BPMP2T Akan Panggil Pengembang Baliarum

Winarto

LOMBOK TENGAH, (sasmbonews). Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Lombok Tengah (Loteng) Winarto berjanji akan memanggil pihak Pembangunan Perumahan Taman Arum Praya Lombok Tengah (Pengembang Perusahaan Baliarum Property) untuk dimintai klarifikasi, atas tuntutan warga terhadap ditutupnya saluran irigasi yang sebelumnya merupakan akses untuk pembuangan limbah warga Perumnas. “Kami akan panggil hari Kamis (hari ini red), untuk kami minta penjelasan terhadap persoalan tersebut,” katanya.

Diakuinya juga, pihaknya terlebih dahulu sudah memanggil pihak Pengembang Perusahaan Baliarum Property pada hari Senin kemarin, tapi pihak Pengembang tidak datang. “Kalau memang dia datang pasti akan mengubungi saya seandainya saya sedang bereda di luar. Tapi, saya pastikan dia tidak datang hari itu,” ujanrnya.

Ia menjelaskan, pihaknya mengakui perwakilan warga Perumnas memang pernah melayangkan surat penolakan atas tertutupnya saluran irigasi yang dianggap sebagai tempat pembuangan limbah. Bahkan kalau sampai ini tidak direspons, warga setempat mengancam akan melakukan tindakan. “Atas laporan warga Perumnas dan pemberitaan di media, kami langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi yang ada,” terangnya.

Memang diakuinya, dari sertifikat yang dilihat di lokasi tanah yang sudah dikuasai saat ini oleh Pengembang Perusahaan Baliarum Property, memang ada garis merah yang merupakan jalur saluran drainase pembuangan limbah yang sudah lama dimanfaatkan warga. “Intinya, nanti kami akan siasati persoalan ini agar bagaimana warga dengan pihak Pengembang bisa sama-sama baik,” tuturnya.

Disinggung soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan baru itu. Winarto menegaskan, soal izin semua sudah selesai. Termasuk juga sesuai prosedur izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dari Bappeda. “Tidak ada masalah kalau izinnya,” ucapnya.

Sementara itu, Pihak Pengembang Ramdi menyatakan, pihaknya tidak habis pikir kalau masyarakat melakukan komplin. Apalagi yang dikomplin itu adalah tanah sendiri. “Atas dasar apa masyarakat komplin ke kami. Itu tanah adalah hak kami,” tegasnya.

Dijelaskannya, saat itu tanah tersebut merupakan milik dari H Air, kemudian pihaknya membeli tanah tersebut di anaknya H Air yaknio Hj Nurayani. Selain itu, tanah tersebut saat dibeli, kondisinya masih sawah. Dan ditempat itu, warga sudah membuang air limbah melalui sawah tersebut. Tapi pada saat dilakukan pengukuran, saluran irigasi yang mereka klaim itu masuk dalam bagian tanah yang dibelinya itu. “Jadi itu bukan salauran irigasi milik pemerintah, melainkan itu masuk dalam hak yang kami beli,” jelasnya.

Namun, tuturnya pihaknya sudah begitu baik terhadap warga. Karena beberapa meter, tembok pembatas sudah dimajukan sepanjang 40 cm. “Kalau dirujuk itu tanah tersebut merupakan hak kami. Tapi, kami tidak mau berseturu dengan warga. Jadi bagaimana jalan baiknya saja,” tuturnya.

Sedangkan, terkait dengan pemanggilan dari BPMP2T nanti, pihaknya siap datang menghadari pemanggilan itu. “Kami tetap akan hadir ,” pungkasnya. |dk

Via Politik Hukum