PLPBK Desa Darmaji Identifikasi Dusun Terkumuh

Lombok Tengah, (25/5). Program Penataan Lingkungan berbasis Komunitas (PLPBK) Desa Darmaji mulai mengindentifikasi dusun dusun terkumuh, padat dan miskin. Pendataan warga miskin, kampung kumuh dan padat itu dilakukan langsung oleh masyarakat desa Darmaji itu sendiri yang melibatkan unsur Badan Keswadayaan Masyarakat, Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP), Fasilitator Kelurahan (faskel), maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Sejauh ini proses penentuan dusun padat kumuh dan miskin atau disingkat PAKUMIS itu masih berjalan. Sebelum melakukan penentuan lokasi yang akan menjadi kawasan prioritas PLPBK itu nanti, mereka terlebih dahulu di latih Pemetaan Swadaya (PS) di Kantor BKM itu sendiri oleh tim korkot diantaranya Askot PLPBK Astrid dan Askot Community Development H.Samsulhadi.

Menurut H.Samsulhadi, pemetaan swaddaya dilakukan untuk melakukan identifikasi atau melakukan pemetaan terhadap kondisi lingkungan masyarakat di desa Darmaji termasuk segala potensi potensi yang dimiliki di dusun tersebut. Pemataan itu penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepadatan, kekumuhan dan kemiskinan serta peluang peluang untuk di tata dab pengembangan potensi yang bisa dikembangkan di desa Darmaji itu sendiri.

Diakuinya dalam melakukan pemetaan hendaknya mensosialisasikan apa itu PLPBK kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat dapat memahami dan mengetahui mengenai program apa yang akan dilaksanakan di kampungnya. Hal itu penting agar nantinya tumbuh rasa kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program PLPBK itu sendiri. Selain itu dalam melakukan PS hendaknya juga melibatkan seluruh masyarakat agar tidak ada pertanyaan dari masyarakat nanti mengenai program itu sendiri.

Program PLPBK sendiri adalah program pusat yang dibiayai dari APBN. Program ini sendiri menitik beratkan kepada penataan lingkungan berbasis komunitas dengan mengacu kepada PAKUMIS itu sendiri. dana yang akan dikucurkan untuk program PLPBK sebesar Rp. 1. Milyar dengan perincian dana Rp.850 juta untuk fisik sementara sisanya untuk operasional dan kegiatan lainnya. Untuk itu diharapkan dana fisik itu bisa difokuskan disatu titik dan tidak terpencar pencar ke sejumlah titik.

“Yang ditata ini kan pemukiman bukan kita berbicara dusun perdusun. Bisa saja penataan itu mengenai dua dusun yang saling berdekatan satu sama lain namun kalau berpencar jelas tidak bisa, karena ruhnya adalah penataan pemukiman” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Astrid. Menurutnya dalam melakukan pemetaan swadaya hendaknya dilakukan dengan teliti dan penuhbtanggung jawab sebab jika dilakukan secara asal asalan akan mempersulit tim perencana dan pemasaran untuk melakukan tugas dan fungsinya. “Pendataan harus akurat, semua potensi harus terekam dengan baik, kalau asal dipetakan maka nanti akan sulit dilakukan perencanaan” jelasnya. am