Berita NTB
Bupati, Wabup Tidak Hadir, Ketua PN Jadi Pimpin Hari Otda
LOMBOK
TENGAH, (27/4). Dua Penguasa Lombok Tengah Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir
saat apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke XVIII. Padahal salah
satunya akan menjadi inspektur upacara pada tersebut, akibatnya posisi
inspektur upacara diserahkan kepada Ketua PN Praya H.Sumedi SH,MH.
Menurut
informasi Bupati Lombok Tengah H.M.Suhaili FT sedang berada di luar daerah
sementara Wakil Bupati dikabarkan sedang sakit. Hadir pada kegiatan upacara itu
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Drs HL Supardan, MM beserta semua Asisiten
Setda lingkup Pemda Loteng. Upacara yang dipimpin Ketua PN Praya H Sumedi, SH,
MH di Halaman Kantor Bupati Loteng, Jumat (25/04) mengusung tema "Dengan
Otonomi Daerah, Kita Sukseskan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Dalam Upaya
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah".
Sambutan
Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, yang dibacakan Oleh Ketua PN Praya H
Sumedi, SH, MH mengatakan, penyelenggaran pemerintah daerah, sesuai
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam UU
tersebut menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Sehingga daerah
memliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, pengembangan krearifan lokal, dan
[mberdayaan masyrakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya
perlu dilakukan melalui pengelolaan tata pemerintah yang baik” tuturnya.
Sedangkan
dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif diperlukan kemampuan
pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan, dan akuntable,
disertsi dengan kemanfaatan yang semakin nyata. “Dengan peringatan Hari Otonomi
Daerah XVIII diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat merefleksikan
kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik
bagi negeri ini, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Selanjutnya
berbagai kebijakan perlu mendapatkan perhatian serta disinergikan, sehingga
dapat mengoptimalkan tata kelola pmerintahan yang lebih baik. Diantaranya
Pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih mudah dan tidak
membebani rakyat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan. Adapun
yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah yakni mewujudkan kulaitas
birokrasi kelas dunia yang siap bersaing dengan birokrasi di negara lain.
“Berbagai kebijakaan tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga dengan
begitu pemerintah daerha kedepan bisa mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Lebih
lanjut, Mendagri mengapresiasi atas kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif
(Pileg) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Diharapkan, suasana tersebut
terus berlanjut pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan datang. "Apa yang
sudah di rasakan saat ini merupakan gambaran masyarakat dengan turut serta
melaksanakan kewajiban serta menjaga kestabilan keamanan," jelas Mendagri.
|im
Via
Berita NTB
Posting Komentar