Jabatan Struktural Disdukcapil Diangkat dan Diberhentikan Mendagri

Lombok Tengah, (21/5). Kewenangan memutasi pejabat vertikal yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden adalah Presiden, Mutasi pejabat di tingkat kementrian adalah Mentri, melakukan mutasi ditingkat provinsi adalah Kewenangan Gubernur dan memutasi pejabat ditingkat Kabupaten/kota adalah Bupati dan Walikota. Namun untuk jabatan structural di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak sepenuhnya hak mutlak Bupati/Walikota akan tetapi harus ada persetujuan Menteri Dalam Negeri. Hal itu berdasarkan UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. Tidak jauh beda dengan perlakukan di Dinas Dukcapil, di jajaran Komisoner Pemilihan Umum (KPU) pun demikian. Jabatan Sekretaris KPU juga tidak serta merta bisa dibongkar pasang oleh Bupati sebab harus ada persetujuan dari Komisioner KPU itu sendiri. Mungkin pertimbangannya jika mengganti akan mempengaruhi system kerja dari lembaga itu sendiri yang selama ini sudah didik khusus untuk kegiatan lembaga itu sendiri.

Pada BAB VIIIA UU nomor 24 tahun 23 tentang Adminitrasi Kependudukan pasal 83A poin (1) disebutkan, Pejabat structural pada unit kerja yang menangani Admintrsi Kependudukan di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Mentri dalam Negeri atas usul Gubernur. Poin (2), pejabat structural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Mentri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.

Dengan mencermati bunyi UU tersebut maka tentu jabatan kepala Dinas dan jabatan structural lain di Dinas Dukcapil tidak serta merta bisa diganti akan tetapi harus ada persetujuan dari Mentri Dalam Negeri itu sendiri maka dengan demikian pejabat ditempat itu untk sementara aman dari badai mutasi besar besaran, namun sayangnya sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang mengiringi Undang Udang itu konon belum keluar sehingga masih bisa dibongkar pasang.

Sebenarnya undang udang itu tidak lantas mengkebiri hak prerogatif bupati untuk memutasi pejabatnya namun setidaknya harus ada usulan secara berjenjang ke Gubernur baru kemudian Gubernur menindaklanjutinya ke Mentri Dalam Negeri. Biasanya setiap usulan itu tidak lantas langsung ditanggapi saat itu juga namun perlu proses mulai dari Gubernur hingga dikeluarkannya Keputusan Mentri Dalam Negeri. Dalam hal usulan mutasi, Mendagri tentu tidak serta merta mengeluarkan SK pemberhentian melainkan harus dikaji untung ruginya bagi lembaga atau unit kerja itu sendiri. Jika sekiranya akan mempengaruhi sistem kerja yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh Mendagri maka bisa saja Mendagri tidak akan menyetujuinya.

Dalam memutasi pejabat Bupati harus benar benar memperhitungkan waktu keluarnya SK pemberhentian dari Mentri Dalam Negeri jika hendak melakukan mutasi besar besaran termasuk memutasi Kadis Dukcapil. Namun jika berbicara kemendesakan waktu maka tentu mutasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena itu pilihannya adalah melakukan mutasi sendiri sendiri dan tidak dalam gerbong besar khususnya bagi pejabat yang memerlukan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi seperti halnya Mentri Dalam Negeri ataupun Komisioner KPU.

Nah untuk mutasi pejabat pemkab Lombok Tengah tentu calon pejabat yang akan terkena mutasi bisa bernafas lega hingga satu minggu ke depan lantaran Bupati kini tengah berada di Arab Saudi untuk melaksanakan umroh, setelah umroh dipastikan mutasi akan berlangsung. “mutasi pasti saya akan lakukan dalam waktu dekat ini namun mutasi bukan karena alasan politik karena itu semangatnya jangan lantas kendor” kata Bupati kepada seluruh jajaran kepala SKPD saat senam pagi di Becingah Adiguna Praya belum lama ini.

Kata bupati yang mengatakan semangat jangan kendor, bisa persepsikan berbeda beda. Bisa jadi bupati sudah menangkap sinyal lemahnya semangat kinerja masing masing SKPD apalagi jauh hari sebelum pileg Bupati sudah menyampaikan akan melakukan mutasi. Kata Mutasi memang sebuah kata yang kerap menakutkan bagi pejabat pejabat yang memang ambisius dengan jabatan. Setiap disebut kata mutasi maka bergetarlah detak jantungnya, seharusnya kita bergetar ketika mendengar asma Allah dikumandangkan bukan bergertar ketika mendengar ada mutasi sebab urusan jabatan itu urusan Allah melalui tangan bupati. Jika harus di nonjobkan atau tidak mendapatkan jabatan maka hendaknya bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak sang haliq serta mengambil hikmahnya.

Sayapun pernah mendengar salah seorang pejabat yang memegang jabatan sangat strategis, saya tidak perlu menyebutkan pejabat itu namun dia mengatakan hanya Allah yang tahu isi hati saya, saya ikhlas ditempatkan dimana saja, termasuk di nonjobkan karena jabatan itu adalah titipan dan amanah.

Yang menarik sekarang, adanya isu menempatkan pejabat pejabat jebolan IPDN di jabatan strategis namun sejauh ini kebenaran isu belum terbukti. Akan bisa dibuktikan ketika pada mutasi mendatang. Jika benar maka tentu tidak adil bagi PNS yang non IPDN, sebaliknya tidak adil juga jika Bupati mengkebiri hak hak bagi para purna praja itu sendiri karena itu punya hak yang sama untuk menikmati jabatan itu sendiri.

Sekarang ini peluang untuk menempati jabatan tertentu terbuka lebar terlebih lagi jabatan eselon IV banyak yang lowong, lalu siapakah yang akan di promosikan ?. Sejumlah nama mulai digadang gadang, siapa saja orangnya?, ikuti terus kutak atik edisi selanjutnya. ss01

Via Politik dan Hukum