Berita NTB
LOMBOK TENGAH, (21/5). Setelah melakukan audit cukup lama, pada hari Rabu (21/5), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2013.
Acara yang bertempat di Aula kantor BPK-RI Cabang NTB tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, anggota DPRD dan sejunlah kepala SKPD. Dalam acara tersebut, Lombok Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya . Berkas pemeriksaan sendiri diberikan langsung oleh Ketua BPK-RI Cabang dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, S.H.
Dalam sambutannya, Ketua BPK –RI Cabang NTB, Eldi Mustafa mengatakan, untuk tahun ini, daerah yang memperoleh opini WTP di NTB hanya Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa. Penetapan predikat suatu daerah menurutnya melalui proses yang sangat ketat. Oleh karena itu, bagi daerah yang memperoleh opini WTP patut berbangga hati. Akan tetapi, bagi daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jangan berkecil hati. Semua itu justeru harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus berbenah. “Dengan apa yang kita raih saat ini, mari kita mengintrospeksi diri apa kelemahan kita,”kata Eldi.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memberikan apesiasi kepada 2 kabupaten yang memperoleh opini WTP, khususnya Lombok Tengah yang selama ini telah berbuat maksimal dalam mempertahankan predikat WTP yang telah diraih sebelumnya. “Jangan salah, mempertahankan sebuah kepercayaan itu sangat sulit. Jadi, kami salut dengan Pemda Lombok Tengah yang sudah bisa menjaga kepercayaan itu. Upaya dan kerja keras ini tentu saja akan mendapat reaword dari pemerintah pusat,”kata Eldi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, acara penyerahan hasil pemeriksaan keuangan merupakan bentuk tanggungjawab BPK dan pemerintah daerah yang sudah merupakan keharusan. Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu dilkukan audit yang meliputi, pengelolaan aset, belanja daerah, dan beberapa hal lain yang kesemuanya telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun permasalahan yang seringkali dijumpai dan terkadang diabaikan oleh pemerintah daerah adalah mengenai pengelolaan asset dan hal itu sangat berpengaruh pada penilaian BPK. Oleh karena itu, pihaknya berharap segala koreksi yang diberikan BPK selama ini harus dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. “Kami harap seluruh kabupaten/kota bisa bisa melakukan perbaikan,”harapnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, S.H berjanji untuk tetap menjaga kepercayaan yang diberikan saat ini. Apa yang diperoleh saat ini menurutnya merupakan hasil jerih payah seluruh elemant masyarakat Lombok Tengah.
Disatu sisi, pemberian opini WTP memang mencerminkan peningkatan pelayanan di suatu daerah. Akan tetapi, hal itu juga menjadi “cambuk” pemerintah daerah untuk terus memberikan penghidmatan terbaik bagi masyarakat, termasuk untuk menjaga predikat tersebut. “Saya tidak akan jadikan WTP sebagai konsumsi poliotik,”kata Suhaili. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada BPK untuk terus memberikan arahan dan bimbingan, sehingga opini WTP yang diperoleh saat ini bisa terus dipertahankan, yang diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Lombok Tengah.|dar
Penyerahan LHP Keuangan 2013, Loteng Kembali Peroleh WTP
LOMBOK TENGAH, (21/5). Setelah melakukan audit cukup lama, pada hari Rabu (21/5), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Cabang Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2013.
Acara yang bertempat di Aula kantor BPK-RI Cabang NTB tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, anggota DPRD dan sejunlah kepala SKPD. Dalam acara tersebut, Lombok Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya . Berkas pemeriksaan sendiri diberikan langsung oleh Ketua BPK-RI Cabang dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, S.H.
Dalam sambutannya, Ketua BPK –RI Cabang NTB, Eldi Mustafa mengatakan, untuk tahun ini, daerah yang memperoleh opini WTP di NTB hanya Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa. Penetapan predikat suatu daerah menurutnya melalui proses yang sangat ketat. Oleh karena itu, bagi daerah yang memperoleh opini WTP patut berbangga hati. Akan tetapi, bagi daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) jangan berkecil hati. Semua itu justeru harus dijadikan sebagai motivasi untuk terus berbenah. “Dengan apa yang kita raih saat ini, mari kita mengintrospeksi diri apa kelemahan kita,”kata Eldi.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memberikan apesiasi kepada 2 kabupaten yang memperoleh opini WTP, khususnya Lombok Tengah yang selama ini telah berbuat maksimal dalam mempertahankan predikat WTP yang telah diraih sebelumnya. “Jangan salah, mempertahankan sebuah kepercayaan itu sangat sulit. Jadi, kami salut dengan Pemda Lombok Tengah yang sudah bisa menjaga kepercayaan itu. Upaya dan kerja keras ini tentu saja akan mendapat reaword dari pemerintah pusat,”kata Eldi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, acara penyerahan hasil pemeriksaan keuangan merupakan bentuk tanggungjawab BPK dan pemerintah daerah yang sudah merupakan keharusan. Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu dilkukan audit yang meliputi, pengelolaan aset, belanja daerah, dan beberapa hal lain yang kesemuanya telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun permasalahan yang seringkali dijumpai dan terkadang diabaikan oleh pemerintah daerah adalah mengenai pengelolaan asset dan hal itu sangat berpengaruh pada penilaian BPK. Oleh karena itu, pihaknya berharap segala koreksi yang diberikan BPK selama ini harus dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. “Kami harap seluruh kabupaten/kota bisa bisa melakukan perbaikan,”harapnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H.M.Suhaili FT, S.H berjanji untuk tetap menjaga kepercayaan yang diberikan saat ini. Apa yang diperoleh saat ini menurutnya merupakan hasil jerih payah seluruh elemant masyarakat Lombok Tengah.
Disatu sisi, pemberian opini WTP memang mencerminkan peningkatan pelayanan di suatu daerah. Akan tetapi, hal itu juga menjadi “cambuk” pemerintah daerah untuk terus memberikan penghidmatan terbaik bagi masyarakat, termasuk untuk menjaga predikat tersebut. “Saya tidak akan jadikan WTP sebagai konsumsi poliotik,”kata Suhaili. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada BPK untuk terus memberikan arahan dan bimbingan, sehingga opini WTP yang diperoleh saat ini bisa terus dipertahankan, yang diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Lombok Tengah.|dar
Via
Berita NTB
Posting Komentar