutu untuk menyerap aspirasi dan kondisi lapangan di kawasan KEK.


Masa pandemi masyarakat 80 persen sudah menjalankan protokol kesehatan. Dimasa ini juga Pemerintah melarang izin pembangunan hotel di bawah hotel bintang' 4, Hotel Hotel yang disetujui adalah Hotel yang ada pertemuan ruang ruang. 

Menurutnya, Pariwisata bukan hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga menguntungkan masyarakat. Kebijakan presiden membantu pertumbuhan ekonomi salah satunya Perpres soal KEK, mendorong investor datang. Kebijakan presiden, harus bergerak sektor pariwisata.

"Jangan ragu ragu, jika kurang pendanaan dalam pengembangan pariwisata, nanti dibantu pak Suparman,  membantu 24 jam dalam satu Minggu" ungkapnya.

Odo menjelaskan, kehadirannya di Lombok Tengah selama 3 hari adalah dalam rangka untuk menyerap atau Memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah yang ada dan bersinergi terhadap program  pemerintah daerah da Pemerintah pusat. 

Sementara itu Wabup Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri mengatakan pemerintah daerah terus berupaya maksimal dalam membangun sektor pariwisata. Sebab sektor ini diyakini akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan supporting dari pemerintah pusat dan stake holder lainnya.

Pembangunan hotel berbintang mutlak harus segera dilakukan dalam rangka mengantisipasi Moto GP nanti, sementara jumlah hotel dan ruang tidurnya sangatlah terbatas. 

"Kami sering diskusi dengan ITDC, tamu kita besok saat motor GP digelar sekitar 150 ribu, Lombok kamarnya 20-35 ribu. Mau diinapkan dimana, makanya home stay yang sedang dibangun. Homestay 525 maka sangat kurang sehingga butuh pembangunan hotel, sedangkan ada Hotel sedang dibangun tiba tiba-tiba berhenti pembangunan nya dengan alasan yang belum jelas" ujarnya.

Wabup berharap agar pembangunan hotel yang ditinggal kan oleh investor segera dibangun kembali. "Tidak tahu alasannya, mudahan segera dibangun. Berharap homestay bisa segera dibangun juga" jelasnya. Lth01



Read More
Menko PMK RI Minta RTG Dirawat

Menko PMK RI Minta RTG Dirawat

Lombok Tengah, SN - Hari kedua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhajir Efendi mendatangi Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah wilayah terparah dari Gempa Lombok yang menewaskan 500 lebih orang dan menghancurkan ribuan rumah tersebut. Kedatangan mantan Menteri Pendidikan itu untuk melihat secara langsung progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah rampung dikerjakan oleh TNI.

Selain melihat kondisi RTG, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga datang atas perintah Presiden RI Joko Widodo untuk mengkampanyekan penggunaan Masker kepada masyarakat dalam rangka mengatasi Covid 19.

Ikut mendampingi Gubernur NTB, Kapolda NTB, Dandrem 162/WB, Bupati Lombok Tengah, para Dirjen Kementerian PMK dan pejabat eselon I kementrian lainnya.

Menko PMK mengatakan Gempa dan Covid 19 adalah ujian dari Allah yang maha kuasa. Bagi yang tahan dengan ujian maka dia akan lulus."sama dengan Ujian Negara, kalau tidak belajar maka tidak lulus ujian, nah gempa dan Covid 19 juga ujian karena itu kita harus belajar sabar dan Selalu tawakal" ungkapnya.

Diakuinya perhatian pemerintah terhadap korban gempa cukup besar salah satunya adalah dengan pembangunan rumah tahan gempa. Untuk itu masyarakat harus bersyukur caranya adalah dengan menjaga dan merawatnya dengan baik. "Apapun kalau tak digunakan dan dirawat dengan baik maka rusak, tanggung jawab kita adalah merawatnya, sama dengan kawin lagi, kalau tak bertanggung jawab atas nafkahnya maka tidak boleh kawin lagi" ungkapnya humor.

Pada kesempatan itu Muhajir mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Soal masker masyarakat tak perlu khawatir sebab Pemerintah telah menyalurkan jutaan Masker kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada masyarakat. "Ada tiga hal yang ditekankan yakni menghindari kerumunan, menjaga kesehatan dan keluar rumah menggunakan Masker, penggunaan Masker ini paling ditekankan" jelasnya.

"Kalau kurang Masker nya, nanti pak gubernur koordinasi dengan kami, kami segera drop" tambahnya lagi.

Usai sambutan, Mentri meninjau rumah tahan gempa yang dibangun TNI, Muhajir mengaku hasilnya cukup memuaskan. "Bagus bagus rumahnya bagus" ungkapnya saat keluar dari rumah tahan gempa tersebut. Lth01

Read More
Gerakan Sadar Masker Selamatkan Indonesia

Gerakan Sadar Masker Selamatkan Indonesia

Lombok Tengah, SN (27/8) -- Protokol kesehatan termasuk penggunaan masker digadang menjadi salah satu cara paling efektif untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Namun ironis, masyarakat masih cenderung abai terhadap protokol kesehatan terutama penggunaan masker.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kampanye Gerakan Sadar Masker dengan mengajak seluruh aparat, pejabat sipil, TNI/Polri, maupun para tokoh dan masyarakat.

"Sesuai Instruksi Presiden, saya ingin mengajak seluruh kekuatan yang ada mulai dari aparat, seluruh pejabat sipil, TNI maupun Polri dan juga tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan sadar memakai masker," ujarnya saat kampanye Gerakan Sadar Masker di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (27/8).

Muhadjir menekankan bahwa hanya dengan protokol kesehatan salah satunya mengenakan masker, Indonesia bisa menurunkan angka keterpaparan Covid-19. Namun demikian, masker yang digunakan harus sesuai standar disertai cara pemakaian yang baik.

"Itu satu-satunya cara untuk kita bisa menekan angka keterpaparan maupun angka kematian sampai nanti ditemukan vaksin yang mujarab yang bisa betul-betul menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri wabah Covid-19," tegas Menko PMK.

Ia menyebut, Provinsi NTB masuk dalam kuadran dengan angka kesembuhan tinggi dan angka kematian yang juga relatif tinggi dibandingkan skala nasional. Berdasarkan data, angka kesembuhan per-26 Agustus 2020 sebanyak 1.944 dari total 2.661 (73,06%) dan meninggal sebanyak 155 (5,82%).

Saat ini, menurutnya, pemerintah telah melakukan upaya percepatan penanganan Covid-19 di NTB yakni dengan menambah sejumlah alat tes PCR. Harapannya, pemeriksaan SWAB secara diagnostik dapat dilakukan di banyak titik sehingga mempercepat proses tindak lanjut berikutnya.

"Untuk memperbanyak SWAB, di hampir semua daerah kita beri PCR dengan segala fasilitasnya. Kita harapkan upaya ini bisa semakin mempercepat, selain itu kita akan lebih mengatasi dari aspek survailance," tukas Menko PMK.

Ia pun mengungkapkan bahwa pencegahan Covid-19 melalui protokol kesehatan wajib diterapkan di seluruh wilayah terutama tempat-tempat rawan seperti desa wisata adat di Provinsi NTB.

Menko PMK yang didampingi Gubernur Provinsi NTB, Kapolda NTB, Pangdam, Danrem 162/WB, para pejabat eselon I Kemenko PMK, serta pejabat sipil Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah, pada kesempatan tersebut melakukan kampanye dengan secara langsung membagikan masker kepada masyarakat adat Desa Sade, para pekerja proyek pembangunan Sirkuit Mandalika, serta para pedagang dan pengunjung Pantai Kuta Mandalika di Lombok Tengah.

Total masker yang dibagikan mencapai 1 juta masker dari BNPB dan 1 juta masker dari Kemenkes. Setelah Provinsi NTB, kampanye Gerakan Sadar Masker akan terus berlanjut ke seluruh wilayah di Tanah Air demi menyelamatkan  Indonesia dari ancaman Covid-19 . (*)

**
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk
IG : kemenko_pmk
Fb : kemenkopmkri
Read More
JMSI Temui Ketua KPK, Bahas Pemberantasan Korupsi

JMSI Temui Ketua KPK, Bahas Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, SN - Upaya memberantas praktik korupsi dalam berbagai wujud sesungguhnya adalah tugas suci semua warga negara. Tanpa terkecuali.

Karena itu sudah sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mengundang dan melibatkan sebanyak mungkin stake holder atau pemangku kepentingan di tanah air.

Demikian dikatakan Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam pertemuan dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, di bilangan Jakarta Selatan, Minggu siang (23/8).

Dalam pertemuan, Ketua Umum JMSI didampingi Sekjen Mahmud Marhaba, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi, dan staf Sekretariat Denny N. JA. 

Media massa berbasis internet atau media siber, sebut Firli Bahuri, adalah elemen masyarakat yang amat penting di tengah perubahan landscape komunikasi yang semakin terbuka dan meluas.

“Di era ini media siber adalah alat kampanye yang efektif untuk mendiseminasi program literasi anti korupsi di semua tingkatan masyarakat,” ujar Firli Bahuri yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Firli Bahuri pernah menduduki posisi Deputi Penindakan KPK pada periode 2018-2019. Sebagai “orang lama” di KPK ia memahami semacam dilema di lembaga anti rasuah itu, yakni antara mengedepankan penindakan atau pencegahan.

Menurutnya, yang harus dilakukan KPK sesungguhnya bukan mengedepankan salah satu aspek dan menomorduakan aspek lain. Melainkan mengerjakan keduanya dengan effort yang sama. Plus, di saat bersamaan juga mendorong agar aspek pendidikan dan kampanye anti korupsi bisa lebih efektif.

Firli Bahuri mengibaratkan KPK seperti kesebelasan sepakbola. Tidak mungkin semua pemain yang diturunkan adalah striker atau penyerang yang berambisi mencetak gol ke gawang lawan. Harus ada pemain-pemain lain yang ditugaskan sebagai pemain bertahan, pemain sayap, pemain gelandang (midfielder), dan tentu penjaga gawang.

“Tidak ada gol yang terjadi dengan sendirinya. Sebuah gol adalah hasil dari kerja tim,” ujar Firli.

“Bahkan dukungan penonton sekalipun memiliki kontribusi terhadap performa kesebelasan di lapangan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Firli Bahuri menjelaskan kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan secara sistematis.

Tugas KPK telah diperbaharui dalam UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Di dalam Point 4 yang berisi perubahan atas Pasal 6 UU 30/2020 disebutkan bahwa KPK  bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka melakukan pencegahan itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu, KPK juga ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah barang tentu KPK juga diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bila mencermati bagian ini, sambung Firli Bahuri, dapat dipahamai bahwa tugas KPK di bawah UU 19/2019 semakin penting.

“Penindakan harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pendidikan. Tidak boleh ada satu aspek yang mendahului aspek lainnya. Dan khusus untuk pencegahan, KPK berwenang melibatkan banyak pihak, yang artinya berwenang melakukan pencegahan secara sistemik dan sistematik,” kata Firli Bahuri lagi.

“Korupsi dimungkinkan oleh sistem yang buruk. Maka dari itu, kita harus membenahi sistem yang buruk dan menutup semua pintu yang dapat memancing pihak-pihak tertentu melakukan korupsi,” tambahnya.

Dalam kaitan tugas yang semakin berat inilah, Firli Bahuri merasa berkewajiban melibatkan organisasi perusahaan media siber. Dia yakin kolaborasi dengan JMSI akan bermakna positif dan konstruktif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Teguh Santosa menjelaskan bahwa JMSI  dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.

Sementara Munas I yang dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diselenggarakan dari tanggal 23 sampai 29 Juni 2020 secara virtual, serta dicatat MURI sebagai forum organisasi tertinggi secara virtual pertama yang diselenggarakan organisasi media. JMSI telah berada di 29 provinsi.

Teguh mengatakan, JMSI didirikan untuk ikut menciptakan ekosistem pers nasional yang profesional.

“Kami berdiri untuk membantu perusahaan anggota kami menjadi perusahaan media siber yang profesional sesuai UU 40/1999. Ada beberapa syarat kunci, seperti memiliki badan hukum pers, memiliki penanggung jawab yang sudah mengantongi kartu kompetensi Wartawan Utama, memiliki alamat yang jelas, juga tentu saja menghormati kode etik jurnalistik, dan sebagainya,” ujar Teguh Santosa.

Teguh Santosa juga mengundang Firli Bahuri berbicara di forum diskusi JMSI yang akan diselenggarakan secara virtual dalam waktu dekat. Dialog tersebut akan diikuti pengurus JMSI baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah, serta wartawan dari media yang tergabung dengan JMSI.

Undangan ini disambut baik Firli Bahuri. Salah satu hal yang akan dibicarakan dalam dialog nanti, katanya, adalah upaya bersama mencegah korupsi di arena pilkada serentak.

Firli Bahuri meminta agar waktu penyelenggaraan dialog virtual dapat segera dikordinasikan dengan pihaknya.[ ]
Read More
Mentri Pertanian Janjikan 1000 Desa Sapi

Mentri Pertanian Janjikan 1000 Desa Sapi

Lombok Tengah, SN - Mentri Pertanian RI Sahrul Yasin Limpo berjanji pada tahun 2021 nanti, masing-masing desa akan mendapatkan 200 ekor untuk dipelihara dan dikembangkan. Hal itu disampaikan Menteri saat menghadiri acara Panen Pedet di Desa Barabali Kecamatan Batukliang Sabtu 22/8. "Besok ada program 1000 desa atau titik pengembangan sapi, masing-masing desa diberikan 200 ekor, tapi yang saya inginkan dan sesuai perintah bapak Presiden adalah sapi Limosin dan sapi Brahma" ungkapnya.

Hadir Gubernur NTB, Wakapolda, Dandrem 162/WB, Bupati Walikota se NTB, para Dirjen Kementerian Pertanian dan sejumlah pejabat Pemprov NTB maupun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Mantan Gubernur Sulsel itu menegaskan potensi pengembangan sapi padet di NTB ini sangat besar hal itu terlihat dari data populasi Ternak di NTB. Oleh karena itu dengan keinginan yang kuat dari Gubernur, dan kelompok-kelompok Tani yang ada maka kedepannya NTB akan maju dibidang pertaniannya khususnya Peternakannya. "Kalau saya lihat sepintas tadi, begitu banyaknya sapi sapi tersebut maka saya yakin kita bisa mengembangkan sapi lebih banyak lagi sehingga kita tidak perlu impor Sapi dari luar" ungkapnya.

Untuk diketahui kata Menteri, setiap tahun Indonesia masih mengimpor daging dari negara luar, diatas  280 ribu ton atau sekitar 1,2 juta ton. "Masa kita masih mengimpor, masa kita beli dari luar, kenapa kita tak buat sendiri, pak Dandrem, pak Kapolda, pak Bupati, ayo, pak Gubernur saja sudah mau" ungkapnya.

Mentri mengakui bahwa kekuatan nasional dibidang persapian ada di NTB. Saat ini Gubernur telah mendorong agar kebutuhan daging secara nasional dapat dipasok dari NTB. "Dengan keinginan Bapak Gubernur selaras dengan keinginan Bapak Presiden agar ketersediaan peternakan, pertanian dan daging dalam negeri bisa disiapkan secara bertahap dengan kemampuan kita sendiri. Selanjutnya nanti dipulau Sumbawa akan dikembangkan ketahanan pangan.

Sementara itu Gubernur NTB Zulkiplimansyah mengatakan Lombok Tengah diberikan prioritas utama oleh pemerintah dengan Mandalikanya sehingga nanti kebutuhan daging untuk wisatawan sangat tinggi terlebih lagi di Lombok Tengah ada moto GP nya dan pada tahun 2021 bulan Oktober sudah dimulai. "Kita
Tidak ingin event besar justru kita jadi penonton karena itu program 1000 desa sapi itu sangat besar manfaatnya" jelasnya. Lth01.

Read More
Dirjen PAS Ke LPKA Lombok Tengah. Tinjau Penyelenggaraan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar

Dirjen PAS Ke LPKA Lombok Tengah. Tinjau Penyelenggaraan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar

Lombok Tengah, SN - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Irjen Reinhard Silitonga melakukan kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah di Tojong Ojong Desa Selebung, Lombok Tengah NTB, Selasa, [18/8/2020].
Kunjungan Irjen Reinhad ini dalam rangka meninjau fasilitas dan proses pembinaan di LPKA satu satunya di NTB ini dalam pelaksanaan program Sekolah Mandiri Merdeka Belajar bagi Anak di LPKA. Dimana sebelumnya Dirjen PAS juga telah menetapkannya melalui Keputusan DirjenPAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS.830.PK.01.04.08 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sekolah Mandiri Merdeka Belajar bagi Anak di LPKA.

Datang sekitar pukul 11.00 Wita, Reinhad langsung disambut oleh Kepala LPKA Loteng, AA Gede Ngurah Putra Bc.I.P.,SH bersama segenap jajarannya. Dirjen PAS bersama istri diberikan tanda selamat datang berupa pengalungan kain tenun khas sasak.

Selanjutnya Dirjen meninjau kegiatan keterampilan anak binaan berupa Barber Shop yang berada disamping kantor utama LPKA Loteng. Setelahnya Dirjen masuk ke areal utama LPKA.

Dirjen PAS disambut oleh sekitar 13 anak didik yang berseragam pramuka lengkap dengan memberikan hormat salam kedatangan kepadanya. Dirjen PAS kemudian memberikan bingkisan kepada masing masing anak dan berfoto bersama.
Kemudian Dirjen PAS meninjau lokasi asrama anak didik. Disini Irjen Reinhard terpakau dengan kebersihan dan keteraturan di asrama.

Selanjutnya bergantian Dirjen PAS meninjau ruang klinik, ruang pembinaan pendidikan dan ruang musik. Disini Dirjen PAS disambut oleh anak binaan performance lagu.
Dirjen PAS sempat berdialog dengan anak binaan dengan menanyakan kasusnya sehingga berada di LPKA. Ia juga memberikan motivasi, ” Semangat ya, jangan lakukan lagi, harus lebih baik lagi setelah dari sini,” kata Irjen Reinhard menyemangati.

Secara umum Dirjen PAS memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang ada di LPKA Lombok Tengah.
Sebelum bertolak dari LKPA Lombok Tengah, Dirjen PAS menerima bingkisan dari Kepala LKPA Loteng AA Gede Ngurah Putra Bc.I.P.,SH berupa lukisan gambar dirinya yang merupakan hasil keterampilan dari anak binaan.
” Beliu meninjau ke LPKA setelah pemberian remisi serentak yang dipusatkan di Mataram, Dia meninjau dilaksanakan tidak program Sekolah Mandiri Merdeka Belajar bagi Anak di LPKA itu. Beliu meninjau Barber Shop [tempat cukur rambut], kemaren ada SK , bahwa di LPKA itu pembinaan kemandiriannya berupa Salon yang profesional diambil Barber Shop,” kata Kepala LKPA Loteng AA Gede Ngurah Putra Bc.I.P.,SH dalam sesi wawancara dengan awak media.

Barber Shop ini kata AA Gede Ngurah Putra diperuntukkan juga bagi masyarakat umum yang ingin mencukur rambut dengan tarif di bawah biasanya.
Dijelaskan juga, LPKA Lombok Tengah juga sudah melaksanakan instruksi berupa adanya sekolah paket dari Paket A, B dan C atau SD, SMP dan SMA. Ini adalah bentuk usaha LPKA Lombok Tengah untuk memastikan anak bisa diberikan haknya dalam hal pendidikan.
” Disini kita bina selain pendidikannya juga pembinaan keterampilan agar setelah keluar mindset mereka terbentuk, kan untuk mereka juga,” katanya.
Untuk remisi hari kemerdekaan, 12 Anak mendapat remisi berkisar 3 bulan, sehingga tahun 2020 ini sudah tiga kali anak binaan mendapat remisi. Lth01
Read More
Ketua MPR RI Dorong Stimulus Industri Pers Segera Dieksekusi

Ketua MPR RI Dorong Stimulus Industri Pers Segera Dieksekusi

JAKARTA, SN - Langkah pemerintah yang akan memberikan stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemik Covid-19 harus segera direalisasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo melakukan audiensi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) 2020-2025, di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (28/7).

 Silaturahim ini juga diikuti anggota Pengurus Pusat JMSI, Eko Sembiring dan Lana Siahaan.

"Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran pandemik Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax Covid-19," kata Bambang Soesatyo di ruang kerjanya.

Dewasa ini, Bamsoet yang pernah menggeluti dunia jurnalistik ini menilai tantangan terbesar media massa saat ini bukan lagi bersumber dari otoriter negara, melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoax dan hate speech sesuai pesanan.

Namun demikian, ia menegaskan media tak boleh kalah. Media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Ia pun mengurai riset dari lembaga Edelman Trust Barometer di tahun 2019 terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa di 26 negara.

Dalam riset tersebut, media siber di Indonesia dinilai masih eksis di mana dari 26 negara, hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa, yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).

"Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen, Inggirs (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen)," jelas Bamsoet.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.

"Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama," pungkas Bamsoet.

Beberapa hal akan dilakukan dalam pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemik Covid-19, antara lain menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juga per tahun, gaji paling tinggi 18 juta per bulan hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus JMSI turut hadir, di antaranya Ketua Umum Teguh Santosa, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani, Anggota Bidang Hukum dan Advokasi Ahmad Hardi Firman, dan Ketua JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa, serta sekretaris JMSI Jakarta, Khalid Zabidi.*[]
Read More
Pimpinan DPD RI Tolak RUU Cipta Kerja

Pimpinan DPD RI Tolak RUU Cipta Kerja

JAKARTA, SN - Empat pimpinan Komite di DPD RI sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau semangat menarik kewenangan daerah ke pusat. Para Senator menganggap RUU Ciptakerja setback kepada era sentralistik. Demikian pendapat Komite I hingga IV DPD RI yang disampaikan langsung ke Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Sabtu (25/7/2020) di rumah dinas Ketua DPD RI di kawasan Denpasar Raya Jakarta.

Rapat gabungan alat kelengkapan DPD dengan Menko Airlangga, selain dipimpin langsung Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Fachrul Razi (wakil ketua Komite I), Yorris Raweyai (ketua Komite II), Hasan Basri (wakil ketua Komite II), Bambang Sutrisno (ketua Komite III), Elviana (ketua Komite IV), Asyera Respati Wulanero (wakil ketua PPUU) dan Eni Sumarni (wakil ketua PPUU).

Dalam pengantarnya, LaNyalla sempat menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Ciptaker yang bertentangan dengan konstitusi, di Pasal 18 ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945. Karena semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah. “Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi,” urainya.

Ditambahkan LaNyalla, para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Dan akan menjadi sangat gemuk delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU. Ditambah lagi, kewenangan Presiden mencabut Perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan pemerintah memang ingin mempercepat pembahasan RUU Ciptakerja ini mengingat RUU ini adalah reformasi paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, khususnya di bidang investasi dan perdagangan. “Apalagi dalam resesi global, RUU ini memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia kondusif dan terbuka untuk bisnis, ini penting di tengah sumber daya fiskal kita yang terbatas,” paparnya.

Airlangga mengakui, pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi RUU tersebut. sehingga menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan. Namun pihaknya tetap mendengar dan berusaha mengakomodasi semua masukan dari parlemen, baik dari DPR RI maupun dari DPD RI. “Saya terima semua kesimpulan pendapat bapak ibu pimpinan Komite I hingga IV siang ini. Tentu pemerintah memperhatikan dan mengakomodasi,” paparnya.

Rapat kerja gabungan alat kelengkapan DPD RI dengan Menko Perekonomian yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut, diakhiri dengan penyerahan kesimpulan pendapat dari masing-masing Komite di DPD kepada Menko Airlangga. (*)
Read More