Bupati, Wabup Tidak Hadir, Ketua PN Jadi Pimpin Hari Otda

LOMBOK TENGAH, (27/4). Dua Penguasa Lombok Tengah Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir saat apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke XVIII. Padahal salah satunya akan menjadi inspektur upacara pada tersebut, akibatnya posisi inspektur upacara diserahkan kepada Ketua PN Praya H.Sumedi SH,MH.

Menurut informasi Bupati Lombok Tengah H.M.Suhaili FT sedang berada di luar daerah sementara Wakil Bupati dikabarkan sedang sakit. Hadir pada kegiatan upacara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Drs HL Supardan, MM beserta semua Asisiten Setda lingkup Pemda Loteng. Upacara yang dipimpin Ketua PN Praya H Sumedi, SH, MH di Halaman Kantor Bupati Loteng, Jumat (25/04) mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah, Kita Sukseskan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 Dalam Upaya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah".

Sambutan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, yang dibacakan Oleh Ketua PN Praya H Sumedi, SH, MH mengatakan, penyelenggaran pemerintah daerah, sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam UU tersebut menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah. Sehingga daerah memliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, pengembangan krearifan lokal, dan [mberdayaan masyrakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. “Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya perlu dilakukan melalui pengelolaan tata pemerintah yang baik” tuturnya.

Sedangkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif diperlukan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan, dan akuntable, disertsi dengan kemanfaatan yang semakin nyata. “Dengan peringatan Hari Otonomi Daerah XVIII diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya berbagai kebijakan perlu mendapatkan perhatian serta disinergikan, sehingga dapat mengoptimalkan tata kelola pmerintahan yang lebih baik. Diantaranya Pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih mudah dan tidak membebani rakyat untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan. Adapun yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah daerah yakni mewujudkan kulaitas birokrasi kelas dunia yang siap bersaing dengan birokrasi di negara lain. “Berbagai kebijakaan tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga dengan begitu pemerintah daerha kedepan bisa mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi atas kelancaran pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Diharapkan, suasana tersebut terus berlanjut pada Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan datang. "Apa yang sudah di rasakan saat ini merupakan gambaran masyarakat dengan turut serta melaksanakan kewajiban serta menjaga kestabilan keamanan," jelas Mendagri. |im

Via Berita NTB