Berita NTB
BPK Prov NTB Serahkan LHP Pemkot Bima, Karena Aset Belum Jelas Raih WDP
Bima, (21/5).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB Melalui Humasnya Jayusman menilai
Pemerintah Kota Bima dalam LHP,Rabu(21/05) memperoleh WDP (Wajar
Dengan Pengecualian) dikarenakan persoalan Asetnya masih banyak nilai
nol, dan lokasinya belum jelas "Sering antara aset yang seharusnya
berada di kantor pemerintahan tetapi tidak sudah tidak disana, Juga
sering tidak lengkap dari segi administrasinya dan menurutnya lebih
banyak terjadi di Puskesmas-Puskesmas dan rumah sakit"tandasnya
diKantornya.
Walikota Bima,HM Qurais mengatakan, berharap ada kerjasama yang selalu
baik antara BPK "Kerjasama yang amat baik sangat kita harapkan, saya
masih mengakui aset masih menjadi kendala,dan kita akan membentuk tim
khusus,serta mencarikan solusi dengan BPKP, banyak Aset yang rusak dan
tidak terpakai lagi kita akan buat penghapusan agar tidak lagi
dimasukkan ke anggaran"terangnya.
Ditambahkannya sering pejabat Pemerintah yang pensiun sering membawa
data dan apabila ditanyakan, dengan alasan hilang tidak mengembalikan
"Sering ketika pejabat yang pensiun data selalu dibawa pulang dan
alasan hilang padahal itu sebagai bahan penilaian juga,hal setelah ini
akan segera menindak lanjuti.
Terakhir Orang nomor satu di Kota Bima ini memiliki harapan bisa
memperoleh WTP sebagai hadiah bagi warganya "Harapan kita tahun
mendatang dengan WTP kita bisa hadiahkan kepada masyarakat, dan ini
cita-cita sebaik mungkin,ternyata dari tahun sebelumnnya sampai dengan
sekarang masih belum pantas naik kelas, kami akan terus memotifasi
jajaran kami untuk terus memperbaiki"tutupnya.
Pada hari yang bersamaan sekitar pukul 15.00 akan pula diserahkan LHP
untuk Pemkab Sumbawa,Pemkab Loteng,Pemkab Lotim "Sekitar pukul tiga
siang nanti akan serentak diberikan, sebelumnnya Pemkot Mataram juga
memperoleh WDP yang dijawalkan akan diberikan hari ini (red rabu),
namun karena ada pertimbangan acara yang harus dihadiri di Istana
Presiden akhirnya dimajukan menjadi hari selasa(20/05) sementara
Pemrpov NTb akan diberikan pada hari Kamis(22/05) di Kantor DPRD NTB
dalam rapat Paripurna Dewan"terang Jayusmasn Jubir BPK. Perwakilan
Provinsi NTB di Kantornya. (pr)
Pemerintah Kota Bima dalam LHP,Rabu(21/05) memperoleh WDP (Wajar
Dengan Pengecualian) dikarenakan persoalan Asetnya masih banyak nilai
nol, dan lokasinya belum jelas "Sering antara aset yang seharusnya
berada di kantor pemerintahan tetapi tidak sudah tidak disana, Juga
sering tidak lengkap dari segi administrasinya dan menurutnya lebih
banyak terjadi di Puskesmas-Puskesmas dan rumah sakit"tandasnya
diKantornya.
Walikota Bima,HM Qurais mengatakan, berharap ada kerjasama yang selalu
baik antara BPK "Kerjasama yang amat baik sangat kita harapkan, saya
masih mengakui aset masih menjadi kendala,dan kita akan membentuk tim
khusus,serta mencarikan solusi dengan BPKP, banyak Aset yang rusak dan
tidak terpakai lagi kita akan buat penghapusan agar tidak lagi
dimasukkan ke anggaran"terangnya.
Ditambahkannya sering pejabat Pemerintah yang pensiun sering membawa
data dan apabila ditanyakan, dengan alasan hilang tidak mengembalikan
"Sering ketika pejabat yang pensiun data selalu dibawa pulang dan
alasan hilang padahal itu sebagai bahan penilaian juga,hal setelah ini
akan segera menindak lanjuti.
Terakhir Orang nomor satu di Kota Bima ini memiliki harapan bisa
memperoleh WTP sebagai hadiah bagi warganya "Harapan kita tahun
mendatang dengan WTP kita bisa hadiahkan kepada masyarakat, dan ini
cita-cita sebaik mungkin,ternyata dari tahun sebelumnnya sampai dengan
sekarang masih belum pantas naik kelas, kami akan terus memotifasi
jajaran kami untuk terus memperbaiki"tutupnya.
Pada hari yang bersamaan sekitar pukul 15.00 akan pula diserahkan LHP
untuk Pemkab Sumbawa,Pemkab Loteng,Pemkab Lotim "Sekitar pukul tiga
siang nanti akan serentak diberikan, sebelumnnya Pemkot Mataram juga
memperoleh WDP yang dijawalkan akan diberikan hari ini (red rabu),
namun karena ada pertimbangan acara yang harus dihadiri di Istana
Presiden akhirnya dimajukan menjadi hari selasa(20/05) sementara
Pemrpov NTb akan diberikan pada hari Kamis(22/05) di Kantor DPRD NTB
dalam rapat Paripurna Dewan"terang Jayusmasn Jubir BPK. Perwakilan
Provinsi NTB di Kantornya. (pr)
Via
Berita NTB
Posting Komentar