Terkait Persoalan Honorer K2,Pemda Loteng Diminta Tegas

Sasambo News

19 Mei, 2014 0 0

LOMBOK TENGAH, (9/5). Polemik tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk Katagori 2 (K 2) yang Memenuhi Kreteria (MK) masih mendapat sorotan dari bebaerapa masyarakat, termasuk dari kalangan anggota DPRD Loteng.

Dra Nurul Adha, salah satu anggota DPRD Loteng kepada wartawan kemarin mengatakan, pihaknya mengakui dalam rekrutmenan tanaga honorer yang masuk dalam K 2 karena adanya keteledoran dari pihak terkait dalam melakukan rekrutmen.” Masih adanya keteledoran dan kurang tegasnya pihak-pihak terkait dalam penyaringan untuk masuk dalam K 2,” katanya.

Lebih lanjut diungkapakannya, dalam pemverifikasi data para tanega honorer, masih adanya oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga banyak tenaga honorer yang mestinya MK di K2 banyak yang terpental dengan orang-orang yang Tidak Memenuhi Kreteria (TMK), “ ungkapnya.

Untuk K2 ini pihaknya mengaharapakan kepada para pejabat yang melakukan verifikasi untuk tidak memandang bulu untuk meluluskan tenaga honorer, karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah daearah untuk bercermin kepada tenaga honorer katagori I yang sudah prajabatan masih terpental juga.” Saya minta ketegasan pemerintah daerah dan selektif untuk K2 ini, dan jangan terulang seperti persoalan di Katagori I,” harapnya.

Mengingat saat ini para tenaga honorer K 2 yang TMK masih saja menuntut untuk masuk menjadi MK, karena bisa saja yang TMK akan membocorkan semua rahasia oknum tenaga honorer yang tidak layak masuk dan masih dipertahankan untuk MK. “Seandainya tidak layak maka dari sekarang tidak di loloskan, jangan hal ini menjadikan pengaharapan bagi tenaga honorer,” paparnya.

Anggota Komisi 2 ini juga mengaharapkan kepada semua TIM verifikasi untuk bekerja secara bijaksana dan memegang faham independen dan tanpa berpihak. Untuk aparat penegak hukum yang masuk menjadi Tim verifikasi lanjutnya, untuk mengusut tuntas kalau ada para oknum yang melakukan penipuan data. “Saya harapakan untuk oknum yang telah melakukan manipulasi data untuk segera di tindak sesuai aturan, karena hal ini bisa ditindak pidana karena penipuan data untuk kepentingan pribadi dan golongan,” imbuhnya. |ik

Via Berita NTB