Video Dugaan Pelanggaran Pileg Beredar

LOMBOK TENGAH, (14/4). Video dua Kepala Desa yang diduga telah melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk mencoblos nama salah seorang Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Politik tertentu pada Tanggal 9 April 2014 lalu beredar luas di tengah – tengah masyarakat di Lombok Tengah.

Dua Kepala Desa yang diduga telah melakukan intimidasi dan mengarahkan masyarakatnya tersebut adalah Kepala Desa Mekar Sari dan kepala Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Loteng.

Dalam Video yang berdurasi selama kurang lebih selama 5 menit tersebut, terlihat dengan jelas yang diduga merupakan Kades Banyu Urip bersama salah seorang anggota KPPS berdiri di depan bilik suara sambil mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Caleg tertentu.

Selain itu, isi Video itu juga telah memperlihatkan sikap dari Kades Banyu Urip yang sibuk melibat kertas suara yang telah dicoblos dan memasukkannya kedalam kotak suara.

Atas dugaan telah terjadinya pelanggaran Pileg yang terjadi di dua desa itu, Ketua Formapi NTB Ihsan Ramdani, Sabtu, 12/04/2014 melaporkan kedua Kades tersebut ke Panwaslu Loteng.”Dugaan pelanggaran Pileg yang dilakukan oleh Dua Kades itu sudah kami laporkan ke Panwaslu Loteng. Kami meminta dan menekankan Panwaslu Loteng untuk segera mengambil langkah dan tindakan terkait dengan dugaan pelanggaran Pileg tersebut,” kata Ketua Formapi NTB Ikhsan Ramdhany kepada wartawan koran ini, Senin (14/04) kemarin.

Menurut Dani, apa yang dipertontonkan oleh kedua oknum Kades tersebut tidak patut ditiru dan telah mencidrai proses demokrasi bebas, umum dan rahasia di Loteng.”Permasalahan itu tidak bisa dibiarkan berlarut – larut, KPUD dan Panwaslu Loteng harus segera mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pelanggaran Pileg di dua Desa itu sangat terorganisir dan sangat rapi. Kami menduga bukan hanya kedua Kades saja yang terlibat, namun seluruh anggota KPPS yang di dua desa itu juga telah kemasukan angin,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan tersebut diatas Divisi Bidang SDM Panwaslu Loteng Rudi Hartono kepada wartawan, Senin (14/04) mengatakan, Panwaslu bersama jajaran Kepolisan dan Kejaksaan Negeri yang tergabung dalam Gakkumdu tengah melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan indikasi pelanggaran Pileg yang dilakukan oleh Kades Mekar Sari dan Kades Banyu Urip.” Dugaan pelanggaran Pileg itu sudah ada Pelapornya. Saat ini sudah berada ditingkat penyidikan dan masih mengumpulkan saksi beserta barang bukti,” katanya.

Rudi mengungkapkan, bila terbukti bersalah maka Kedua Kades beserta KPPS yang ada di dua Desa tersebut bisa diberikan sanksi kurungan selama 1 Tahun dan diwajibkan membayar denda.”Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 283, maka bila terbukti bersalah, kedua Kades dan KPPS yang bertugas di dua Desa tersebut bisa dikenakkan sanksi 1 tahun kurungan penjara dan diwajibkan membayar denda. Bukti yang sudah kami pegang saat ini berupa Video rekaman salah seorang yang diduga Kades Banyu Urip. Dan bukti berupa Video rekaman itu nantinya akan kami lampirkan ke KPUD Loteng sebagai bahan rekomendasi dari Panwaslu Loteng,” pungkasnya. |rul

Via Politik dan Hukum