Ketum Partai Nasdem Surya Paloh Kampanye Di Loteng

Sasambo News

31 Mar, 2014 0 0

Lombok Tengah, (31/3). Kampanye terbuka Partai Nasdem di lapangan Umum Praya Lombok Tengah ,Senin, kemarin di hadiri ketua umum Partai Nasdem,Surya Paloh.

Dihadapan ribuan pendukung dan simpatiasanya, Surya paloh menegaskan komitmenya untuk menekan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat ( NTB).

NTB sendiri menurut Surya paloh merupakan salah satu daerah no 2 termisikin dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia.

‘’ kemiskinan ini disebabkan karena NTB salah urus.kehidupan petani ,nelayan masih melarat.untuk itulah Nasdem akan melakukan perubahan,Insyaallah mohon doa dan dukungan,kalau di beri kepercayaan,kita ubah agar NTB tidak lagi menjadi provinsi no 2 termiskin,’’ujar Surya Paloh dalam orasinya.

Surya paloh juga menegaskan, sebagai partai baru , Nasdem telah belajar banyak dari sejumlah parpol yang telah ada dan membuat banyak kesalahan.

Memaknai restorasi indonsia sebagai jargon pastrai Nasdem, Surya paloh berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari.

‘’Nasdem akan meneruskan program pemerintah yang baik dan akan meniggalkan yang buruk.Program pemerintah yang baik ,tentu harus kita hormati ,’’ Pungkasnya.

Secara umum, Surya Paloh menilai ,saat ini Indonsia masih tertinggal dibidang teknologi pertahanan ,keamanan dan kemampuan meningkatkan sumber daya alam.

‘’ Untuk itulah Nasdem hadir sebagai partai gerakan perubahan ,menuju Indonesia yang lebihb baik ,’’ujarnya.

Sementara itu, salah satu calon anggota DPRRI dapil NTB dari partai Nasdem, Dr Qurtubi, saat ini Indonesia di kelola secara amburadul.

Permasalahan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dikalangan pejabat merupakan salah satu penyebab pengelolaan negara menjadi salah urus.

‘’ Dengan Restorasi Indonesia,kita bawa negara ini menjadi tertata dan bebas koruptor,’’ujar Qurtubi.

Acara kampanye terbuka berlangsung meriah.

Selain diwarnai penampilan ratusan kesenian tradisional gendang belek,acara kampanye juga dimeriahkan sejumlah artis ibukota

Via Politik dan Hukum