Berita NTB
Nasional
Politik dan Hukum
Sosial Ekonomi
Pengeboman Ikan Di Lotim Meningkat
Lombok Timur (sasambones)-
Minimnya anggaran pengawasan terhadap oknum nelayan yang menangkap ikan dengan
cara mengebom, salah satu penyebab tingginya angka pengeboman ikan ahir-ahir ini.
Sementara pencegahan pengeboman ikan tidak bisa dilakukan berpriodik, karena
penyakit mengebom bagi nelayan tidak lekas kambuh. Hal itu ditegaskan Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan ( Dislutkan) Tasywirudin, S.Pi, MSI diruang Kerja
Sabtu (7/5).
“Kita tidak mampu membiayai kawasan konservasi laut kita,”
ujarnya.
Taswir juga mengakui, pengawasan dilaut membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, dan anggaran untuk membiayai pihak-pihak selama ini sangat minim, padahal pengawasan nelayan yang berpotensi melakukan pengeboman beresiko tinggi, salah satu kasus yang pernah meninpa Kariawan Dislutkan beberapa tahun yang lalu adalah, diserangnya petugas oleh nelayan sampai babak belur, sikap nekat dari nelayan yang ingin mendapat ikan secara instan ini, harus di dicegah dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Kepolisian, TNI dan unsur pemangku kepentingan lainnya. Dan pelibatan ini, membutuhkan biaya operasional yang besar.
Minimnya ketersedian anggran ini, juga berdampak pada lemahnya pengawasan dari Komite Pengelolaan Perikana Laut ( KPPL) yang dibentuk dibeberapa kawasan belum efektif, lagi-lagi karena lembaga ini terbentuk berdasarkan swadaya dari nelayan yang peduli terhadap konservasi laut, dan tidak mungkin main intruksi dari Dislutkan kepada anggota KPPL karena penagawasan ini yang dilakukan KPPL tersebut bersipat swadaya..
Untuk saat ini, jumlah KPPL hanya 6 buah, dan jumlah ini masih jauh dari kebutuhan melihat dari luasnya wilayah yang ditangani oleh Dislutkan sendiri.,
" Kedepan kita akan tambah jumlah KPPL ini, biar efektif," jelasnya.
Selain penambahan jumlah, ke depan akan ada pengusulan peningkatan status dari KPPL menjadi KKP, dan peningkatan status ini juga berdampak pada peningkatan anggaran dari pemerintah pusat, selama ini, KPPL hanya dapat sentuhan dari APBD dan posrsinya sangat kecil.
Sebelumnya peran Dislutkan dan KPPL dikritik oleh Ketua Lembaga Komunitas Dua Pulau ( K2P) Lombok Timur. Menurut Ketua K2P Suhirman Assugiani, maraknya pengeboman yang terjadi ahir-ahir ini, akibat ketidak perdulian dari SKPD terkait,
" Dislutkan tidak punya gigi untuk melakukan pengawasan" Kata Suhirman. ( ONE)
Taswir juga mengakui, pengawasan dilaut membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, dan anggaran untuk membiayai pihak-pihak selama ini sangat minim, padahal pengawasan nelayan yang berpotensi melakukan pengeboman beresiko tinggi, salah satu kasus yang pernah meninpa Kariawan Dislutkan beberapa tahun yang lalu adalah, diserangnya petugas oleh nelayan sampai babak belur, sikap nekat dari nelayan yang ingin mendapat ikan secara instan ini, harus di dicegah dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Kepolisian, TNI dan unsur pemangku kepentingan lainnya. Dan pelibatan ini, membutuhkan biaya operasional yang besar.
Minimnya ketersedian anggran ini, juga berdampak pada lemahnya pengawasan dari Komite Pengelolaan Perikana Laut ( KPPL) yang dibentuk dibeberapa kawasan belum efektif, lagi-lagi karena lembaga ini terbentuk berdasarkan swadaya dari nelayan yang peduli terhadap konservasi laut, dan tidak mungkin main intruksi dari Dislutkan kepada anggota KPPL karena penagawasan ini yang dilakukan KPPL tersebut bersipat swadaya..
Untuk saat ini, jumlah KPPL hanya 6 buah, dan jumlah ini masih jauh dari kebutuhan melihat dari luasnya wilayah yang ditangani oleh Dislutkan sendiri.,
" Kedepan kita akan tambah jumlah KPPL ini, biar efektif," jelasnya.
Selain penambahan jumlah, ke depan akan ada pengusulan peningkatan status dari KPPL menjadi KKP, dan peningkatan status ini juga berdampak pada peningkatan anggaran dari pemerintah pusat, selama ini, KPPL hanya dapat sentuhan dari APBD dan posrsinya sangat kecil.
Sebelumnya peran Dislutkan dan KPPL dikritik oleh Ketua Lembaga Komunitas Dua Pulau ( K2P) Lombok Timur. Menurut Ketua K2P Suhirman Assugiani, maraknya pengeboman yang terjadi ahir-ahir ini, akibat ketidak perdulian dari SKPD terkait,
" Dislutkan tidak punya gigi untuk melakukan pengawasan" Kata Suhirman. ( ONE)
Via
Berita NTB
Posting Komentar