Pemutihan DBHCHT Langar Aturan

Sasambo News

14 Mar, 2014 0 0

Lombok Tengah (14/3)- Rencana pemutihan DBHCHT oleh pemerintah daerah mendapat penentangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pasalnya pemutihan akan melanggar aturan dikarenakan belum jatuh tempo. “Saya sudah tanya ke BPK, pemutihan tidak dibenarkan oleh aturan selama masih belum jatuh tempo” kata Asisten II Ir. Nasrun di ruang kerjanya jumat 14/3.

Dia mengatakan pemutihan baru bisa dilakukan jika memang sudah melampaui tempo pengembalian yang sudah ditentukan namun demikian tidak serta merta hutang tersebut bisa diputihkan begitu saja karena ada persyaratan yang harus dilalui.

Menurut Nasrun pemerintah daerah harus benar benar melakukan pemetaan terhadap persoalan yang terjadi. Pemetaan perlu dilakukan untuk menentukan apakah bisa diputihkan atau tidak. “Harus dipilah pilah mana yang layak di putihkan dan mana yang tidak, kalau yang sudah meninggal tentu sudah sewajarnya diputihkan, namun kalau masih memiliki pekerjaan dan dianggap bisa mengembalikan maka tidak perlu diputihkan” jelasnya.

Pemutihan tentu akan menguntungkan pihak peminjam atau dalam hal ini petani karena itu harus diatur prosedur dan prasyarat pemutihan itu. yang terpenting adalah belum jatuh tempo karena itu sepanjang masih bisa mengembalikan maka pemutihan tidak bisa dilakukan. “Sampai belum jatuh tempo pada bulan Desember mendatang, pemda harus tetap berupaya untuk menagih” jelasnya.

Sejauh ini upaya penagihan yang dilakukan pemda belum maksimal. Dari Rp.14 Milyar yang digelontorkan oleh pemerintah baru Rp.70 an juta yang sudah berhasil ditagih. (01).

Via Sosial Ekonomi