Berburu Sesuap Nasi Di Kampus IPDN (Bagian 1)

Dari Dosen Hingga Pegawai Rendahanpun Diburu

L.Amrillah

Kehadiran IPDN di Kabupaten Lombok Tengah menjadi daya magnet yang luar biasa. IPDN tidak hanya hadir sebagai icon pendidikan moderen di Lombok Tengah dan NTB akan tetapi juga menjadi lading untuk mencari pekerjaan yang cukup menjanjikan karena itu mulai dari menjadi dosen hingga menjadi pegawai rendahan seperti tukang kebun dan cleaning servispun di uber uber.

IPDN nyaris sama dengan Bandara Internasional Lombok. Keduanya adalah pintu gerbang pembangunan ekonomi dan pendidikan di Lombok Tengah. Jika Bandara Internasional menjadi gerbang utama pembangunan di Lombok Tengah, maka IPDN menjadi pintu masuk bagi berkembangnya pendidikan di Lombok Tengah hanya saja kehadirannya menyisakan masalah khususnya dibidang ketenagakerjaan. Jika Bandara Internasional Lombok sangat membutuhkan tenaga porfesional dan ahli dibidangnya seperti di bidang mekanik pesawat, porter, pegawai pemadam kebakaran, dan lain sebagainya sebaliknya di IPDN justru mencari pekerjaan yang semua orang bisa melakukannya seperti halnya menjadi tukang kebun (gardner) atau petugas kebersihan dalam gedung (cleaning servise) dan Satpam (Security), kendatipund emikian keduanya sama sama diminati oleh seluruh masyarakat dari segala lapisan.

Animo masyarakat yang sangat tinggi untuk berkerja di IPDN tentunya harus ditangkap sebagai kecintaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri dan juga ditangkap sebagai sinyal kurangnya lapangan pekerjaan di Lombok Tengah.

Untuk sekelas tukang kebun, cleaning service dan Satpam saja, masyarakat yang mendaftar mencapai kurang lebih 1000 padahal yang dicari hanya tidak kurang dari 60 orang, apalagi misalkan tenaga dosenpun ikut “ditender” maka sudah bisa dibayangkan berapa ribu orang akan mendaftarkan diri meskipun nanti perysratannya minimal S2. Lihat saja sejumlah pejabat pemda Lombok Tengahpun angkat kaki dari jabatan yang disandangnya dan memilih untuk bergabung menjadi bagian dari kampus Praja itu. Motivasi merekapun berbeda beda ada yang sudah jemu dengan birokrasi di pemerintah daerah dan juga ada yang ingin mengembangkan almamaternya. Ada juga yang ingin merubah hidupnya dengan mencari pendapatan penghasilan yang lebih besar.

IPDN adalah sebuah lembaga pendidikan yang mencetak kader kader birokrasi yang handal. Jebolan IPDN 80 an persen menjadi pejabat di kelurahan dan kecamatan dan juga di lingkup pemda Loteng. Mereka didik menjadi aparatur Negara yang ahli dibidangnya. Masuk menjadi praja IPDN saja senangnya bukan main sebab sudah pasti menjadi PNS setelah selesai pendidikan. Sementara untuk menjadi PNS sangat sulit. Bila dibandingkan dengan pendidikan formal lainnya, IPDN tentu lebih dimanjakan oleh pemerintah. Segala fasilitas pendidikan, hingga biaya sekolahpun ditanggung Negara. Bukan itu saja lahan kampus IPDN juga tidak sedikit makanya kampus itu sudah barang tentu memiliki karyawan yang cukup banyak.

Kini IPDN dipuja puja setelah bediri dan mulai ditempati, namun coba kita berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika ada wacana ingin membangun IPDN. Betapa susah dan melelahkan. “Sangat melelahkan perjuangan kita untuk mendapatkan IPDN itu” kata Sekda H.L.Supardan saat menerima warga hearing di kantor bupati kemarin

Untuk mendapatkan jatah dari Mendagri saja sangat sulit sebab seluruh daerah di NTB bahkan di NTT maupun Bali sangat berambisi mendapatkan jatah pembangunan kampus IPDN. Kabupaten Lombok Timur yang menjadi tetangga terdekat Kabupaten Lombok Tengah saja membuat manuver dengan menggoda pemerintah pusat agar ditempatkan di Lotim. Berapapun luas lahan yang diminta pemda Lotim sudah siap. Lombok Baratpun demikian sudah menyiapkan lahan yang sangat luas untuk mendapatkan IPDN. Nah Mataram konon menawarkan eks bandara Internasional sebagai lokasi kampus IPDN sementara Lombok Tengahpun hanya mengadalkan lahan milik provinsi yakni di eks PTP Kapas Puyung. Sadar dengan ketiadaan lahan dan hanya mengajukan lahan milik Pemprov, dedengkot pemkab Loteng tidak gentar. Lobi lobipun dilakukan di era Bupati Lombok Tengah H.L.Wiratmaja dan Sekda H.L.Supardan. Pemda Loteng tidak memberikan celah sedikitpun bagi daerah lain untuk masuk. Intensitas lobi dilakukan sangat ketat dan rapat. Setiap hari, setiap menit lobi lobipun dilakukan tidak hanya melalui telepon namun juga mendatangi langsung ke pusat. Ditengah jalan H.L.Wiratmaja berhenti dan digantikan Bupati H.M.Suhaili. tugas Bupati asal Bodak itu sangat berat karena harus meloloskan ambisi pemda Loteng yang sudah dibangun sejak awal. Bupati dan jajarannyapun bergerak cepat, setiap kali Mentri Dalam negeri ataupun Sekjen dan pejabat teras yang datang berkunjung ke Loteng maupun daerah lain, pejabat pemda Loteng memanfaatkan waktu limit itu untuk melobi. Hebatnya pemda Loteng, selain menggunakan lobi jalur birokrasi dan pemerintahan, lobi jalur politikpun digunakan dan termasuk lobi melalui kerabat dekat Sekjen yang secara kebetulan Mantan Kapolres Lombok Tengah AKBP Djarot adalah kakak ipar dari Sekjen Depgadri. Pendekatan kekeluargaanpun dilakukan sampai akhirnya Mendagri menentukan pilihan ke Lombok Tengah. Seluruh pejabat pemda Loteng dan masyarakatpun mengadahkan tangan mengucap syukur Alhamdulillah atas dipilihnya Loteng. Perjuangan melelahkan dan penjang akhirnya membuahkan hasil. Kini IPDN berdiri mengangkang di lahan seluas kurang lebih 24 hektar lebih.

Satu yang menjadi catatan saya sebagai penulis adalah sikap Gigih tanpa menyerah yang ditunjukkan oleh punggawa Pemda Loteng. Dan yang terpenting adalah sikap pantang mundur dan juga istilah sasaknya “Sombong Gro” (Sombong kering kerontang-red)” artinya berani menjanjikan sesuatu atau jaminan kepada pemerintah pusat meski belum ada persiapan seperti halnya berani mengeluarkan dana sharing 20 % meski waktu itu daerah dalam keadaan devisit, namun yang penting Loteng jadi juaranya. Semua itu sah sah saja sepanjang tidak menggunakan cara cara kotor.

Kini Loteng tinggal menikmati hasilnya namun sayang jutsru menjadi bumerang bagi IPDN sendiri ketika ingin memberdayakan masyarakat Loteng. Untuk mendapatkan sesuap nasipun di kampus IPDN, masyarakat harus demo dan akan mendudukinya. Siapa yang akan rugi ?, tentu kita semua. Tentu semua itu bermuara dari ketidak mampuan secara ekonomi atau kemiskinan dan sempitnya lahan pekerjaan. Pemda harus segera memikirkan hal itu jika tidak ingin hanya menjadi penonton di darahnya sendiri.

Via Berita NTB