Berita NTB
LHP Pemkot Mataram Masih WDP
MATARAM,
(21/5). Pemerintah Kota Mataram dalam LHP yang diberikan oleh BPK Perwakilan
Provinsi NTB,Selasa(20/05) masih memperoleh WDP disebabkan aset yang
belum terdata secara administrasi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB melalui juru bicaranya
Jayusman,Rabu(21/05)di Kantornya mengatakan, Rata-rata Pemerintah
daerah terkendala di dalam pendataan aset yang masih belum rapi di
setiap SKPD yang dimiliki "Pemkot Mataram masih mendapat WDP seperti
tahun yang lalu,kadang kita menemukan misalnnya aset itu ada di kantor
tetapi setelah dilakukan penegcekan tidak ada disana"tandasnya.
Dia juga tidak berani mengatkan bahwa SKPD yang tidak benar dalam
pendataan, tetapi lebih kepada pendataan yang sudah seharusnya
menggunakan Sofware atau komputerpun masih belum bisa selesai
"Seharusnya dengan adanya sofware menjadi lebih mudah"terangnya.
Ditanya apakah perlu dibentuk badan yang menangani aset menurutnya
bukan problem itu, tetapi kesiapan dalam mendata secara rapi
"Sebenarnya bukan soal ada badan khusus atau tidak tapi keseriusan
dari pendataan saja, banyak administrasi yang tidak rapi contohnya
pengadaan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum
terdata"tutupnya.(pr)
Provinsi NTB,Selasa(20/05) masih memperoleh WDP disebabkan aset yang
belum terdata secara administrasi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB melalui juru bicaranya
Jayusman,Rabu(21/05)di Kantornya mengatakan, Rata-rata Pemerintah
daerah terkendala di dalam pendataan aset yang masih belum rapi di
setiap SKPD yang dimiliki "Pemkot Mataram masih mendapat WDP seperti
tahun yang lalu,kadang kita menemukan misalnnya aset itu ada di kantor
tetapi setelah dilakukan penegcekan tidak ada disana"tandasnya.
Dia juga tidak berani mengatkan bahwa SKPD yang tidak benar dalam
pendataan, tetapi lebih kepada pendataan yang sudah seharusnya
menggunakan Sofware atau komputerpun masih belum bisa selesai
"Seharusnya dengan adanya sofware menjadi lebih mudah"terangnya.
Ditanya apakah perlu dibentuk badan yang menangani aset menurutnya
bukan problem itu, tetapi kesiapan dalam mendata secara rapi
"Sebenarnya bukan soal ada badan khusus atau tidak tapi keseriusan
dari pendataan saja, banyak administrasi yang tidak rapi contohnya
pengadaan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas yang belum
terdata"tutupnya.(pr)
Via
Berita NTB
Posting Komentar